Wamensos Agus Jabo Bahas DTSEN bersama Legislator DIY, Dorong Penyesuaian Desil Berbasis Kondisi Daerah

Lurusin.com, Jakarta – Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menerima audiensi sejumlah legislator Daerah Istimewa Yogyakarta di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Senin (22/6/2026). Agenda utama pertemuan tersebut adalah membahas dinamika kewilayahan yang terkait erat dengan implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Dalam diskusi, Wamensos menyoroti pentingnya fleksibilitas dalam pembagian desil atau kelompok kesejahteraan masyarakat di setiap daerah. Ia menegaskan bahwa klasifikasi desil yang diterapkan pemerintah pusat bisa saja tidak sepenuhnya merepresentasikan realitas sosial ekonomi di tingkat lokal. Oleh karena itu, diperlukan dua pendekatan yang saling melengkapi: satu berbasis standar nasional dan satu lagi disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing.

“Memang kemudian ada dua konsep, satu yang pusat, satu yang disesuaikan dengan tingkat sosial ekonomi di wilayah masing-masing. Dan itu bisa menggunakan payung hukum atau peraturan daerah dan DTSEN ini masih dalam transisi,” ujar Agus Jabo dalam keterangan tertulis yang diterima Lurusin.com.

Peran Peraturan Daerah sebagai Payung Hukum Lokal

Agus Jabo menjelaskan bahwa daerah memiliki ruang untuk menyesuaikan indikator kesejahteraan melalui peraturan daerah (perda) yang berfungsi sebagai payung hukum di tingkat lokal. Penyesuaian ini diharapkan dapat membuat program bantuan sosial lebih tepat sasaran karena mempertimbangkan kondisi unik setiap wilayah, seperti tingkat biaya hidup, struktur ekonomi, dan karakteristik sosial masyarakat setempat. Dengan begitu, data yang digunakan untuk penyaluran bantuan tidak hanya akurat secara nasional, tetapi juga sensitif terhadap kebutuhan riil warga.

Lebih lanjut, Wamensos mengakui bahwa DTSEN masih berada dalam fase transisi. Proses penyelarasan antara basis data milik pemerintah pusat dengan data yang dikelola pemerintah daerah terus berjalan secara bertahap. Ia menekankan bahwa koordinasi intensif antara Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan lembaga legislatif sangat diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekeliruan dalam penetapan penerima manfaat. “Kami ingin memastikan bahwa data yang digunakan untuk penyaluran bansos benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan, makanya pendekatan lokal ini penting,” tambahnya.

Sementara itu, para legislator Yogyakarta menyampaikan aspirasi mengenai karakteristik wilayah DIY yang memiliki struktur sosial dan ekonomi berbeda dengan provinsi lain. Mereka berharap DTSEN tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga mampu menangkap dinamika kemiskinan dan kesejahteraan yang kerap berubah cepat akibat dominasi sektor pariwisata, pendidikan, dan ekonomi kreatif. Data yang responsif terhadap fluktuasi tersebut dinilai krusial untuk menjaga efektivitas program perlindungan sosial di tengah masyarakat yang mobilitas ekonominya tinggi.

Pemerintah pusat, melalui Kementerian Sosial, berkomitmen untuk melakukan pemutakhiran data secara berkala dan membuka ruang dialog seluas-luasnya dengan berbagai pemangku kepentingan. Audiensi ini menjadi salah satu langkah konkret dalam menyinergikan kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal, sehingga program-program bantuan dan jaminan sosial dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkeadilan di seluruh Indonesia.