Hamas Serahkan Kekuasaan Gaza ke Administrasi Bentukan AS

Setelah hampir 20 tahun memegang kendali atas Jalur Gaza, Hamas secara resmi menyatakan kesiapannya untuk menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), sebuah badan transisi yang pembentukannya mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Keputusan ini menandai pergeseran signifikan dalam dinamika politik dan keamanan di wilayah tersebut, namun disertai satu syarat krusial: Hamas tetap menolak untuk melucuti persenjataannya.

NCAG digambarkan sebagai komite administratif yang akan mengambil alih fungsi-fungsi pemerintahan sipil di Gaza, termasuk pengelolaan layanan publik, rekonstruksi infrastruktur, dan koordinasi bantuan kemanusiaan. Pembentukannya merupakan bagian dari tekanan diplomatik internasional yang meningkat pasca-konflik, dengan AS memainkan peran sentral dalam merancang kerangka transisi ini. Langkah Hamas direspons dengan hati-hati oleh berbagai pihak, mengingat rekam jejak panjang organisasi tersebut sebagai kekuatan de facto di Gaza sejak 2007.

Berdasarkan dokumen dan pernyataan yang beredar, penyerahan kekuasaan ini bersifat administratif dan tidak mencakup aspek militer. Brigade Al-Qassam, sayap bersenjata Hamas, akan tetap berada di luar kendali NCAG. Posisi ini ditegaskan oleh juru bicara Hamas yang menyatakan bahwa pelucutan senjata "bukan bagian dari negosiasi."

Analisis: Transisi Administratif Tanpa Pelucutan Senjata

Pemisahan antara kekuasaan pemerintahan sipil dan kekuatan militer menciptakan dilema struktural bagi efektivitas NCAG. Di satu sisi, penyerahan administrasi dapat membuka jalan bagi masuknya bantuan internasional berskala lebih besar dan memulai proses rekonstruksi. Di sisi lain, keberadaan persenjataan Hamas yang utuh menimbulkan pertanyaan fundamental tentang otoritas sesungguhnya di lapangan dan potensi konflik di masa depan.

Data korban dan kerusakan infrastruktur di Gaza mempertegas urgensi transisi ini. Menurut laporan PBB dan otoritas kesehatan setempat yang dikutip oleh berbagai lembaga kemanusiaan internasional, lebih dari 70% bangunan sipil di Gaza mengalami kerusakan atau kehancuran total. Jumlah korban jiwa telah melampaui angka 30.000, dengan mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Angka-angka ini menjadi latar belakang mengapa administrasi baru dianggap penting untuk memfasilitasi rekonstruksi.

Dari sudut pandang hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB, situasi ini menimbulkan kompleksitas tersendiri. Dr. Taufiq Hidayat, analis konflik Timur Tengah dari lembaga kajian strategis regional, menyatakan: "Penyerahan kekuasaan tanpa pelucutan senjata adalah formula yang rentan kolaps. NCAG berisiko menjadi otoritas tanpa kendali keamanan riil, sementara Hamas tetap menjadi aktor veto bersenjata di belakang layar."

AS, melalui Departemen Luar Negeri, belum memberikan pernyataan resmi yang mendetail. Namun seorang pejabat anonim mengonfirmasi bahwa Washington melihat NCAG sebagai "langkah awal" dan mengakui bahwa isu pelucutan senjata memerlukan kerangka perundingan terpisah. Sinyal ini menunjukkan bahwa AS mengantisipasi proses bertahap, di mana stabilisasi administratif menjadi prioritas sebelum menyentuh isu keamanan yang lebih sensitif.

Di tingkat regional, respons negara-negara Arab terbelah. Mesir dan Yordania menyambut hati-hati inisiatif ini, sementara Iran yang merupakan pendukung utama Hamas belum mengeluarkan komentar resmi. Keheningan Teheran diinterpretasikan oleh sejumlah analis sebagai indikasi bahwa pelucutan senjata Hamas memang tidak dinegosiasikan dalam kesepakatan ini.

Bagi warga Gaza sendiri, transisi ini membawa harapan sekaligus kecemasan. Harapan akan pulihnya layanan dasar dan masuknya bantuan berhadapan langsung dengan kecemasan bahwa struktur bersenjata yang tetap utuh dapat menyeret kembali wilayah itu ke dalam siklus kekerasan. Survei independen yang dilakukan lembaga riset Palestina pada awal 2025 menunjukkan bahwa 63% responden di Gaza mendukung pemerintahan teknokratis yang terpisah dari semua faksi bersenjata — sebuah angka yang mengindikasikan preferensi publik terhadap normalisasi sipil, meski realitas politik di lapangan jauh dari aspirasi tersebut.