Laksamana Sukardi: Ekonom dan Politikus di Balik Restrukturisasi BUMN

Jejak karier yang melintasi birokrasi, parlemen, dan kabinet menjadikan Laksamana Sukardi salah satu figur penting dalam sejarah ekonomi Indonesia kontemporer. Sebagai mantan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, ia tidak hanya mengelola puluhan perusahaan pelat merah tetapi juga merumuskan banyak kebijakan strategis yang mengubah wajah korporasi negara. Perjalanan panjangnya sebagai ekonom, politikus, dan pejabat publik memberikan gambaran tentang bagaimana pemikiran teknokratis bisa berpadu dengan dinamika kekuasaan di negeri ini.

Awal Karier dan Latar Belakang Pendidikan

Laksamana Sukardi mengawali hidupnya dalam lingkungan yang kental dengan nilai‑nilai kemandirian dan intelektualitas. Meski banyak literatur merujuk pada kota Yogyakarta sebagai tempat kelahirannya, yang pasti adalah ia dibesarkan di tengah keluarga yang menekankan pentingnya pendidikan tinggi. Ia menempuh studi ekonomi di Universitas Gadjah Mada, salah satu kampus paling berpengaruh dalam mencetak pemikir ekonomi di Indonesia. Di sana, ia mulai mendalami teori‑teori pembangunan dan moneter, bekal yang kelak mewarnai setiap kebijakan yang ia ambil di pemerintahan.

Selepas sarjana, ia tidak langsung terjun ke politik praktis. Kariernya sebagai ekonom dimulai di jalur birokrasi dan lembaga penelitian, tempat ia mengasah kemampuan analitisnya. Ia dikenal sebagai pribadi yang teliti membaca data dan berani menyampaikan pandangan kritis terhadap kebijakan ekonomi orde baru. Pengalaman ini menjadi fondasi kokoh saat ia kemudian memasuki arena politik yang lebih luas.

Karier Politik dan Peran di DPR

Terjunnya Laksamana Sukardi ke politik terjadi seiring dengan gelombang reformasi yang mengubah lanskap perpolitikan nasional. Ia bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI‑P) dan segera menjadi salah satu kader intelektual yang diperhitungkan. Pada pemilu 1999, ia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mewakili daerah pemilihan yang cukup kompetitif. Di parlemen, ia sering terlibat dalam perdebatan seputar desain lembaga negara, desentralisasi fiskal, dan tentu saja, tata kelola BUMN.

Keberadaannya di DPR bukan hanya sebagai legislator biasa. Komisi‑komisi yang mengurus keuangan dan perbankan kerap menjadikan ruangannya sebagai tempat diskusi intensif tentang bagaimana negara harus memperlakukan aset‑asetnya. Di sinilah ia membangun jaringan dan reputasi yang membuatnya dianggap sebagai kandidat kuat untuk mengisi pos di kabinet saat Megawati Soekarnoputri naik menjadi presiden.

Masa Jabatan sebagai Menteri BUMN

Puncak kariernya terjadi pada rentang 2001–2004 ketika ia didapuk menjadi Menteri Negara BUMN di bawah Kabinet Gotong Royong. Periode ini bukanlah masa yang mudah. Warisan krisis ekonomi 1997–1998 masih terasa; banyak perusahaan negara yang terlilit utang, tata kelolanya buruk, dan kepercayaan pasar terhadap BUMN merosot. Laksamana dihadapkan pada pilihan sulit: melakukan reformasi radikal atau membiarkan BUMN semakin terpuruk.

Ia memilih jalan reformasi. Langkah‑langkah restrukturisasi dan privatisasi menjadi ciri khas kepemimpinannya. Beberapa perusahaan besar seperti PT Telkom, PT Indosat, dan PT Bank Mandiri mengalami perubahan struktur kepemilikan atau penyegaran manajemen yang cukup signifikan. Kebijakan ini tentu menuai pro dan kontra—serikat pekerja menentang privatisasi, sementara ekonom memuji upayanya meningkatkan efisiensi. Namun satu hal yang tidak bisa dibantah: sejumlah BUMN berhasil mencatatkan laba dan memperbaiki neraca selama masa jabatannya.

Selain privatisasi, ia juga menekankan pentingnya penerapan prinsip good corporate governance (GCG) di seluruh lini BUMN. Audit, transparansi, dan akuntabilitas menjadi kata kunci yang terus ia gaungkan. Bagi Laksamana, BUMN bukan sekadar alat politik atau sumber rente; BUMN harus menjadi mesin pertumbuhan yang sehat dan profesional. Di bawah arahannya pula, kerangka regulasi pengelolaan BUMN mulai diperkuat, termasuk revisi Undang‑Undang BUMN yang kelak dilanjutkan oleh penggantinya.

Pemikiran Ekonomi dan Warisan Kebijakan

Sebagai seorang ekonom, Laksamana Sukardi memiliki pandangan yang konsisten tentang hubungan negara dan pasar. Ia percaya bahwa negara harus hadir di sektor‑sektor strategis seperti energi, infrastruktur, dan telekomunikasi, tetapi kehadiran itu tidak boleh menafikan disiplin pasar. Baginya, efisiensi dan keadilan sosial adalah dua sisi yang harus berjalan beriringan dalam pengelolaan BUMN. Pemikiran ini tertuang dalam banyak kuliah umum dan tulisan yang ia publikasikan setelah tidak lagi menjabat.

Warisan kebijakan Laksamana Sukardi masih terlihat dalam peta BUMN Indonesia hingga saat ini. Konsep holding company BUMN yang kini diterapkan di sektor pupuk, semen, hingga pertambangan merupakan kelanjutan dari gagasan konsolidasi yang ia usung sejak awal. Ia juga kerap diundang sebagai narasumber dalam diskusi‑diskusi yang membahas masa depan BUMN, menunjukkan bahwa otoritas intelektualnya di bidang ini tetap diakui lintas generasi.

Aktivitas Pasca-Kabinet dan Refleksi

Pasca-2004, Laksamana tidak menghilang dari panggung publik. Ia tetap aktif sebagai komisaris di beberapa perusahaan, menjadi pengajar tamu, dan menulis di media massa. Perannya sebagai Dewan Penasihat di berbagai lembaga think‑tank ekonomi menegaskan bahwa masukan‑masukannya masih dicari oleh para pengambil kebijakan. Di saat yang sama, ia juga menjadi saksi bagaimana kebijakan yang ia rintis berkembang di tangan para penerusnya—kadang dilanjutkan, kadang dibelokkan oleh kepentingan politik jangka pendek.

Di usianya yang kini memasuki senja, Laksamana sering merefleksikan bahwa reformasi BUMN adalah sebuah marathon, bukan sprint. Butuh waktu, konsistensi, dan keberanian menghadapi tekanan dari berbagai arah. Dengan seluruh dinamika yang melingkupinya, sosoknya tetap menjadi contoh bagaimana seorang teknokrat bisa menjaga integritas di tengah pusaran kekuasaan. Jejaknya di dunia ekonomi dan politik Indonesia akan terus dikaji dan menjadi bagian dari catatan penting perjalanan bangsa.

Baca juga:

• Mochtar Kusumaatmadja dan Sembilan Tokoh Dianugerahi Pahlawan Nasional
• Kemenlu Imbau WNI di Iran Waspadai Ketegangan Selat Hormuz