Laksamana Sukardi: Arsitek Reformasi BUMN dan Politisi Berintegritas

Di tengah gemuruh reformasi 1998 dan upaya membenahi tata kelola perusahaan negara, muncul sosok teknokrat yang memadukan nalar ekonomi tajam dengan integritas politik. Laksamana Sukardi, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) era Presiden Abdurrahman Wahid, merupakan figur yang tidak hanya dikenal sebagai ekonom handal, melainkan juga politisi yang konsisten memperjuangkan transparansi dan profesionalisme di sektor vital perekonomian nasional.

Akar Intelektual dan Jejak Profesional

Laksamana Sukardi lahir di Surabaya pada 23 November 1952. Minatnya pada ilmu ekonomi menuntun langkahnya ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, tempat ia menimba dasar-dasar pemikiran pembangunan. Dedikasinya mendorongnya melanjutkan studi hingga meraih gelar Master of Arts di bidang ekonomi dari University of Pittsburgh, Amerika Serikat—bekal yang kelak mewarnai kebijakan-kebijakan strategis yang ia gulirkan.

Sebelum terjun ke panggung politik praktis, Laksamana membangun reputasi sebagai ekonom profesional. Ia sempat mengajar sebagai dosen, menjadi peneliti, dan terlibat dalam berbagai lembaga kajian. Pengalaman tersebut membentuk perspektifnya yang menekankan pentingnya efisiensi, daya saing, serta tata kelola korporasi yang sehat. Bukan hanya teori, ia pun merasakan langsung dinamika pengelolaan perusahaan ketika menjabat sebagai komisaris di beberapa perusahaan publik dan BUMN. Modal intelektual dan praktik inilah yang menjadi fondasi kuat ketika ia kemudian memasuki ranah kebijakan publik di tingkat tertinggi.

Melangkah ke Arena Politik dan DPR

Reformasi membuka ruang bagi para profesional untuk bergabung dalam partai politik. Laksamana memilih bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), partai yang saat itu menjadi simbol perlawanan terhadap otoritarianisme. Dalam pemilu 1999, ia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan langsung dipercaya duduk di Komisi Keuangan dan Perbankan. Di parlemen, ia dikenal vokal mendorong restrukturisasi perbankan, pengawasan ketat terhadap dana publik, dan reformasi birokrasi ekonomi. Gagasannya seringkali bersifat teknokratik, namun tetap membumi karena didasari pengalaman lapangan.

Meskipun berada di bawah tekanan politik yang kuat kala itu, Laksamana konsisten menjaga independensi pemikirannya. Ia tidak segan mengkritik kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik, bahkan jika itu berasal dari kawannya sendiri di pemerintahan. Sikap inilah yang kelak mengantarkannya ke posisi yang lebih menantang: memimpin transformasi BUMN di fase krusial sejarah Indonesia.

Nakhoda BUMN di Masa Transisi

Ketika Presiden Abdurrahman Wahid membentuk kabinet pada akhir 1999, Laksamana Sukardi ditunjuk sebagai Menteri Negara BUMN. Penunjukan ini disambut pasar dan kalangan investor dengan optimisme hati-hati. Mereka melihat Laksamana sebagai figur yang tepat untuk membersihkan tubuh BUMN yang sarat praktik korupsi, nepotisme, dan inefisiensi warisan Orde Baru.

Salah satu agenda sentralnya adalah restrukturisasi perusahaan pelat merah. Ia meyakini bahwa BUMN harus menjadi entitas bisnis yang sehat, bukan sekadar sapi perah bagi kepentingan politik. Di bawah kepemimpinannya, Kementerian BUMN mempercepat program penyehatan keuangan, mendorong privatisasi selektif, dan meletakkan dasar-dasar good corporate governance (GCG). Perusahaan-perusahaan seperti PT Telkom, PT Semen Gresik, dan PT Bank Mandiri mulai menjalani transformasi manajemen dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

Tantangan terberat datang dari benturan kepentingan. Tidak semua pihak setuju dengan langkah efisiensi dan privatisasi yang ia jalankan. Serikat pekerja, politisi, hingga kolega di kabinet kerap mempersoalkan kebijakan yang dianggap terlalu liberal. Namun Laksamana teguh. Bagi dia, liberalisasi yang terkendali dan berbasis aturan adalah jalan keluar bagi BUMN yang kala itu banyak menjadi lubang hitam keuangan negara. Ia juga dikenal menolak tekanan untuk menempatkan orang-orang partai di posisi strategis perusahaan negara tanpa melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang ketat.

Integritas di Tengah Pusaran Konflik

Masa jabatannya tidaklah panjang. Bongkar-pasang kabinet di era pemerintahan Gus Dur menyebabkan ia harus meninggalkan jabatan pada tahun 2001. Namun, dalam waktu singkat itu, Laksamana meninggalkan jejak kebijakan yang terus dirasakan. Pemisahan fungsi regulator dan operator, pembentukan komite audit independen, serta penerapan laporan keuangan yang diaudit secara transparan menjadi warisan yang kemudian disempurnakan oleh penerusnya.

Pasca-tidak lagi menjabat sebagai menteri, Laksamana tetap aktif di dunia ekonomi dan politik. Ia kembali ke DPR, menulis di media massa, dan kadang menjadi pembicara dalam forum nasional serta internasional. Namanya kerap muncul dalam diskursus mengenai perbaikan iklim investasi dan pemberantasan korupsi. Meski tak lagi memegang kekuasaan eksekutif, reputasinya sebagai ekonom dan politisi berintegritas sulit luntur.

Warisan Pemikiran dan Relevansi Masa Kini

Apabila menilik tantangan BUMN hari ini—mulai dari beban utang, interferensi politik, hingga skandal korupsi yang mencuat—gagasan Laksamana Sukardi terasa kian relevan. Ia telah memperingatkan sejak dini bahwa tanpa pemisahan tegas antara kepentingan politik dan bisnis, BUMN hanya akan menjadi mesin inefisiensi yang membebani anggaran negara. Ia juga menekankan pentingnya meritokrasi dan pengangkatan profesional independen di jajaran direksi.

Di usia senja, Laksamana mungkin tidak lagi sevokal dulu. Namun rekam jejaknya menjadi semacam cermin bagi generasi pengelola negara berikutnya. Bahwa menjadi politisi tidak harus mengorbankan akal sehat ekonomi. Bahwa integritas bisa dijaga meski berada di pusaran kekuasaan yang penuh kompromi. Dan bahwa BUMN yang kuat adalah fondasi kemandirian ekonomi nasional—bukan sekadar alat bagi kepentingan pragmatis.

Sosoknya mengingatkan publik pada masa ketika teknokrasi dan moralitas bisa berjalan seiring. Di tengah carut-marut pengelolaan aset negara yang kerap terjadi, melihat kembali kiprah Laksamana Sukardi ibarat menemukan kompas bagi arah reformasi BUMN yang sesungguhnya.