Bakom Ungkap 2 Modal Dasar Jadi Komisaris BUMN

Penunjukan sejumlah komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akhir-akhir ini menuai sorotan publik. Banyak pihak mempertanyakan pengalaman dan kompetensi sejumlah figur yang dinilai kurang linear dengan bisnis inti perusahaan pelat merah tersebut. Menanggapi polemik itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari angkat suara. Dalam keterangannya kepada Lurusin.com, ia menegaskan bahwa pemilihan komisaris dengan latar belakang beragam justru merupakan strategi untuk membawa perspektif baru dalam mengawal agenda pemerintah.

Dua Modal Dasar Komisaris BUMN Menurut Bakom

Qodari membeberkan dua modal dasar yang justru menjadi kekuatan bagi seorang komisaris BUMN, meskipun ia tidak berasal dari latar belakang industri yang sama persis. Pertama, keberagaman latar belakang non-konvensional. Seorang komisaris tidak selalu harus memiliki rekam jejak teknis di sektor yang digeluti perusahaan. Kedua, kemampuan memberikan alternatif sudut pandang dan solusi yang tidak terpaku pada kebiasaan lama. Menurut Qodari, dua elemen inilah yang membuat fungsi pengawasan dan pemberian nasihat di dewan komisaris menjadi lebih kaya, tidak monoton, dan lebih adaptif terhadap perubahan.

Ia mencontohkan pengalamannya sendiri saat ditunjuk sebagai komisaris di salah satu BUMN tempo lalu. Meskipun tidak memiliki pengalaman spesifik di inti bisnis perusahaan tersebut, Qodari mengaku tetap mampu menjalankan peran strategisnya.

"Saya waktu itu menjadi komisaris sebuah BUMN. Tentu saya tidak punya pengalaman yang sesuai dengan inti bisnisnya. Tapi sebagai komisaris, saya tetap bisa memberi alternatif solusi yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang-orang yang setiap hari berkecimpung di sektor itu. Perusahaan jadi punya perspektif yang lebih luas, tidak hanya satu cara pandang dalam memecahkan masalah," ungkap Qodari.

Dengan hadirnya perspektif segar tersebut, dewan komisaris diharapkan tidak sekadar menjadi rubber stamp atau pelengkap struktur, melainkan benar-benar menjadi mitra berpikir bagi direksi. Pendekatan ini, kata Qodari, merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan BUMN tidak hanya berjalan di jalur bisnis yang aman, tetapi juga berani melakukan terobosan yang sejalan dengan visi pembangunan nasional.

Lebih lanjut, Qodari menolak anggapan bahwa penunjukan komisaris dari kalangan non-ahli adalah bentuk politisasi atau pengabaian profesionalisme. Ia justru menilai bahwa di era disrupsi seperti sekarang, kemampuan adaptasi, jejaring, dan kemampuan melihat gambaran besar (helicopter view) jauh lebih dibutuhkan dibanding spesialisasi sempit. Sebab, tantangan BUMN ke depan tidak hanya bersifat teknis-operasional, melainkan juga menyangkut kolaborasi lintas sektor, keberlanjutan, dan dampak sosial-ekonomi yang luas.

Menurut laporan Lurusin.com, perdebatan mengenai kriteria komisaris BUMN ini memang menjadi perhatian setelah beberapa penunjukan baru di periode terakhir. Meski demikian, Bakom meyakinkan bahwa setiap keputusan penempatan komisaris telah melalui mekanisme penilaian yang mempertimbangkan kapasitas individu, rekam jejak integritas, serta kemampuannya dalam mendukung kinerja BUMN dan agenda strategis pemerintah. Dengan begitu, keberadaan komisaris lintas latar belakang diharapkan menjadi kekuatan yang menyegarkan tata kelola perusahaan-perusahaan negara.