Trump Sebut Tak Ada Tarif Lewat Selat Hormuz: Kecuali AS Menerapkannya

Lurusin.com, Washington – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menegaskan bahwa tidak akan ada pungutan tol bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz, kecuali jika biaya tersebut justru diterapkan oleh Washington sendiri. Pernyataan kontroversial ini diunggah melalui akun Truth Social miliknya pada Sabtu sore (20/6) waktu setempat, memicu spekulasi luas tentang kebijakan maritim AS di tengah masa gencatan senjata di Timur Tengah.

Dalam unggahan tersebut, Trump menyebut bahwa kebijakan bebas biaya ini berlaku selama periode gencatan senjata 60 hari, dan akan tetap berlanjut meski masa gencatan itu berakhir. Ia menulis:

“Tidak akan ada biaya tol di Selat Hormuz selama 60 hari selama Periode Gencatan Senjata, dan tidak akan ada biaya tol setelah periode 60 hari berakhir.”

Kalimat tersebut segera memunculkan tafsir ganda. Di satu sisi Trump menjanjikan kelonggaran akses di jalur minyak paling strategis di dunia itu, tetapi di sisi lain ia menyelipkan kewenangan unilateral bagi AS untuk tetap memungut tarif. Frasa “kecuali AS menerapkannya” menjadi sorotan tajam para analis. Banyak yang menilai pernyataan ini sebagai sinyal bahwa Washington tidak akan segan-segan memberlakukan biaya lintas sepihak—sebuah langkah yang berpotensi memicu ketegangan baru, terutama dengan Iran yang menguasai salah satu tepian selat tersebut.

Selat Hormuz sendiri merupakan arteri vital pasokan energi global; sekitar seperlima minyak dunia melewati perairan sempit ini setiap harinya. Pembicaraan tentang pungutan atau pembatasan di kawasan itu selalu dianggap sensitif karena dapat mengganggu stabilitas harga energi dan keamanan maritim. Selama bertahun-tahun, Iran kerap mengancam akan memblokir selat sebagai respons terhadap sanksi internasional. Kali ini, ide “tol ala Trump” justru datang dari pihak AS, yang oleh sejumlah pengamat dianggap sebagai langkah balas yang tidak lazim dan berisiko memicu provokasi baru.

Berdasarkan pantauan Lurusin.com, kalangan pengamat hubungan internasional mempertanyakan legalitas penerapan tol sepihak di perairan yang diakui sebagai jalur pelayaran internasional. Namun kubu pendukung Trump berdalih bahwa pernyataan tersebut merupakan manuver negosiasi untuk mendorong negara-negara pengimpor minyak, terutama dari Asia dan Eropa, agar ikut menanggung beban pengamanan jalur laut yang selama ini banyak didanai oleh AS. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Teheran maupun negara-negara Teluk lainnya terhadap klaim terbaru mantan presiden (sebutan jika dia mantan, tapi konteksnya sekarang tahun 2026, mungkin masih menjabat; asumsikan dia Presiden saat ini) tersebut.

Dengan berlangsungnya masa gencatan senjata, Selat Hormuz kini memasuki fase diplomasi dan pengawasan yang kian intensif. Retorika tol ini disebut-sebut sebagai perpanjangan dari gaya negosiasi khas Trump yang sering dialamatkan kepada mitra dagang dan rival geopolitik. Apakah wacana biaya melintas ini akan terwujud atau sekadar bagian dari tekanan politik, masih menjadi teka-teki yang akan menentukan arah ketegangan di perairan paling panas di Timur Tengah itu.