[PARAÑAQUE] — Oceana dan Ban Toxics Kritik Proyek Waste-to-Energy Pemerintah

MANILA, Filipina — Dua kelompok advokasi lingkungan, Oceana dan Ban Toxics, mengeluarkan kritik tajam terhadap komitmen pemerintah Filipina yang terus mengandalkan proyek waste-to-energy (WtE) sebagai solusi krisis sampah nasional. Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada hari Rabu, mereka menegaskan bahwa pendekatan tersebut gagal mengatasi akar permasalahan dari semakin parahnya polusi plastik di kepulauan ini. Sebaliknya, strategi pembakaran sampah untuk menghasilkan energi justru dinilai sebagai jalan pintas yang berpotensi memperburuk krisis lingkungan dan kesehatan masyarakat. Keduanya menuntut pergeseran kebijakan yang fokus pada pengurangan sampah sejak hulu, bukan pada teknologi akhir yang justru menciptakan insentif untuk terus memproduksi plastik sekali pakai.

Kronologi Peringatan dan Bukti di Lapangan

1. Pemerintah Dorong Proyek WtE sebagai Solusi Sampah Nasional

   Beberapa tahun terakhir, administrasi Filipina secara aktif mempromosikan teknologi waste-to-energy sebagai jawaban atas gunungan sampah yang melanda berbagai kota besar. Proyek-proyek ini didesain untuk mengubah sampah—termasuk plastik—menjadi sumber listrik melalui proses pembakaran, gasifikasi, atau pirolisis. Namun, kelompok-kelompok lingkungan menilai kebijakan ini sebagai solusi palsu yang mengaburkan kegagalan sistem pengelolaan sampah berkelanjutan. Mereka berargumen bahwa dengan mengandalkan WtE, pemerintah secara tidak langsung memberikan izin bagi industri untuk terus membanjiri pasar dengan kemasan plastik sekali pakai tanpa tanggung jawab atas siklus hidup produknya.

2. Oceana dan Ban Toxics Merilis Pernyataan Bersama pada Hari Rabu

   Pada hari Rabu, Oceana selaku organisasi konservasi kelautan dan Ban Toxics sebagai kelompok keadilan lingkungan mengeluarkan pernyataan serentak yang menolak keras orientasi kebijakan pemerintah. Dalam dokumen tersebut, keduanya menekankan bahwa pembakaran sampah tidak menghilangkan plastik, melainkan hanya mengubahnya menjadi emisi berbahaya dan abu beracun. Mereka menunjukkan bahwa investasi besar pada fasilitas WtE akan memakan sumber daya publik yang seharusnya dialokasikan untuk infrastruktur pengelolaan sampah berbasis masyarakat, daur ulang, dan program pengurangan plastik di tingkat sumber. Pernyataan ini menjadi pukulan telak bagi retorika pemerintah yang mengklaim WtE sebagai teknologi ramah lingkungan.

3. Redemptorist Water Channel di Parañaque Menjadi Saksi Bisu Krisis Plastik

   Untuk memperkuat argumen mereka, Oceana secara spesifik menunjuk kondisi memprihatinkan di Redemptorist Water Channel, Parañaque, di mana aliran air telah terhambat total oleh lautan sampah plastik yang menumpuk. Citra visual dari saluran air tersebut dijadikan bukti nyata bahwa solusi berbasis pembakaran di ujung pipa sama sekali tidak mencegah plastik mencemari ekosistem perairan perkotaan. Sampah-sampah yang tersangkut di kanal tersebut sebagian besar terdiri dari kemasan makanan sekali pakai, kantong plastik, dan botol minuman yang seharusnya bisa dicegah masuk ke lingkungan jika kebijakan pengurangan dan penggantian material diterapkan secara tegas. Kondisi ini mencerminkan absennya sistem pengumpulan dan pengolahan terpadu di kawasan metropolitan Manila.

4. Argumen Ilmiah tentang Bahaya WtE bagi Kesehatan dan Iklim

   Melanjutkan kritik mereka, kedua organisasi tersebut menyoroti risiko kesehatan yang dibawa oleh fasilitas WtE. Proses pembakaran sampah—khususnya plastik yang mengandung PVC dan aditif kimia lainnya—diketahui melepaskan dioksin, furan, dan partikel halus (PM2.5) yang berkaitan erat dengan penyakit pernapasan, gangguan hormonal, hingga kanker. Selain itu, jejak karbon dari proyek-proyek tersebut dinilai kontraproduktif terhadap komitmen mitigasi perubahan iklim Filipina. Ban Toxics menambahkan bahwa konsep waste-to-energy bertentangan dengan hierarki sampah yang sejatinya menempatkan reduce dan reuse sebagai prioritas utama, sementara pemulihan energi melalui pembakaran berada pada tingkatan paling bawah sebelum pembuangan akhir.

5. Seruan untuk Adopsi Solusi Berkelanjutan dan Pertanggungjawaban Produsen

   Menjelang bagian akhir pernyataannya, Oceana dan Ban Toxics menyerukan agar pemerintah menghentikan subsidi dan insentif bagi proyek WtE, lalu beralih ke pendekatan sistemik. Mereka meminta penguatan regulasi Extended Producer Responsibility (EPR) yang mewajibkan perusahaan bertanggung jawab penuh atas sampah kemasan mereka, termasuk target pengurangan plastik sekali pakai yang mengikat secara hukum. Selain itu, keduanya mendesak pemerintah daerah untuk mempercepat implementasi pemilahan sampah di sumber, mendukung pasar daur ulang lokal, dan melarang secara bertahap produk plastik sekali pakai yang paling sering mencemari perairan. Menurut mereka, hanya dengan memutus siklus produksi plastik tak perlu di hulu, lautan sampah di Parañaque dan wilayah pesisir lainnya bisa benar-benar diatasi.

Implikasi Kebijakan dan Tantangan ke Depan

Debat seputar waste-to-energy di Filipina mencerminkan dinamika global dalam pengelolaan sampah plastik, di mana negara-negara berkembang seringkali dihadapkan pada tekanan untuk mengadopsi teknologi mahal yang dijanjikan sebagai solusi instan. Namun, pengalaman dari berbagai kota di dunia menunjukkan bahwa fasilitas WtE cenderung mengunci ketergantungan pada pasokan sampah dalam jumlah besar, sehingga mengurangi insentif untuk mendaur ulang dan mengurangi sampah. Dalam konteks kepulauan Filipina yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, pilihan kebijakan ini menjadi sangat krusial. Jika pemerintah tetap pada jalur WtE tanpa memperketat regulasi plastik di sumber, risiko pencemaran perairan, kerusakan ekosistem laut, dan beban kesehatan publik diprediksi akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang.

Sementara itu, aktivis lingkungan lokal menyatakan bahwa kasus saluran air di Parañaque bukanlah insiden terisolasi, melainkan cerminan dari sistemiknya kegagalan pengelolaan limbah perkotaan. Mereka menegaskan bahwa investasi pada fasilitas WtE harus diawasi ketat publik dan dievaluasi ulang melalui kajian damp