PAN Respons Ganjar: Prabowo Prihatin Ruang Publik Dinodai Politik Uang

Lurusin.com, Jakarta — Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan tanggapan resmi atas kritik yang dilontarkan Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai fenomena demonstrasi berbayar. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyatakan bahwa pernyataan Presiden merupakan bentuk keprihatinan mendalam terhadap maraknya praktik politik uang yang mencederai ruang publik.

Dalam keterangan yang diterima media kami, Kamis (25/6/2026), Viva Yoga menjelaskan pandangan partainya secara tegas. Ia menilai bahwa sorotan Presiden bukanlah upaya untuk membungkam aspirasi rakyat, melainkan justru menunjukkan keberpihakan pada kemurnian demokrasi.

"Menurut PAN, pernyataan Presiden Prabowo yang menyoroti masih adanya demo bayaran adalah bentuk keprihatinan Presiden bahwa aspirasi rakyat di ruang publik telah dinodai oleh praktik politik uang," kata Viva Yoga.

Pernyataan ini muncul setelah Ganjar Pranowo sebelumnya mempertanyakan narasi "demo bayaran" yang disampaikan Prabowo dalam beberapa kesempatan. Ganjar menilai pernyataan tersebut berpotensi mereduksi arti penting demonstrasi sebagai saluran aspirasi konstitusional. Namun, PAN melihat perspektif berbeda.

Keprihatinan terhadap Demokrasi yang Tercoreng

Viva Yoga menekankan bahwa praktik mobilisasi massa dengan imbalan finansial merupakan ancaman serius bagi kualitas demokrasi Indonesia. Menurutnya, aspirasi publik yang disampaikan melalui demonstrasi seharusnya tumbuh dari kesadaran murni warga negara, bukan dari tangan-tangan yang sengaja merekayasa partisipasi demi kepentingan tertentu.

"Praktik seperti ini tidak baik bagi demokrasi kita. Bagaimana mungkin suara rakyat bisa dipercaya jika hadirnya mereka di jalanan digerakkan oleh uang, bukan oleh hati nurani?" tambahnya dalam perbincangan dengan laporan media kami.

PAN menegaskan dukungannya terhadap upaya pemerintah untuk menjaga integritas ruang publik. Partai berlambang matahari putih itu menilai kritik terhadap fenomena demo bayaran justru sejalan dengan semangat reformasi yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan sejati, bukan sebagai komoditas politik.

Konteks Politik dan Respons Publik

Kontroversi ini bermula ketika Presiden Prabowo dalam sebuah acara menyampaikan keprihatinannya atas dugaan adanya pihak-pihak yang membayar massa untuk turun ke jalan menyampaikan protes. Pernyataan tersebut segera menuai reaksi dari berbagai kalangan, termasuk Ganjar Pranowo yang dikenal sebagai figur oposisi kritis terhadap pemerintah.

Analisis politik dari berbagai pengamat yang dihimpun laporan media kami menunjukkan bahwa polemik ini merefleksikan ketegangan yang lebih luas antara kebutuhan akan stabilitas pemerintahan dan jaminan kebebasan berekspresi. Di satu sisi, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap aksi massa benar-benar merepresentasikan aspirasi otentik. Di sisi lain, narasi "demo bayaran" dapat berpotensi digunakan untuk mendeligitimasi kritik yang sah.

Namun, PAN menolak anggapan bahwa pernyataan Presiden bertendensi represif. Sebaliknya, partai pendukung pemerintah itu melihat langkah Presiden sebagai panggilan moral untuk mengembalikan kemuliaan ruang publik dari praktik transaksional.

"Presiden sedang mengajak semua pihak untuk bersih-bersih. Ini bukan soal anti-kritik, tapi soal menjaga marwah demokrasi agar tidak diperjualbelikan," tutup Viva Yoga.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada respons lanjutan dari pihak Ganjar Pranowo maupun PDI Perjuangan atas klarifikasi PAN tersebut. Sementara itu, masyarakat sipil diharapkan tetap kritis dan bijak dalam menyikapi setiap narasi yang berkembang di ruang publik.