Anggaran Kemenko Infra Rp 276 M, AHY: Jangan Cuma Lihat Rapat di Balik Meja

Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR resmi menyetujui pagu anggaran Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) sebesar Rp276 miliar. Keputusan itu diambil dalam rapat yang berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026). Menteri Koordinator Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) langsung menegaskan bahwa dana tersebut bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan akan digunakan untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan tepat sasaran, transparan, dan benar-benar dirasakan masyarakat.

Fokus pada Operasional, Koordinasi, dan Pengawasan

AHY merinci, anggaran sebesar itu akan dialokasikan untuk tiga pilar utama: operasional, koordinasi, dan pengawasan pembangunan infrastruktur kewilayahan. Menurut dia, selama ini kerja kementeriannya kerap dipandang sebagai rutinitas rapat di balik meja, padahal cakupan tugasnya jauh lebih kompleks. “Kita tidak boleh hanya sibuk rapat di balik meja. Kita harus memastikan infrastruktur yang dibangun benar-benar menyentuh kebutuhan riil rakyat, dari perkotaan hingga ke pelosok wilayah,” ujar AHY di hadapan wartawan selepas rapat.

Laporan Lurusin.com mencatat, AHY menekankan bahwa pengawasan menjadi kunci. Tanpa supervisi yang ketat dan berkelanjutan, proyek-proyek infrastruktur rawan terhadap penyimpangan atau keterlambatan yang pada akhirnya menggerus kepercayaan publik.

Infrastruktur untuk Prioritas Nasional

“Jadi infrastruktur itu tidak dibangun hanya untuk sekadar membangun infrastruktur, tetapi pada akhirnya diorientasikan untuk mendukung sejumlah agenda prioritas nasional. Apakah terkait dengan ketahanan pangan, energi, air bersih untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk juga untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, konektivitas, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah,” jelas AHY.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan mesti terhubung langsung dengan target strategis pemerintah. Misalnya, pembangunan irigasi tak hanya soal saluran air, tapi juga menjamin suplai pangan yang stabil. Jaringan jalan antarwilayah bukan semata cor beton, melainkan jembatan distribusi logistik agar harga kebutuhan tidak timpang antara Jawa dan luar Jawa.

Jangan Cuma Lihat Rapat di Balik Meja

Pesan “jangan cuma lihat rapat di balik meja” sengaja diulangi AHY untuk membangun kesadaran bahwa kinerja kementerian koordinator mesti terukur dari dampak lapangan, bukan dari lamanya diskusi di ruang ber-AC. Ia berkomitmen mengubah paradigma kerja menjadi lebih gesit dan berbasis bukti. “Koordinasi memang penting, tapi tanpa turun langsung melihat progres di lapangan, kita hanya akan jadi birokrat yang sibuk sendiri,” imbuhnya.

Dengan anggaran yang telah disepakati, Kemenko Infra akan memperkuat tim pengawas di daerah, meningkatkan frekuensi monitoring, serta membangun sistem pelaporan digital yang terintegrasi. Semua itu diarahkan agar hasil pembangunan tidak hanya menjadi laporan rapat, melainkan solusi konkret yang bisa dicek setiap saat oleh masyarakat.

Komitmen Pemerataan di Seluruh Wilayah

AHY juga menyoroti pentingnya pendekatan kewilayahan dalam perencanaan infrastruktur. Ia ingin memastikan tidak ada lagi ketimpangan antara kawasan barat dan timur Indonesia dalam akses terhadap listrik, air bersih, dan konektivitas. “Kalau kita serius mau menekan kesenjangan, maka belanja infrastruktur harus berani menyasar daerah-daerah yang selama ini tertinggal,” tegasnya.

Menurut pantauan Lurusin.com, Banggar DPR menyambut baik rencana kerja tersebut sejauh disertai indikator kinerja yang jelas. Dukungan parlemen menjadi sinyal bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam urusan infrastruktur terus menguat, sekaligus memberi mandat kepada AHY untuk tidak hanya mengandalkan rapat di balik meja, melainkan benar-benar membumi di seluruh penjuru wilayah.