Hera Diperiksa Terkait Laporan Erin, Rieke Diah Pitaloka Hadir

JAKARTA — Hera, mantan asisten rumah tangga dari Rien Wartia Trigina yang dikenal sebagai Erin, menghadiri pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis, 9 Juli 2026. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyelidikan atas laporan polisi yang diajukan Erin terhadap Hera. Anggota DPR-RI Rieke Diah Pitaloka terlihat hadir mendampingi Hera bersama kuasa hukumnya.

Kehadiran Hera di Mapolres Jaksel menandai tahapan prosedural dalam penanganan perkara yang telah memasuki fase penyidikan. Berdasarkan pantauan, Hera tiba pada pukul 10.00 WIB dan langsung memasuki ruang pemeriksaan unit Reskrim. Pihak kepolisian belum memberikan keterangan detail mengenai materi pemeriksaan, namun menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pemenuhan hak hukum terlapor untuk memberikan klarifikasi atas laporan yang dilayangkan.

Prosedur Pemeriksaan Saksi Terlapor dalam Sistem Peradilan Pidana

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 butir 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dalam konteks ini, Hera berstatus sebagai saksi terlapor—pihak yang dilaporkan namun belum ditetapkan sebagai tersangka.

Pemeriksaan terhadap saksi, termasuk saksi terlapor, diatur secara ketat dalam Pasal 112 hingga Pasal 121 KUHAP. Prosedur tersebut mencakup kewajiban penyidik untuk:

• Melakukan pemanggilan secara sah dengan surat panggilan yang memuat alasan pemanggilan secara jelas.
• Memeriksa identitas saksi secara cermat dan mencatat seluruh keterangan dalam berita acara.
• Memberikan hak kepada saksi untuk didampingi penasihat hukum selama pemeriksaan berlangsung.

Tidak ada ketentuan dalam KUHAP yang melarang pendampingan oleh pihak ketiga seperti anggota legislatif, selama yang bersangkutan tidak mengintervensi jalannya pemeriksaan. Dengan demikian, kehadiran Rieke Diah Pitaloka sepanjang bersifat pasif tidak menyalahi prosedur.

Kehadiran Anggota DPR: Antara Fungsi Pengawasan dan Pendampingan Personal

Rieke Diah Pitaloka, yang merupakan anggota Komisi IX DPR RI membidangi ketenagakerjaan, telah lama dikenal sebagai figur yang aktif dalam advokasi pekerja rumah tangga. Kehadirannya dalam pemeriksaan ini dapat ditempatkan dalam dua kerangka: pendampingan moral sebagai bentuk dukungan terhadap warga negara yang sedang menghadapi proses hukum, dan fungsi pengawasan legislatif yang dijamin oleh Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 69 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Namun, perlu dicatat bahwa fungsi pengawasan DPR terhadap penegakan hukum bersifat tidak langsung dan tidak boleh mencampuri proses peradilan yang sedang berjalan. Kehadiran fisik seorang anggota DPR dalam ruang pemeriksaan tanpa mandat resmi dari alat kelengkapan dewan lebih tepat dikategorikan sebagai pendampingan personal, bukan representasi institusional.

Posisi Kasus dan Kemungkinan Arah Penyidikan

Hingga saat ini, kepolisian belum mengumumkan secara resmi pasal yang disangkakan dalam laporan Erin. Namun, dari pola penanganan perkara yang melibatkan relasi domestik, penyidik biasanya akan mendalami alat bukti sebagaimana dipersyaratkan Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pemeriksaan terhadap Hera sebagai saksi terlapor adalah langkah krusial untuk menentukan apakah unsur dugaan tindak pidana terpenuhi dan apakah akan dilakukan gelar perkara untuk menaikkan statusnya menjadi tersangka.

Bila dari hasil pemeriksaan ditemukan dua alat bukti yang sah, penyidik berwenang menetapkan tersangka sesuai Pasal 183 KUHAP. Sebaliknya, apabila keterangan belum cukup, penyidik dapat melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi lain atau menghentikan penyidikan.

Masyarakat menantikan transparansi dari Polres Metro Jakarta Selatan dalam penanganan kasus ini, sementara kehadiran publik figur seperti Rieke Diah Pitaloka menambah sorotan terhadap imparsialitas dan profesionalisme aparat penegak hukum.