Dony Oskaria Sebut Pemangkasan BUMN Tak Tutupi Kasus Kriminal

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pemangkasan atau penutupan sejumlah besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai bagian dari strategi efisiensi pengelolaan uang rakyat. Langkah tegas ini menimbulkan pertanyaan publik, terutama terkait nasib perusahaan-perusahaan yang diduga memiliki catatan kriminal. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN), Dony Oskaria, memberikan penegasan bahwa penutupan perusahaan tidak akan menghapus jejak pelanggaran hukum yang mungkin terjadi.

Dalam keterangannya di gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (29/6/2026), Dony menyampaikan bahwa setiap keputusan penutupan murni didasarkan pada pertimbangan bisnis dan upaya mencegah kerugian negara yang lebih besar. Ia menekankan bahwa aspek hukum tetap berjalan independen dan tidak terpengaruh oleh status operasional perusahaan.

"Penutupan-penutupan itu tidak berarti menghapus kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Jadi nanti dibilang lagi, ini tutup terus dulu mereka nyolong gimana, ya nggak ada bos. Tidak akan menutupi masalah kriminalnya," ucap Dony.

Pernyataan tersebut sekaligus membantah anggapan bahwa pemerintah menggunakan mekanisme penutupan BUMN sebagai tameng untuk menghilangkan jejak kasus hukum. Dony menegaskan bahwa BP BUMN bekerja sama sepenuhnya dengan aparat penegak hukum, termasuk KPK, untuk memastikan setiap indikasi pelanggaran tetap diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, Dony menjelaskan bahwa BUMN yang menjadi target penutupan adalah perusahaan yang secara konsisten mencatatkan kerugian dan dinilai tidak memiliki prospek perbaikan. Tindakan pemangkasan ini diambil untuk menghentikan kebocoran keuangan negara dan mengalihkan sumber daya ke sektor yang lebih produktif. "Kami tidak ingin uang rakyat terus tergerus oleh perusahaan yang tidak sehat. Penutupan adalah langkah terakhir setelah berbagai upaya perbaikan tidak membuahkan hasil," ujarnya.

Rencana pemangkasan BUMN secara besar-besaran ini merupakan salah satu pilar kebijakan Presiden Prabowo dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien. Pemerintah berkomitmen untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh BUMN, memilah mana yang masih bisa disehatkan dan mana yang harus dihentikan operasinya. Langkah ini disambut beragam oleh kalangan pengamat ekonomi, yang menilai bahwa efisiensi BUMN memang mendesak, namun perlu diiringi dengan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pegawai yang terdampak.

Dengan pernyataan tegas dari Dony Oskaria, publik diharapkan tidak meragukan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum. Media kami akan terus memantau perkembangan kebijakan ini dan melaporkan setiap temuan yang relevan.

Pemerintah memastikan bahwa proses penutupan tidak akan dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui kajian mendalam bersama kementerian terkait. Prioritas utama tetap menjaga kepentingan rakyat dan memastikan bahwa setiap rupiah uang negara dikelola dengan penuh tanggung jawab. Laporan dari tim kami mencatat bahwa hingga saat ini belum ada jadwal resmi pengumuman BUMN mana saja yang akan ditutup, namun sinyal kuat telah diberikan oleh Presiden langsung.