Hendardi Minta Prabowo Larang TNI Lindungi Koruptor

Jakarta — Seruan tegas bergema dari ruang-ruang advokasi sipil. SETARA Institute, lembaga yang selama ini dikenal vokal dalam isu hak asasi manusia dan reformasi sektor keamanan, melayangkan desakan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Mereka meminta kepala negara turun tangan secara langsung dalam pusaran dugaan pelanggaran serius: oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diduga menjadi tameng bagi para pelaku korupsi. Desakan ini bukan sekadar reaksi spontan, melainkan respons terukur terhadap laporan terhambatnya proses penegakan hukum oleh institusi militer.

Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menyampaikan keprihatinan mendalam bahwa tindakan obstruction of justice yang melibatkan personel bersenjata ini berpotensi menggerogoti fondasi supremasi sipil. Dalam perspektif lembaga tersebut, intervensi presiden adalah kunci untuk memastikan bahwa pemberantasan korupsi tidak berhenti di moncong senjata atau pengaruh balik para perwira.

Dua Sisi Intervensi Presiden yang Dibutuhkan

Panggilan agar Presiden Prabowo bertindak tidak hanya diartikan sebagai desakan politik semata. SETARA Institute merincinya dalam dua langkah konkret yang fundamental. Pertama, Hendardi menekankan perlunya presiden memberikan instruksi langsung kepada Panglima TNI. "Perintah tersebut harus bersifat mutlak: setiap personel militer dilarang keras melindungi koruptor dalam kondisi apa pun," tegas Hendardi, mengutip pernyataan resmi yang dikeluarkan lembaganya. Ini adalah upaya memutus rantai komando yang selama ini kerap dijadikan celah untuk menghalangi proses hukum.

Langkah kedua yang tak kalah krusial adalah memastikan agar institusi TNI tidak menjadi tempat persembunyian para penjahat kelas kakap. Ada kekhawatiran bahwa tembok kokoh militer dimanfaatkan sebagai safe haven, tempat di mana para buron atau pihak yang tengah diselidiki berlindung di bawah naungan hukum militer yang terkesan tertutup dari jerat sipil. Jika ini dibiarkan, kepercayaan publik terhadap agenda antikorupsi pemerintah akan luluh lantak.

"Kami melihat ada pola di mana alat-alat kekuasaan negara justru digunakan untuk membekingi para pelaku kejahatan keuangan negara. Ini darurat demokrasi," ujar Hendardi saat dihubungi.

Kapasitas Polri Bukan Satu-satunya Masalah

Dalam narasi yang beredar di publik, sering muncul anggapan bahwa penghalangan penyidikan terjadi karena aparat penegak hukum sipil, dalam hal ini Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, tidak cukup kuat menghadapi tekanan militer. Hendardi menolak mentah-mentah simplifikasi tersebut. Ia menegaskan bahwa masalah utamanya bukan terletak pada ketidakprofesionalan korps baju cokelat, melainkan pada skema struktural yang memungkinkan intervensi terjadi secara kasatmata.

"Bukan persoalan Polri profesional atau tidak," bantahnya. "Ini tentang bagaimana kita menjaga keseimbangan sipil-militer tetap pada jalurnya." Tanpa adanya ketegasan dari otoritas tertinggi negara, upaya penyidik kepolisian untuk membongkar kasus besar akan terus berujung pada tembok buntu yang dipasang oleh oknum berseragam loreng. Situasi ini mengingatkan kita pada era-era kelam di mana reformasi sektor keamanan belum sepenuhnya matang.

Menjaga Marwah Reformasi di Era Prabowo

SETARA Institute membaca situasi ini sebagai ujian awal bagi konsistensi pemerintahan baru di bawah komando Presiden Prabowo, yang juga berlatar belakang militer. Desakan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa komitmen terhadap good governance harus dibuktikan dengan tindakan represif terhadap anak buah sendiri yang membangkang. Publik menunggu apakah akan ada sanksi tegas bagi oknum TNI yang berani menempatkan diri sebagai pagar hidup bagi para koruptor.

Dugaan keterlibatan personel TNI dalam menghalangi penyidikan korupsi ini tengah menjadi perhatian serius. Jika tidak segera ditangani, kejadian ini bisa membentuk preseden buruk: bahwa kekuasaan dan seragam militer mampu membelokkan arah keadilan. Prabowo dihadapkan pada pilihan historis: mengamankan proses hukum yang transparan atau membiarkan institusi pertahanan menjadi alat pelindung kejahatan kerah putih.