Sopir Angkot di Bogor Gelar Aksi Protes ke Dishub, Tuntut Penonaktifan 8 Titik Bus Stop

Bogor, Lurusin.com — Ratusan pengemudi dan pemilik angkutan kota (angkot) di Bogor menggeruduk kantor Dinas Perhubungan (Dishub) setempat pada Senin (29/6/2026). Aksi ini dipicu oleh keberadaan delapan bus stop atau titik pemberhentian bus yang dinilai memukul pendapatan mereka. Massa menuntut agar seluruh bus stop yang baru beroperasi itu segera dinonaktifkan.

Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Bogor, Dody Wahyudin, membenarkan adanya demonstrasi tersebut. Ia menyebut sekitar 100 pengemudi dan pemilik angkot ikut serta dalam aksi tersebut. Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pihak dinas.

"Jadi tadi ada kurang lebih 100-an pengemudi dan pemilik angkot. Mereka minta dinonaktifkan delapan bus stop yang kita pasang dua sampai tiga bulan ke belakang," kata Dody di Bogor.

Bus stop yang menjadi polemik tersebut tersebar di sejumlah titik strategis di Kota Bogor. Keberadaan fasilitas ini dianggap mengalihkan sebagian besar penumpang angkot ke moda transportasi bus yang berhenti di titik resmi tersebut. Padahal, rute angkot di kawasan itu telah menjadi tulang punggung mobilitas warga selama puluhan tahun.

Para demonstran menyampaikan bahwa pendapatan mereka anjlok cukup drastis semenjak bus stop difungsikan. Penumpang yang biasanya menunggu di pinggir jalan dan langsung naik angkot kini lebih memilih menunggu di shelter bus karena dianggap lebih nyaman dan pasti. Alhasil, angkot yang melintas kerap kehilangan potensi penumpang.

Dody menjelaskan bahwa pemasangan bus stop tersebut merupakan bagian dari upaya penataan transportasi publik yang terintegrasi. Pemerintah Kota Bogor tengah mendorong sistem angkutan massal yang lebih tertib, aman, dan terpusat. Namun, ia mengakui bahwa perubahan ini memunculkan gesekan dengan sektor angkot yang sudah mapan.

Pihak Dishub pun berjanji akan menampung keluhan para pengemudi dan pemilik angkot. Dody menyatakan akan segera menggelar pertemuan lanjutan untuk membahas solusi tenggat waktu. Dialog diperlukan agar transisi menuju transportasi modern tidak mematikan usaha rakyat kecil.

Aksi unjuk rasa berlangsung relatif tertib di bawah pengawalan aparat keamanan. Tidak ada kemacetan parah di sekitar kantor Dishub karena massa dapat mengutamakan aspirasi secara santun. Meski demikian, tuntutan penonaktifan bus stop tetap menjadi harga mati bagi para demonstran.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan resmi dari Dishub mengenai nasib delapan bus stop tersebut. Namun, desakan dari lapangan membuat dinas tidak bisa mengabaikan persoalan ini begitu saja. Para pengemudi angkot berharap pemerintah dapat menemukan jalan tengah yang tidak merugikan pihak manapun.