Bakom Buka Suara soal Pemilihan Komisaris BUMN

Lurusin.com, Jakarta – Penunjukan sejumlah komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belakangan menuai sorotan publik. Banyak pihak mempertanyakan rekam jejak figur yang dinilai kurang selaras dengan bisnis inti perusahaan pelat merah. Menjawab polemik tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari akhirnya buka suara.

Dalam keterangannya, Qodari menegaskan bahwa pemilihan komisaris dengan latar belakang beragam adalah kebijakan yang disengaja. Tujuannya, untuk menghadirkan perspektif baru dalam mengawal agenda pemerintah di tubuh BUMN. Ia menjelaskan, komisaris tidak semata-mata berperan sebagai pengawas administratif, melainkan juga sebagai mitra strategis yang mampu menawarkan solusi dari sudut pandang yang lebih luas.

Pengalaman Pribadi Jadi Contoh

Qodari lalu mencontohkan pengalamannya sendiri saat sempat menjabat sebagai komisaris di salah satu BUMN. Ia mengakui, dirinya tidak memiliki latar belakang teknis yang langsung berkaitan dengan industri perusahaan tersebut. Kendati demikian, kehadirannya justru membawa warna berbeda dalam mekanisme pengambilan keputusan.

“Saya memang tidak punya pengalaman di bisnis itu. Tapi justru dari situlah saya bisa memberikan alternatif solusi yang mungkin tidak terpikirkan oleh mereka yang sudah terlalu lama di sektor tersebut,” ujarnya.

Pendekatan ini, menurut Qodari, membuat perusahaan memiliki banyak perspektif dalam memandang suatu masalah. Dewan komisaris pun tidak lagi bekerja dalam ruang yang homogen. Sebaliknya, mereka didorong untuk berdialog dari berbagai disiplin ilmu dan pengalaman.

Lebih dari Sekadar Kesesuaian Teknis

Bakom menilai efektivitas seorang komisaris tidak bisa diukur hanya dari kesamaan latar belakang industri. Qodari menyebut sejumlah BUMN global juga menerapkan prinsip serupa, merekrut komisaris dari lintas sektor untuk mendobrak stagnasi strategi. “Ini bukan soal teknis semata, tapi soal kemampuan membaca situasi dan memberikan masukan kebijakan yang taktis,” jelasnya.

Ia pun meminta publik tidak terburu-buru menyimpulkan ketidakcocokan figur tertentu. Menurutnya, kinerja komisaris harus dinilai berdasarkan dampak nyata yang dihasilkan setelah mereka bertugas. Transparansi laporan tahunan dan hasil audit eksternal menjadi sarana terbaik untuk mengevaluasi kontribusi mereka.

Siap Dikawal Publik

Qodari mengaku terbuka terhadap kritik dan menganggapnya sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Namun ia menekankan bahwa seluruh proses seleksi komisaris telah melalui mekanisme yang akuntabel. Bakom memastikan tidak ada unsur balas jasa politik dalam penunjukan tersebut.

Lurusin.com mencatat, Kementerian BUMN tengah mendorong transformasi tata kelola yang lebih modern, termasuk dalam rekrutmen dewan pengawas. Beberapa perusahaan negara akan mengadopsi sistem meritokrasi dan membuka ruang bagi kalangan profesional muda. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden untuk menjadikan BUMN lebih kompetitif di kancah global. Publik pun kini menanti realisasi dari “perspektif baru” yang dijanjikan Bakom tersebut dalam kinerja perusahaan-perusahaan negara selama satu hingga dua tahun ke depan.