Kemendagri Instruksikan Pemda dan TPID Segera Intervensi Lapangan untuk Menekan Kenaikan Indeks Perkembangan Harga

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Tomsi Tohir mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh pemerintah daerah beserta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar segera melakukan intervensi langsung di lapangan. Permintaan tersebut dilatarbelakangi oleh mulai meningkatnya Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada sejumlah komoditas strategis yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Komoditas yang dimaksud meliputi bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, beras, serta minyak goreng.

Tomsi menekankan bahwa pola kenaikan harga pada komoditas-komoditas tersebut kerap berulang dari tahun ke tahun. Tanpa adanya langkah cepat dan terukur, gejolak harga akan sulit dikendalikan dan berpotensi membebani daya beli masyarakat. Ia meminta agar pemerintah daerah menjadikan evaluasi perkembangan harga yang dirilis secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar untuk segera mengambil tindakan konkret, bukan sekadar laporan administratif semata.

"Hasil evaluasi perkembangan harga yang disampaikan BPS harus segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata di lapangan," tegasnya dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi yang digelar secara virtual, dikutip dari laporan Lurusin.com.

Lebih lanjut, Tomsi memaparkan sejumlah strategi intervensi yang perlu diperkuat oleh masing-masing daerah. Penguatan produksi di tingkat lokal menjadi langkah fundamental agar ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat dikurangi. Selain itu, operasi pasar murah harus lebih sering digelar, terutama di wilayah yang mencatat kenaikan IPH di atas ambang batas normal. Kerja sama antardaerah juga dinilai krusial untuk memastikan distribusi komoditas berjalan lancar dan mencegah terjadinya disparitas harga yang tajam antarkota atau kabupaten. Penguatan distribusi pasokan ini mencakup perbaikan rantai dingin untuk produk hortikultura segar, pemotongan mata rantai distribusi yang terlalu panjang, serta pemanfaatan sistem logistik yang lebih efisien.

Pemerintah daerah diminta tidak menunggu sampai inflasi tercatat tinggi di tingkat nasional. Intervensi sejak dini, begitu sinyal kenaikan IPH dari BPS muncul, akan jauh lebih efektif dan hemat biaya dibandingkan penanganan setelah harga melonjak. Tomsi juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara dinas pertanian, dinas perdagangan, badan perencanaan daerah, serta satgas pangan di setiap wilayah untuk memonitor rantai pasok dan memastikan tidak ada praktik penimbunan yang merugikan konsumen.

Dengan instruksi ini, Kemendagri berharap seluruh pemangku kepentingan pengendalian inflasi di daerah bergerak serentak. Evaluasi pekanan dari BPS diharapkan tidak lagi sekadar menjadi data statistik, melainkan pemicu aksi lapangan yang terukur. Dari pemantauan Lurusin.com, beberapa daerah tercatat sudah mulai memperkuat penanaman komoditas bawang dan cabai menggunakan skema intercropping untuk menjaga ketersediaan stok di musim kemarau, meski tantangan cuaca masih menjadi kendala utama bagi produksi pertanian dalam negeri.