Rekam Jejak Laksamana Sukardi: Politikus Tiga Zaman dan Mantan Menteri BUMN

Laksamana Sukardi adalah salah satu tokoh politik Indonesia yang kariernya membentang dari era Orde Baru, reformasi, hingga demokrasi pasca-reformasi. Ia dikenal sebagai mantan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjabat di dua kabinet berbeda, serta sebagai salah satu pendiri partai berlambang banteng moncong putih, PDI Perjuangan.

Latar Belakang dan Awal Mula Aktivisme

Laksamana lahir di Jakarta pada 1 Oktober 1956. Pendidikannya ditempuh di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, jurusan Teknik Mesin. Sangat sedikit yang mengetahui bahwa sebelum terjun ke politik, ia sempat meniti karier sebagai insinyur dan konsultan di berbagai proyek pembangunan. Namun, dinamika politik era 1990-an menariknya ke jalur aktivisme. Bersama sejumlah tokoh muda, ia ikut membidani lahirnya PDI Pro-Mega sebagai cikal bakal PDI Perjuangan setelah konflik internal PDI pada 1996. Keterlibatannya dalam peristiwa 27 Juli 1996 dan dukungannya terhadap Megawati Soekarnoputri menandai awal perjalanannya di kancah nasional.

Pendiri PDI Perjuangan dan Legislator

Ketika PDI Perjuangan resmi berdiri pada 1999, Laksamana menjadi salah satu pengurus inti. Ia dipercaya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal pada periode awal, menangani urusan organisasi dan kampanye. Pada Pemilu 1999—pemilu pertama pasca-reformasi yang dimenangi PDIP—ia terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari daerah pemilihan Jawa Tengah. Di parlemen, ia dikenal vokal menyoroti isu-isu tata kelola perusahaan negara dan reformasi birokrasi. Gagasan-gagasannya tentang profesionalisasi BUMN menjadi bekal ketika ia dipanggil oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada 1999.

Dua Kali Menjabat Menteri Negara BUMN

Laksamana pertama kali dilantik sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN (kemudian berubah nomenklatur) pada 29 Oktober 1999, dalam Kabinet Persatuan Nasional di bawah Presiden Gus Dur. Ia memulai program restrukturisasi dan optimalisasi aset negara yang selama ini dinilai sarat korupsi dan inefisiensi. Beberapa kebijakan yang diusungnya antara lain penggabungan badan usaha yang tidak sehat, pembentukan holding, dan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance.

Meski terjadi pergantian presiden pada 2001, Laksamana kembali dipercaya. Presiden Megawati Soekarnoputri mempertahankannya di posisi yang sama dalam Kabinet Gotong Royong dari 2001 hingga 2004. Di periode kedua ini, ia menghadapi tekanan lebih besar karena agenda privatisasi yang kontroversial. Penjualan saham pemerintah di Bank Central Asia (BCA) dan PT Indosat menjadi isu panas yang memicu protes publik dan perdebatan di DPR. Laksamana berargumen bahwa langkah tersebut diperlukan untuk menyehatkan keuangan negara dan menutup defisit anggaran, meskipun banyak pihak mengkritiknya sebagai bentuk pelepasan aset strategis.

Kebijakan dan Kontroversi Seputar Privatisasi

Masa jabatan Laksamana diwarnai oleh dilema klasik antara mempertahankan aset negara atau mendorong efisiensi melalui swastanisasi. Privatisasi Indosat pada 2002 menjadi kasus paling menonjol. Penjualan saham kepada STT Singapore dinilai oleh sejumlah ekonom dan politisi sebagai keputusan yang merugikan kedaulatan telekomunikasi, sementara pemerintah bersikeras bahwa transaksi itu dilakukan secara transparan dan sesuai undang-undang. Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kemudian mencatat beberapa catatan soal prosedur, namun tidak sampai menyimpulkan tindak pidana.

Selain itu, Laksamana juga mendorong reformasi manajemen BUMN melalui pemecatan direksi bank-bank bermasalah dan penunjukan kalangan profesional independen. Ia kerap bersitegang dengan sejumlah menteri teknis yang ingin melindungi BUMN di bawah kewenangannya. Meski begitu, kiprahnya kerap dianggap sebagai batu loncatan penting bagi transformasi BUMN yang kini lebih modern.

Menepi dari Panggung Politik Praktis

Setelah tidak lagi menjabat menteri dan berakhirnya periode DPR pada 2009, Laksamana mulai menarik diri dari hiruk-pikuk politik praktis. Ia lebih banyak menghabiskan waktu sebagai pengamat, penasihat, dan kadang-kadang muncul dalam forum-forum diskusi tentang kebijakan publik. Namanya tidak lagi melekat pada struktur partai, meskipun hubungannya dengan PDIP tetap hangat.

Refleksi Terakhir

Sebagai figur yang pernah memegang kendali terhadap ratusan perusahaan negara, Laksamana Sukardi adalah bagian penting dari sejarah transformasi BUMN di Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang ia rumuskan—terlepas dari kontroversinya—menjadi preseden bagi reformasi tata kelola korporasi milik negara. Kini, di usia senja, ia lebih sering muncul dalam konteks narasi historis tentang perjalanan PDIP dan pergulatan reformasi, menjadi pengingat bahwa politik tidak melulu soal kekuasaan, melainkan juga tentang merekam jejak keputusan yang membentuk bangsa.