Pramono Anung Perintahkan Dishub DKI Gandeng Polisi Tertibkan 'Pak Ogah' di Jalan Protokol

Jakarta, Lurusin.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengeluarkan instruksi tegas kepada Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta untuk segera menggandeng Polda Metro Jaya dalam operasi penertiban terhadap para pengatur lalu lintas ilegal yang akrab disebut "pak ogah". Fokus penertiban diarahkan pada ruas-ruas jalan protokol di Ibu Kota demi mewujudkan tata kelola transportasi yang lebih tertib, aman, dan memberikan rasa nyaman bagi seluruh pengguna jalan.

Instruksi tersebut disampaikan langsung oleh Pramono Anung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Selasa (7/7/2026). Orang nomor satu di Ibu Kota itu menegaskan bahwa keberadaan "pak ogah" yang kerap mengambil alih fungsi pengaturan lalu lintas—padahal bukan kewenangannya—harus segera dihentikan.

"Saya juga meminta kepada Dinas Perhubungan untuk tempat-tempat jalan-jalan protokol yang ada 'Pak Ogah'-nya ditertibkan," ujar Pramono.

Penertiban ini merupakan bagian dari gerakan besar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam membenahi wajah transportasi dan pemanfaatan ruang jalan. Pramono menilai, pengaturan arus kendaraan merupakan domain mutlak petugas yang memiliki wewenang sah, baik dari unsur Dishub maupun kepolisian. Praktik "pak ogah" yang meminta imbalan secara sukarela dari pengendara, meski dianggap membantu di beberapa titik macet, dinilai mencederai prinsip keamanan dan ketertiban berlalu lintas.

Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa keterlibatan aparat dari Polda Metro Jaya menjadi kunci agar penertiban berlangsung efektif. Sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian ini diharapkan tidak hanya membersihkan jalan-jalan utama dari pengatur ilegal, tetapi juga memberikan efek jera serta edukasi kepada masyarakat. Menurut data laporan dihimpun media kami, sejumlah titik rawan seperti simpang-simpang traffic light dan putaran balik di kawasan Sudirman, Thamrin, hingga Gatot Subroto menjadi lokasi yang paling sering dioperasi oleh "pak ogah".

Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk menyediakan alternatif solusi yang lebih manusiawi, mengingat fenomena "pak ogah" kerap kali berkaitan dengan masalah sosial ekonomi. Namun, Pramono menegaskan bahwa solusi sosial tidak boleh mengorbankan ketertiban umum. "Pengaturan lalu lintas seharusnya dilakukan oleh petugas yang berwenang," tegasnya lagi, menekankan bahwa langkah penertiban ini bukan sekadar penegakan aturan, melainkan bagian dari upaya membangun budaya disiplin dan menghormati hukum di ruang publik.

Rencana penertiban ini akan dimulai dalam waktu dekat dengan melibatkan tim gabungan. Dishub DKI akan menjadi koordinator di lapangan dengan dukungan penuh dari personel kepolisian untuk mengantisipasi potensi gesekan. Diharapkan, pascapenertiban, lalu lintas di Jakarta tidak hanya lebih lancar tetapi juga bebas dari pungutan liar dan praktik pengaturan jalan yang tidak profesional.