Bandara Husein Sastranegara Kembali Beroperasi, 11 Rute Mulai Dilayani

Pemerintah terus mematangkan rencana pengaktifan kembali Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung. Berdasarkan rencana yang beredar, bandara ini akan melayani 11 rute penerbangan, mencakup destinasi domestik dan internasional. Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi besar Kementerian Perhubungan untuk mengurai kepadatan lalu lintas udara di wilayah Jakarta serta mengembalikan fungsi aerodrome bersejarah itu sebagai simpul transportasi regional. Proses pengkajian dilakukan lintas kementerian, termasuk melibatkan TNI AU yang mengelola pangkalan udara militer di lokasi yang sama.

Kronologi dan Dasar Pengaktifan Kembali

Bandara Husein Sastranegara secara bertahap menghentikan penerbangan komersial terjadwal sejak pertengahan 2018, seiring migrasi operasi penumpang sipil ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka. Keputusan itu diambil setelah realokasi rute dan menurunnya permintaan akibat tarif tiket yang tinggi. Namun, Kertajati yang berjarak sekitar 68 kilometer dari pusat Kota Bandung dinilai kurang kompetitif untuk melayani segmen bisnis dan wisatawan yang memilih akses cepat. Sejumlah maskapai dan asosiasi pelaku pariwisata mendorong reaktivasi Husein sebagai bandara perkotaan untuk rute-rute berjarak pendek. Pemerintah pusat kemudian menugaskan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melakukan studi kelayakan yang rampung pada kuartal pertama 2026.

Komposisi Rute: Domestik Mendominasi

Rencana awal menyebutkan dari 11 rute yang akan dibuka, sebanyak 7 rute merupakan destinasi domestik dan 4 rute internasional. Berikut perbandingan rencana rute yang disiapkan untuk fase pertama pengoperasian:

Komposisi di atas menunjukkan fokus dominan pada konektivitas domestik pulau Jawa dan Bali, sementara segmen internasional menyasar hub regional bertarif rendah. “Pemilihan rute ini sangat pragmatis. Pemerintah menghindari kompetisi head-to-head dengan Kertajati yang lebih ditujukan untuk penerbangan jarak jauh dan kargo,” ujar analis penerbangan independen yang dikutip dari forum diskusi sektor transportasi. Sumber di Kemenhub yang enggan disebutkan identitasnya menekankan bahwa alokasi rute belum final dan masih bisa berubah setelah uji coba operasi selama tiga bulan.

Kapasitas Landasan dan Pembatasan Jam Operasi

Salah satu kendala teknis paling signifikan adalah panjang landas pacu (runway) Bandara Husein Sastranegara yang hanya mencapai 2.200 meter. Angka ini membatasi jenis pesawat yang dapat beroperasi; hanya pesawat berbadan sempit seperti Airbus A320ceo/neo dan Boeing 737-800 varian tertentu yang dapat lepas landas dengan muatan penuh. Penerbangan jarak menengah seperti Perth kemungkinan akan dikenakan pembatasan muatan (payload restriction), terutama saat cuaca panas yang mengurangi performa mesin. Selain itu, status bandara sebagai pangkalan militer TNI AU membatasi jam operasional sipil. Rencana awal menetapkan jendela operasi dari pukul 06.00 hingga 18.00 WIB, dengan kemungkinan perpanjangan hingga pukul 22.00 untuk penerbangan tertentu setelah evaluasi.

Dampak Terhadap Bandara Kertajati dan Ekonomi Lokal

Reaktivasi Husein Sastranegara menimbulkan pertanyaan tentang kanibalisasi penumpang dengan Kertajati. Data sementara dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat menunjukkan bahwa kunjungan ke Bandung Raya sempat turun 12 persen pada 2024, dan salah satu penyebabnya disebut adalah ketiadaan akses penerbangan langsung ke pusat kota. Keberadaan bandara yang hanya berjarak 4 kilometer dari pusat bisnis Braga dan Dago diperkirakan mampu mendongkrak kedatangan wisatawan mancanegara sebesar 18–22 persen dalam dua tahun pertama, menurut proyeksi dinas terkait. Di sisi lain, pihak BIJB Kertajati menyatakan tidak keberatan asalkan diferensiasi segmen tetap dijaga. “Selama rute yang dilayani berbeda dan Husein tidak merebut segmen umrah serta kargo jarak jauh, kami masih melihatnya sebagai komplementer, bukan substitusi,” kata juru bicara BIJB dalam siaran pers.

Aspek Regulasi dan Perizinan

Proses perizinan masih menunggu keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, dan TNI Angkatan Udara. SKB itu diperlukan karena status tanah dan fasilitas merupakan aset pertahanan negara. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyatakan bahwa seluruh standar keselamatan dan keamanan sipil akan diterapkan tanpa kompromi, termasuk perpanjangan area runway end safety area (RESA) dan pemasangan instrument landing system (ILS) yang mendukung pendaratan saat cuaca buruk. Pemeriksaan akhir ramp inspection dijadwalkan pada pekan ketiga bulan ini, dan jika tidak ada hambatan, penerbangan komersial perdana bisa dimulai paling cepat September 2026.