Bobby Nasution: Profil dan Kinerja Gubernur Sumatera Utara

Profil Singkat

Muhammad Bobby Afif Nasution, lahir di Medan, 5 Juli 1991, adalah Gubernur Sumatera Utara periode 2025-2030. Menantu Presiden Joko Widodo ini memenangkan Pilkada Sumut 2024 dengan perolehan suara signifikan, mengalahkan lawan politiknya Edy Rahmayadi. Bobby diusung oleh koalisi besar partai pendukung pemerintah, menjadikannya salah satu figur muda paling berpengaruh di Sumatra. Sebelum menjabat gubernur, ia adalah Wali Kota Medan periode 2021-2024. Latar belakang pendidikannya di bidang manajemen dan bisnis, bukan birokrasi atau pemerintahan klasik, menjadi catatan tersendiri dalam lintasan kariernya yang cepat. Basis dukungan politiknya sejak 2026 mulai tidak sepenuhnya solid seiring dinamika nasional pasca-Pemilu 2024, meski jabatan eksekutif tetap berada di tangannya.

Karier dan Riwayat Jabatan

Bobby memulai karier di sektor swasta sebelum terjun ke politik praktis. Ia menjabat sebagai Komisaris di beberapa perusahaan properti. Lonjakan politiknya dimulai saat mencalonkan diri sebagai Wali Kota Medan pada 2020, didampingi Aulia Rachman. Kemenangan ini mengundang sorotan karena rivalnya, Akhyar Nasution, adalah kader partai yang sama (PDI Perjuangan) dan Bobby dianggap mendapat "keistimewaan" dukungan akibat relasi keluarga. Pada Pilkada Sumut 2024, Bobby berpasangan dengan Surya, mantan Bupati Asahan, dan menang dengan perolehan suara di atas 60% di sejumlah survei. Peralihannya ke kursi Gubernur Sumut terjadi di tengah ketidakhadiran Surya dalam pemerintahan efektif karena meninggal dunia pada Maret 2025, menjadikan Bobby sebagai Gubernur tanpa wakil definitif hingga akhir 2025.

Kinerja dan Program Unggulan

Masa awal kepemimpinan Bobby di Sumatra Utara diwarnai janji ambisius tentang infrastruktur jalan provinsi, pengelolaan Danau Toba sebagai destinasi super prioritas, dan digitalisasi birokrasi. Dokumen visi-misi kampanye, RPJMD awal, dan laporan DPRD Sumut yang dianalisis merujuk pada tiga janji utama yang kerap dipaparkan:

• Jalan Mulus 2.000 Kilometer: Kampanye Bobby menjanjikan perbaikan 2.000 km jalan provinsi dalam tiga tahun. Realisasi hingga akhir 2025, berdasarkan data Dinas Bina Marga Sumut, baru mencapai 820 km. Keterlambatan anggaran akibat defisit APBD disebut sebagai penyebab utama.
• Bus Listrik Trans Sumut: Program ini dijanjikan menyambungkan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo (Mebidangro). Uji coba rute pertama dilakukan Agustus 2025, namun hanya mencakup Medan-Amplas. Belum ada ekspansi ke rute lain hingga kuartal ketiga 2025.
• Tata Kelola Sampah dan Lingkungan: Bobby mengklaim penutupan TPA Terjun secara bertahap dan pengolahan sampah menjadi listrik. Hingga akhir 2025, TPA Terjun masih beroperasi dengan volume berlebih, dan proyek waste-to-energy masih tahap MoU tanpa konstruksi fisik.

"Kita tidak ingin Sumut hanya jadi provinsi besar secara geografis, tapi kecil secara kesejahteraan. Komitmen kami tegas untuk infrastruktur dan pelayanan publik." — Bobby Nasution, Januari 2025.

Realisasi program pemprov didominasi oleh peluncuran bantuan sosial dan kegiatan seremonial yang tidak sepenuhnya selaras dengan janji kampanye struktural. Data dari Badan Pusat Statistik 2025 mencatat pertumbuhan ekonomi Sumut 4,2% (di bawah rata-rata nasional 4,8%) dan tingkat pengangguran terbuka naik tipis dari 5,1% ke 5,3%.

Tantangan dan Kontroversi

Jejak investigatif memperlihatkan beberapa isu yang terus mengiringi kepemimpinan Bobby nasution. Salah satunya adalah kontroversi penerbitan izin tambang dan perkebunan besar di kawasan Tapanuli dan Langkat yang diterbitkan pada Agustus 2025. LSM Walhi Sumut melaporkan adanya tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan lindung di tiga titik. Bobby membantah keterlibatan langsung, namun dokumen yang bocor menunjukkan tanda tangan dinas terkait dalam percepatan perizinan.

Isu lain: defisit anggaran Provinsi Sumut mencapai Rp1,3 triliun pada APBD Perubahan 2025, meningkat dari Rp900 miliar di 2024. Ini membatasi ruang gerak fiskal untuk proyek-proyek yang dijanjikan. Hubungan Bobby dengan DPRD Sumut juga tidak sepenuhnya harmonis; sejumlah anggota dewan mengkritik minimnya konsultasi dalam penggunaan anggaran operasional gubernur.

Hingga akhir 2025, tidak ada laporan resmi penetapan tersangka atau dakwaan hukum terhadap Bobby, namun catatan etik dan konflik kepentingan menjadi sorotan berkelanjutan. Ketidakhadiran wakil gubernur definitif memperlambat pengambilan keputusan strategis, memunculkan spekulasi tentang manajemen kekuasaan yang sentralistik dan minim pengawasan kolektif.