Abdul Wahid: Profil dan Kinerja Gubernur Riau

Profil Singkat

Abdul Wahid—lahir di Bagansiapiapi, Rokan Hilir, 14 Oktober 1965—adalah Gubernur Riau yang mulai menjabat sejak Februari 2025 setelah memenangi kontestasi Pilkada Riau 2024 berpasangan dengan Suhardiman Amby. Sebelum menduduki kursi Riau-1, ia merupakan figur dominan di Kabupaten Rokan Hilir: bupati dua periode berturut-turut dari 2001 hingga 2011, lalu kembali terpilih untuk periode ketiga pada Pilkada 2020 sebagai "petahana yang kembali."

Secara ideologis, Abdul Wahid terafiliasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa, di mana ia pernah menjabat Ketua DPW PKB Riau. Latar belakang pendidikannya adalah strata-1 di bidang hukum, namun publik mengenalnya lebih sebagai "pengusaha dan politisi akar rumput" ketimbang kalangan akademis. Basis massanya selama ini terkonsentrasi di wilayah pesisir timur Riau yang mayoritas berpenduduk Melayu dan berlatar pesantren—segmen yang konsisten ia suarakan sejak era Reformasi.

Karier dan Riwayat Jabatan

Karier Abdul Wahid melesat setelah ia terpilih sebagai Bupati Rokan Hilir pertama kali pada 2001, tepat saat kabupaten ini masih "bayi" pasca-pemekaran dari Bengkalis. Dua periode kepemimpinannya di Rohil diwarnai sejumlah capaian sekaligus kontroversi. Pada 2005, ia terpilih kembali secara aklamasi lewat sistem perwakilan DPRD, sebelum Pilkada langsung serentak diberlakukan.

Namun, masa jabatan keduanya (2006–2011) meninggalkan catatan hukum yang membayangi. Pada 2011, Kejaksaan Tinggi Riau menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana penyertaan modal pada PD BPR Rohil senilai Rp 12,6 miliar. Kasus ini sempat membuat langkah politiknya terhambat selama hampir satu dekade. Ia dinyatakan bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru pada 2013, tetapi putusan tersebut tidak serta-merta membersihkan persepsi publik—laporan KPK tentang dugaan gratifikasi terkait perizinan perkebunan sawit di Rohil pada 2009 juga pernah mencuat ke permukaan, meskipun tak berlanjut ke penuntutan.

“Saya sudah menjalani semua proses hukum dan hakim memutuskan saya tidak bersalah. Itu fakta hukum,” ucapnya di depan pendukung saat deklarasi maju Pilkada Riau 2024.

Jejak kariernya berlanjut: 2019–2022 ia menjabat sebagai anggota DPRD Riau dari Fraksi PKB. Pada Pilkada Riau 2024, ia berhasil mengonsolidasikan dukungan dari poros partai Islam dan nasionalis, mengalahkan petahana yang diusung koalisi besar. Kemenangannya dibaca banyak pengamat sebagai “kebangkitan kekuatan Islam-pesisir” di tengah kantong-kantong suara berbasis komunal.

Kinerja dan Program Unggulan

Sejak menjabat dua bulan pertama di 2025, Abdul Wahid mencanangkan tiga program andalan yang digadang-gadang sebagai manifestasi janji kampanyenya:

• “Riau Sehat” — menjanjikan BPJS Kesehatan gratis bagi 100 persen penduduk Riau pada 2026. Realisasi awal: APBD Perubahan 2025 mengalokasikan tambahan Rp 324 miliar untuk sektor kesehatan, tetapi data Dinas Kesehatan per Maret 2025 menunjukkan cakupan kepesertaan baru 78,3 persen; angka yang naik 6 persen dari tahun sebelumnya, namun masih jauh dari target “universal coverage.”
• “Petani Sawit Berdaulat” — berjanji menaikkan harga tandan buah segar petani swadaya, menekan tengkulak, dan mempercepat peremajaan kebun. Hingga April 2025, harga TBS masih stagnan di kisaran Rp 2.500–Rp 3.000 per kilogram di tingkat petani, tanpa intervensi pasar berarti. Peremajaan sawit rakyat yang dijanjikan 25 ribu hektare baru terealisasi 2.100 hektare melalui skema BPDPKS—sebagian besar program ini sesungguhnya warisan dari gubernur sebelumnya.
• “Riau Anti-Ngelamun” — program pelatihan kerja dan pengentasan pengangguran. Kesepakatan dengan Balai Latihan Kerja di tiga kabupaten telah ditandatangani, namun realisasi serapan tenaga kerja terlaporkan masih nol karena proses rekrutmen belum dimulai.

Yang mencolok, janji kampanye untuk mencabut Peraturan Daerah tentang Lahan Gambut—yang diklaimnya “mencekik petani”—belum terealisasi. Pemprov justru melanjutkan moratorium pembukaan lahan gambut dalam sembari memperkuat koordinasi dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Di internal birokrasi, Abdul Wahid mewarisi persoalan serapan anggaran rendah dan ribuan tenaga honorer yang statusnya terkatung-katung pasca-kebijakan pusat tentang penghapusan honorer.

Tantangan dan Harapan

Pemerintahan Abdul Wahid menghadapi pekerjaan rumah usang Riau: ketimpangan antara kawasan industri migas di pesisir utara dengan desa-desa miskin di pedalaman, rusaknya infrastruktur jalan provinsi, dan sengketa lahan antara masyarakat adat dengan korporasi sawit. Kasus-kasus sengketa lahan yang melibatkan perusahaan besar—termasuk beberapa nama yang pernah disebut dalam Dokumen Bocor FinCEN terkait transaksi mencurigakan di sektor perkebunan Riau—masih menggunung di meja Badan Pertanahan Nasional tanpa penyelesaian tuntas.

Di sisi pelayanan publik, janji “birokrasi digital dan transparan” belum berbunyi. Sistem e-planning dan e-budgeting Riau masih compang-camping, dengan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis