admin
Profil Singkat
Mahyeldi Ansharullah lahir di Padang, 25 Desember 1966. Ia adalah seorang politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat periode 2021–2024 dan terpilih kembali untuk periode 2025–2030. Sebelum menjadi gubernur, ia menjabat Wali Kota Padang selama dua periode (2014–2019 dan 2019–2021). Mahyeldi dikenal luas sebagai figur religius dan kerap disapa "Buya" — panggilan kehormatan untuk ulama di Minangkabau — meskipun latar belakang pendidikannya adalah teknik sipil dari Universitas Bung Hatta dan pendidikan formal keagamaannya terbatas.
Karier dan Riwayat Jabatan
Sebelum terjun ke politik praktis, Mahyeldi adalah seorang pengusaha konstruksi skala menengah di Kota Padang. Ia bergabung dengan PKS pada awal 2000-an dan mulai menapaki karier politik sebagai anggota DPRD Kota Padang (2004–2009), kemudian Wakil Wali Kota Padang mendampingi Fauzi Bahar (2009–2014). Puncak kariernya di tingkat lokal adalah dua periode sebagai Wali Kota Padang, sebelum maju ke Pemilihan Gubernur Sumbar 2020 bersama Audy Joinaldy dan menang atas petahana Irwan Prayitno yang juga sesama kader PKS.
Rekam jejaknya di Padang memperlihatkan fokus pada pembangunan infrastruktur jalan lingkungan, pengelolaan sampah, dan program keagamaan. Namun, pemerintahan Mahyeldi di Padang juga mencatatkan persoalan: tingkat pengangguran terbuka di Kota Padang tetap menjadi salah satu yang tertinggi di Sumbar selama ia menjabat, berkisar 9–11% berdasarkan data BPS 2019–2020.
Kinerja dan Program Unggulan sebagai Gubernur
Mahyeldi menjanjikan tiga pilar utama dalam kampanyenya: ekonomi kerakyatan berbasis syariah, pembangunan infrastruktur merata, dan penguatan pendidikan agama. Setelah tiga tahun pertama, beberapa hal dapat diverifikasi:
- Rencana pembangunan Bank Nagari Syariah sebagai bank daerah penuh syariah masih tersendat di 2025. Konversi penuh tidak tercapai karena resistensi pemegang saham dan persoalan modal inti minimum.
- Program satu nagari satu produk unggulan yang digadang-gadang belum memiliki basis data hasil yang terukur. Pada 2023, dari 1.262 nagari di Sumbar, yang memiliki produk unggulan terdata dan berjalan konsisten hanya sekitar 30%.
- Realisasi investasi Sumbar 2024 tercatat Rp 7,2 triliun — meningkat dari tahun sebelumnya, namun 68% masih terkonsentrasi di Kota Padang dan Kabupaten Agam, sementara daerah kepulauan seperti Mentawai tertinggal jauh.
Prestasi yang patut dicatat, Mahyeldi berhasil menekan angka kemiskinan dari 6,28% (2021) menjadi 5,9% (2024). Ia juga merealisasikan universal health coverage (UHC) pada 2023 yang menjangkau 96% penduduk, lebih cepat dari target nasional.
"Pencapaian UHC ini memang patut diapresiasi, tetapi harus dilihat apakah ini semata program nasional yang diikuti daerah atau inovasi murni provinsi," ujar pengamat kebijakan publik dari Universitas Andalas yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Kontroversi dan Kasus
Pemerintahan Mahyeldi tidak sepi dari isu. Pada 2022, Ombudsman Sumbar mencatat 23 laporan dugaan maladministrasi di lingkup Pemprov, terutama terkait pengadaan barang dan jasa serta manajemen kepegawaian. Salah satu temuan signifikan adalah pengangkatan pejabat struktural tanpa melalui prosedur lelang jabatan terbuka sebanyak 17 posisi di 2023.
Pada 2024, KPK menerima laporan dugaan pungutan liar di Dinas Pendidikan Sumbar terkait pencairan dana BOS dan tunjangan guru. Mahyeldi belum memberikan respons publik yang detil terhadap kasus ini hingga laporan ini ditulis.
Tantangan dan Harapan
Periode kedua Mahyeldi (2025–2030) dihadapkan pada tantangan berat: PAD Sumbar yang rendah dan ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat (68% dari total APBD 2025), infrastruktur jalan provinsi yang 40% dalam kondisi rusak ringan sampai berat, serta bonus demografi yang membutuhkan lapangan kerja baru minimal 300.000 dalam lima tahun ke depan. Mahyeldi menjanjikan akselerasi pembangunan di Mentawai dan perluasan ekonomi digital, namun publik menantikan konsistensi antara janji kampanye dan eksekusi di lapangan.
Comments (0)