Rencana RI Pinjam Rp 17 Triliun ke World Bank buat Proyek Jalan

Lurusin.com, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berencana mengajukan pinjaman senilai Rp 17 triliun kepada Bank Dunia (World Bank) untuk mendanai percepatan program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) pada tahun 2027. Menteri PU Dody Hanggodo mengonfirmasi langkah tersebut di kantornya, Jumat (19/6/2026). Ia menekankan bahwa pendanaan untuk IJD tidak akan masuk dalam Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang bersifat reguler, melainkan menjadi usulan pendanaan khusus di luar skema APBN murni.

Anggaran Khusus di Luar Nota Keuangan

Dody menjelaskan, meskipun hitungan kebutuhan anggaran untuk perbaikan dan pembangunan jalan daerah sudah ada, realisasinya menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Program IJD memerlukan fleksibilitas pendanaan yang tidak bisa sepenuhnya diakomodasi oleh pos-pos rutin dalam nota keuangan. “Kita sudah punya hitungan, tapi nanti Presiden yang akan memutuskannya. Biasanya untuk Inpres, alokasinya diminta secara khusus di luar penganggaran reguler,” ujar Dody Hanggodo. Langkah ini, lanjutnya, diambil untuk mempercepat penanganan infrastruktur jalan di daerah yang selama ini terkendala minimnya kapasitas fiskal pemerintah daerah.

"Kalau Inpres, Inpres itu Presiden nanti bicaranya. Nggak masuk ke nota. Hitungan sih ada, tapi biasanya nanti kita akan diminta khusus di luar penganggaran yang regular," kata Menteri PU Dody Hanggodo di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (19/6/2026).

Skema Pinjaman dan Dampaknya bagi Daerah

Sumber Lurusin.com di lingkungan Kementerian PU menyebutkan, pinjaman Rp 17 triliun akan diajukan kepada Bank Dunia dengan skema yang memungkinkan pencairan bertahap seiring progres proyek. Negosiasi akan melibatkan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk memastikan aspek fiskal dan teknis terpenuhi. Program IJD 2027 difokuskan pada peningkatan kualitas jalan kabupaten dan kota, terutama ruas-ruas strategis yang mendukung distribusi logistik, akses ke kawasan wisata, dan konektivitas antarkecamatan.

Menurut perhitungan awal, suntikan dana ini akan memperbaiki lebih dari 2.000 kilometer jalan di seluruh Indonesia. Prioritas diberikan kepada daerah dengan tingkat kerusakan jalan tertinggi dan potensi ekonomi yang besar. Selain mempercepat waktu tempuh, proyek ini diharapkan mampu menekan biaya logistik dan membuka lapangan kerja selama masa konstruksi. Pemerintah menargetkan proses pengajuan pinjaman rampung pada akhir 2026, sehingga groundbreaking dapat dilakukan awal 2027.

Ekonom dari Universitas Indonesia, Rizal Firdaus, menilai rencana pinjaman ini sebagai strategi yang realistis di tengah keterbatasan ruang fiskal. “Pinjaman luar negeri untuk infrastruktur produktif seperti jalan daerah masih wajar, asalkan dikelola secara transparan dan tepat sasaran. Yang penting adalah pengawasan ketat agar proyek sesuai spesifikasi dan tidak terjadi pembengkakan biaya,” katanya saat dihubungi Lurusin.com. Senada dengan itu, pengamat kebijakan publik meminta pemerintah memastikan bahwa tambahan utang tidak membebani generasi mendatang dengan skema pembayaran yang sehat dan berkelanjutan.