Mahyeldi Ansharullah: Profil dan Kinerja Gubernur Sumatera Barat

Profil Singkat

Mahyeldi Ansharullah lahir di Padang, Sumatera Barat, pada 25 Desember 1966. Ia menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di kota kelahirannya sebelum merantau ke Yogyakarta untuk menempuh studi di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Latar belakangnya sebagai aktivis dakwah kampus dan keterlibatannya dalam organisasi Islam membentuk citranya sebagai politisi berlatar religius yang konservatif. Sebelum menduduki kursi gubernur, ia dikenal luas sebagai Wali Kota Padang selama dua periode.

Karier dan Riwayat Jabatan

Karier politik Mahyeldi melekat kuat dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia memulai kiprahnya sebagai anggota DPRD Kota Padang periode 2004–2009. Puncak karier lokalnya terjadi ketika ia terpilih sebagai Wali Kota Padang untuk periode 2014–2019 dan kembali terpilih untuk periode 2019–2024, meskipun tidak menuntaskan periode keduanya karena maju dalam kontestasi Pilkada Gubernur Sumatera Barat 2020.

Pada Pilkada 2020, ia berpasangan dengan Audy Joinaldy dan memenangkan kontestasi. Pasangan ini dilantik pada 25 Februari 2021. Pada Pilkada Serentak 2024, Mahyeldi kembali maju sebagai calon gubernur dengan pasangan baru, Vasko Ruseimy, dan kembali memenangkan kontestasi untuk periode 2025–2030.

Kinerja dan Program Unggulan

Selama periode pertama kepemimpinannya (2021–2025), Mahyeldi mengusung visi "Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan." Beberapa klaim kinerja utama pemerintahannya meliputi:

"Kita berkomitmen menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalan provinsi dan memperkuat ekonomi berbasis nagari." — Mahyeldi Ansharullah, pidato pelantikan 2021.

Secara spesifik, terdapat sejumlah janji kampanye yang dapat dilacak realisasinya:

• Infrastruktur Jalan: Pemerintah provinsi mengklaim telah memperbaiki lebih dari 1.200 kilometer jalan provinsi sepanjang 2021–2024. Namun, data BPS Sumatera Barat 2024 menunjukkan 47% jalan provinsi masih dalam kondisi tidak mantap, hanya sedikit menurun dari 52% pada 2020.
• Pertumbuhan Ekonomi: Ekonomi Sumatera Barat tumbuh rata-rata 4,3% per tahun sepanjang periode 2021–2024, masih di bawah rata-rata nasional yang berkisar 5,0%. Target pertumbuhan 5,5% yang dijanjikan dalam RPJMD tidak tercapai.
• Pengangguran: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Barat tercatat 5,9% pada Agustus 2024, tertinggi kedua di Sumatra setelah Aceh. Janji kampanye menurunkan TPT ke angka 4,5% belum terwujud.

Isu kontroversial yang mencuat selama periode pertamanya mencakup polemik pembangunan Pasar Raya Padang tahap lanjutan yang mangkrak. Proyek yang digagas sejak masa jabatannya sebagai wali kota ini masih menyisakan persoalan antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pihak ketiga hingga 2024. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan 2023 mencatat adanya sejumlah temuan terkait pengelolaan aset daerah pada proyek tersebut.

Pada sektor pariwisata, program Visit Beautiful West Sumatra 2023 tidak mencapai target kunjungan wisatawan mancanegara yang dicanangkan sebanyak 500.000 orang. Data Dinas Pariwisata mencatat realisasi hanya mencapai sekitar 180.000 kunjungan, meskipun kunjungan wisatawan domestik melampaui target.

Tantangan dan Harapan

Periode kedua Mahyeldi (2025–2030) dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural yang belum terselesaikan pada periode pertama. Ketimpangan pembangunan antara daerah darek dan pesisir masih mencolok. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Barat stagnan di angka 73,2 pada 2024, dengan disparitas signifikan antara Kota Padang dan kabupaten di Kepulauan Mentawai.

Kontroversi terbaru pasca-pelantikan periode kedua menyangkut penunjukan sejumlah pejabat yang dinilai publik memiliki rekam jejak bermasalah. Transparency International Indonesia Chapter Padang mencatat adanya potensi konflik kepentingan dalam pengisian jabatan strategis di lingkungan pemerintahan provinsi pada awal 2025.

Sisi positif, pemerintahannya menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak yang dipandang progresif oleh kalangan pegiat hak perempuan di Minangkabau. Selain itu, program Satu Nagari Satu Produk Unggulan mulai menunjukkan hasil dengan terdatanya 184 produk unggulan nagari yang siap dikembangkan ke pasar ekspor.

Publik Sumatera Barat menantikan apakah Mahyeldi mampu menuntaskan pekerjaan rumah yang tertunda dari periode pertamanya, ataukah akan kembali terperangkap dalam pola janji politik yang sama tanpa perubahan struktural yang signifikan.