RI-Malaysia Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Pemerintah Indonesia dan Malaysia memperdalam komitmen bilateral untuk memperkuat sektor sosial dan ekonomi di kawasan perbatasan. Menurut laporan Lurusin.com, Persidangan Ke-19 Sekretariat Bersama (SEKBER) KK/JKK SOSEK MALINDO digelar di Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (10/6/2026). Forum ini menjadi ruang koordinasi dua negara, yang mempertemukan perwakilan pusat dengan para pemangku kepentingan daerah perbatasan, seperti Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, serta Negara Bagian Sarawak, Sabah, dan Melaka.

Kolaborasi Strategis untuk Kemakmuran Tapal Batas

Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara (Waskoban) pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI, Amran, yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Sekretariat KK SOSEK Indonesia, menerangkan bahwa forum ini memiliki peran vital dalam menyelaraskan berbagai program strategis. Ia menyoroti potensi ekonomi kawasan perbatasan yang terintegrasi, mulai dari perdagangan lintas batas, investasi, hingga infrastruktur konektivitas.

“Kita mempercepat sinkronisasi pembangunan agar kawasan perbatasan bertransformasi menjadi beranda kemajuan. Peningkatan nilai perdagangan informal, pengelolaan pos lintas batas negara (PLBN) yang modern, serta kejelasan regulasi investasi adalah langkah konkret yang terus kami dorong bersama pihak Malaysia,” ujar Amran dalam sesi pembukaan kepada Lurusin.com.

Mendorong Kawasan Ekonomi Khusus dan Konektivitas

Persidangan ini menyoroti sejumlah agenda penting, termasuk rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) di zona perbatasan yang akan menarik modal kedua negara. Para delegasi juga membahas penyediaan data spasial akurat untuk mendukung perencanaan, serta harmonisasi kebijakan tenaga kerja lintas batas. Keseriusan ini menjadi prioritas mengingat garis perbatasan darat Indonesia-Malaysia yang mencapai lebih dari 2.000 kilometer dan masih menyimpan jurang pembangunan yang perlu dijembatani.

Kerja sama dalam naungan SOSEK MALINDO kembali mempertegas komitmen bersama untuk meretas disparitas antara kawasan perbatasan dengan kota-kota besar di masing-masing negara. Melalui mekanisme Sekretariat Bersama, setiap proyek pembangunan—seperti perbaikan fasilitas PLBN, pembukaan akses jalan baru, dan layanan dasar kesehatan serta pendidikan—dapat dipantau secara transparan dan berkelanjutan.

Rekomendasi Aksi dan Dukungan Daerah

Sebagai tindak lanjut pertemuan, Amran menambahkan bahwa para delegasi menyusun rekomendasi aksi dan jadwal evaluasi capaian yang lebih ketat. Respons cepat terhadap perubahan prioritas pascapandemi menjadi sorotan, termasuk percepatan proyek-proyek yang sebelumnya tertunda. Keterlibatan pemerintah daerah Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, serta negeri bagian seperti Sarawak dan Sabah dinilai menjadi kunci keberhasilan program-program tersebut.

Lurusin.com melaporkan bahwa forum ini juga menjadi ajang berbagai pengalaman dalam penyelesaian sengketa administratif di tapal batas serta model pemberdayaan masyarakat adat. Diharapkan, sinergi yang dibangun melalui MALINDO ke-19 ini mampu menghadirkan dampak ekonomi yang nyata, menjadikan perbatasan sebagai simpul pertumbuhan baru bagi kedua negara.