Mubasyier Fatah, Praktisi Siber yang Kini Bendahara PP ISNU

Organisasi Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) menempatkan seorang figur baru di jajaran kepengurusan pusat yang membawa warna tersendiri. Mubasyier Fatah, yang selama ini dikenal luas sebagai praktisi keamanan siber, resmi mengemban amanah sebagai Bendahara Umum Pimpinan Pusat ISNU. Kombinasi antara kepakaran teknologi dan pengelolaan keuangan organisasi besar seperti ISNU menjadi sorotan karena dianggap strategis di era digital yang serba terhubung.

Latar Belakang Teknologi dan Pengabdian

Mubasyier Fatah bukanlah nama asing di lingkungan profesional keamanan siber. Ia telah meniti karier selama lebih dari satu dekade di berbagai proyek strategis yang berkaitan dengan perlindungan data, penetrasi sistem, dan mitigasi risiko digital. Pengalamannya mencakup penanganan insiden siber berskala nasional, audit keamanan infrastruktur kritis, serta pendampingan bagi lembaga pemerintahan dan swasta dalam membangun ketahanan digital. Keahlian ini yang kemudian dianggap sebagai aset berharga ketika ia menerima tanggung jawab sebagai bendahara umum di organisasi kader intelektual Nahdlatul Ulama.

Keputusan untuk melibatkan seseorang dengan latar belakang siber yang kuat ke dalam struktur keuangan PP ISNU bukan tanpa alasan. Di tengah masifnya penggunaan platform digital untuk penggalangan dana, pencatatan zakat, infak, dan sedekah, serta transaksi organisasi, potensi ancaman kebocoran data dan serangan siber terhadap entitas keagamaan semakin nyata. Mubasyier Fatah diharapkan mampu menjembatani dua dunia yang jarang bertemu: disiplin fiskal organisasi sosial-keagamaan dan ketatnya protokol keamanan informasi.

Transformasi Tata Kelola Keuangan ISNU

Dalam sebuah kesempatan, Mubasyier menekankan pentingnya reformasi tata kelola keuangan berbasis teknologi. Ia memproyeksikan pemanfaatan sistem akuntansi yang terintegrasi dengan metode enkripsi mutakhir sehingga seluruh aliran dana organisasi dapat terlacak secara transparan dan aman. Baginya, pengelolaan kepercayaan publik melalui dana umat harus diimbangi dengan sistem yang anti-fraud dan tahan banting terhadap eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Lebih jauh, ia mendorong digitalisasi pelaporan keuangan yang tidak hanya memenuhi standar kepatuhan administratif, tetapi juga mampu diakses oleh pengurus wilayah dan cabang secara real-time. Pendekatan ini diyakini akan memangkas potensi penyimpangan dan mempercepat respons organisasi terhadap kebutuhan di akar rumput. Ia mengilustrasikan bagaimana serangan ransomware yang menyasar lembaga nirlaba di berbagai negara bisa melumpuhkan kegiatan sosial jika sistem backup dan recovery tidak disiapkan sejak awal. Kesadaran inilah yang ingin ia tanamkan di seluruh jenjang pengurus.

Kolaborasi Keamanan Siber dan Penguatan SDM

Selain mengelola uang organisasi, Mubasyier juga melihat ada ruang besar untuk memberdayakan anggota ISNU dalam membangun budaya keamanan digital. Sebagai bendahara umum, ia mulai menggagas program literasi siber dasar yang menyasar pengurus cabang, agar setiap transaksi daring yang dilakukan oleh unit-unit organisasi tidak rentan terhadap phising atau social engineering. Program ini dirancang untuk berjalan paralel dengan pelatihan pembukuan digital. Dengan demikian, kader-kader ISNU tidak hanya cakap secara finansial, tetapi juga sadar akan benteng pertahanan data.

Langkah lainnya adalah membangun satgas keamanan siber internal yang dapat dimobilisasi saat terjadi indikasi serangan terhadap infrastruktur digital organisasi. Tim kecil ini akan dikoordinasikan langsung oleh Mubasyier dengan beranggotakan relawan TI dari berbagai daerah. Mereka bertugas memantau trafik mencurigakan, melakukan patch keamanan pada situs dan aplikasi milik ISNU, serta memberikan peringatan dini kepada pengurus apabila ditemukan celah. Inisiatif ini sekaligus menjadi wadah aktualisasi bagi para sarjana NU yang mengambil bidang teknologi informasi.

Di luar lingkup internal, kehadirannya diharapkan memperkuat posisi ISNU dalam mengadvokasi isu-isu kebijakan siber nasional. Mubasyier kerap diundang dalam forum diskusi yang membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, regulasi transaksi elektronik, dan strategi ketahanan siber Indonesia. Kini, dengan bendera ISNU, ia dapat menyuarakan kepentingan warga nahdliyin dalam perdebatan tersebut, terutama terkait perlindungan data jemaah dan keamanan platform layanan keagamaan.

Integrasi antara profesionalisme keamanan siber dan pengelolaan keuangan organisasi yang digawangi Mubasyier Fatah memperlihatkan sebuah evolusi di tubuh ISNU. Kepengurusan yang tidak hanya mencari sosok berdasarkan loyalitas organisasi, tetapi juga mengakomodasi keahlian teknokratik yang mendesak. Tantangan terbesarnya adalah menyelaraskan ritme birokrasi khas ormas dengan kelincahan yang dituntut dalam merespons insiden siber, namun modal pengalamannya memberikan harapan bahwa langkah-langkah inovatif akan terus bergulir. Dengan dukungan seluruh jajaran, bendahara umum ini berpotensi mengubah wajah tata kelola keuangan organisasi keagamaan menjadi lebih modern, transparan, dan tangguh terhadap ancaman digital.

Baca juga:

• Yamaha Classy Ride & Chill 2026 Sukses Digelar di Bogor
• Serial 'Dream Begins, Love Ends' Resmi Meluncur di Vidio