DPP Perbasi Sahkan 10 Aturan Organisasi Demi Perkuat Tata Kelola Basket Nasional

Dewan Pengurus Pusat Persatuan Basket Seluruh Indonesia (DPP Perbasi) resmi mengesahkan 10 peraturan organisasi terbaru sebagai fondasi pembenahan sistem tata kelola di tubuh induk olahraga bola basket nasional. Momentum penting ini terjadi dalam Rapat Pleno yang digelar di kawasan FX Sudirman, Jakarta Pusat, dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Perbasi, Budisatrio Djiwandono. Pengambilan keputusan ini tidak hanya melibatkan para pengurus yang hadir secara fisik, tetapi juga mengakomodasi partisipasi virtual melalui format rapat hibrida. Langkah tersebut mencerminkan upaya organisasi untuk tetap adaptif terhadap dinamika zaman sekaligus memastikan inklusivitas suara dari seluruh elemen kepengurusan di berbagai daerah. Budisatrio Djiwandono, dalam pidato arahannya, menegaskan bahwa penguatan sisi regulasi internal merupakan prasyarat mutlak untuk menciptakan ekosistem bola basket Indonesia yang sehat, transparan, dan berdaya saing tinggi.

"Pengesahan 10 peraturan organisasi ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan sebuah pernyataan sikap bahwa kami serius mengelola Perbasi sebagai rumah besar basket Indonesia. Kita membutuhkan fondasi yang kokoh sebelum melompat lebih jauh ke pencapaian prestasi dan pengembangan industri basket Tanah Air," ujar Budisatrio.

Rapat Pleno tersebut menjadi titik tolak transformasi kelembagaan Perbasi. Kesepuluh peraturan yang disahkan mencakup berbagai aspek vital, mulai dari kode etik pengurus, mekanisme pengawasan internal, aturan keanggotaan, hingga pedoman penyelenggaraan kompetisi.

Transformasi Regulasi Menuju Profesionalisme

Meski belum merinci secara detail isi masing-masing pasal dalam 10 peraturan tersebut, Budisatrio memberikan sinyal kuat bahwa organisasi akan bergerak menuju standar tata kelola yang lebih modern. Peraturan ini diharapkan mampu menjadi tameng dari potensi konflik kepentingan dan memperjelas alur koordinasi antara pengurus pusat dengan pengurus provinsi (Pengprov). Langkah ini dinilai strategis mengingat beberapa tahun terakhir kompetisi basket nasional terus bergeliat dengan masuknya investasi sektor swasta yang signifikan. Dengan ekosistem yang semakin besar, kebutuhan akan regulasi yang rigid menjadi semakin mendesak agar semua pihak yang terlibat—mulai dari atlet, pelatih, wasit, klub, hingga sponsor—memiliki kepastian hukum dan rasa keadilan yang sama.

Dukungan Pengurus dan Agenda Digitalisasi

Para peserta rapat, baik yang hadir di lokasi maupun yang bergabung via platform konferensi video, menyambut baik inisiatif percepatan pengesahan aturan ini. Format hibrida yang digunakan dalam rapat tersebut juga mempertegas komitmen Perbasi untuk memanfaatkan teknologi dalam menjalankan roda organisasi. Tata kelola yang dimaksud tidak hanya terbatas pada aspek legal formal, tetapi juga menyentuh proses digitalisasi administrasi. Ke depan, diharapkan seluruh peraturan ini terintegrasi dalam sebuah sistem manajemen organisasi yang memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja di semua lini. Dengan disahkannya 10 peraturan organisasi ini, DPP Perbasi menandai babak baru perjalanan basket Indonesia. Publik kini menanti bagaimana aturan-aturan tersebut diimplementasikan di lapangan guna menghadirkan wajah basket nasional yang lebih profesional, bersih, dan berorientasi pada pembinaan jangka panjang. Informasi selengkapnya dapat diakses melalui laporan di Lurusin.com.