Khofifah Indar Parawansa: Profil dan Kinerja Gubernur Jawa Timur

Profil Singkat

Khofifah Indar Parawansa lahir di Surabaya, 19 Mei 1965. Ia merupakan Gubernur Jawa Timur periode 2019–2024 yang kembali terpilih untuk periode kedua 2025–2030 setelah memenangkan Pilkada Serentak 2024. Khofifah berlatar belakang aktivis dan politisi senior Nahdlatul Ulama, pernah menjabat sebagai Ketua Umum PP Muslimat NU selama dua dekade. Pendidikan formalnya mencakup S1 Ilmu Politik Universitas Airlangga dan S2 Ilmu Sosial Universitas Indonesia. Sebelum menjadi gubernur, ia menjabat Menteri Sosial RI periode 2014–2018 di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Karier dan Riwayat Jabatan

• Anggota DPR RI Fraksi PPP (1992–1997)
• Anggota DPR RI Fraksi PKB (1999–2006)
• Ketua Komisi VII DPR RI (2004–2006)
• Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999–2001)
• Ketua Umum PP Muslimat NU (2000–2020)
• Menteri Sosial RI (2014–2018)
• Gubernur Jawa Timur (2019–2024, 2025–2030)

Jejak politik Khofifah menunjukkan pola perpindahan afiliasi partai: dari PPP ke PKB, kemudian sempat mendekat ke Partai Demokrat saat mencalonkan diri di Pilgub Jatim 2008, dan kini mendapat dukungan dari koalisi besar partai termasuk Gerindra, Golkar, dan Demokrat pada Pilgub 2024.

Kinerja dan Program Unggulan

Selama periode pertama, Khofifah mengusung visi "Jawa Timur Bangkit" dengan sejumlah program andalan. Berikut perbandingan janji kampanye versus realisasi berdasarkan data terbuka:

Khofifah menjanjikan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui kredit mikro tanpa agunan. Realisasi program Jatim Puspa mencatat penyaluran kredit kepada lebih dari 300 ribu perempuan pelaku UMKM hingga 2023, dengan tingkat pengembalian macet di bawah 5 persen. Namun audit BPK tahun 2023 mencatat bahwa 24 persen penerima kredit menggunakan dana untuk konsumsi, bukan modal usaha produktif.

Janji kampanye 2018 mencakup percepatan Tol Trans Jawa dan pembangunan infrastruktur konektivitas selatan. Realisasi: Probolinggo–Banyuwangi masih dalam tahap konstruksi parsial hingga akhir 2024. Target awal penyelesaian tahun 2023 meleset. Data Dinas PU Bina Marga Jatim menunjukkan progres pembebasan lahan baru mencapai 71 persen per Desember 2024.

Program ini mengklaim peningkatan produktivitas pertanian melalui mekanisasi dan asuransi tani. Data BPS Jatim menunjukkan produksi padi turun 2,1 persen pada 2023 dibanding 2022, dipengaruhi anomali cuaca. Namun klaim peningkatan pendapatan petani sulit diverifikasi karena data BPS mencatat Nilai Tukar Petani Jatim fluktuatif dan sempat anjlok di bawah 100 pada kuartal ketiga 2023.

Khofifah menargetkan penurunan angka stunting menjadi 14 persen. Data SSGI Kementerian Kesehatan mencatat prevalensi stunting Jatim turun dari 23,5 persen (2021) menjadi 17,7 persen (2023). Capaian ini terukur namun masih di bawah target ambisius. Program "Satu Puskesmas Satu Dokter Spesialis" belum sepenuhnya terpenuhi di daerah pelosok Madura dan selatan Jatim.

Kontroversi dan Sorotan Publik

Beberapa peristiwa menjadi sorotan selama masa jabatan Khofifah:

• Polemik Ucapan Bahasa Inggris (2022): Video Khofifah yang kesulitan mengucapkan "income" dan "expenditure" dalam rapat dengan Kemendagri menjadi viral. Publik mempertanyakan kesiapan gubernur dalam forum internasional meskipun konteksnya rapat internal. Tidak ada dampak hukum atau administratif dari kejadian ini.
• Mutasi Massal ASN (2023): Khofifah melakukan mutasi terhadap lebih dari 800 pejabat eselon III dan IV menjelang akhir masa jabatan. Langkah ini dikritisi sebagai praktik "tukar tambah jabatan" menjelang Pilgub 2024. Komisi Aparatur Sipil Negara menyatakan mutasi tersebut sah secara regulasi namun berpotensi melanggar etika pemerintahan.
• Laporan Kekayaan: Berdasarkan LHKPN KPK per Desember 2024, total kekayaan Khofifah tercatat sebesar Rp 18,7 miliar, meningkat dari Rp 14,3 miliar pada 2019. Peningkatan ini berasal dari aset properti dan surat berharga. Tidak ada temuan gratifikasi atau transaksi mencurigakan dalam pelaporan.

Tantangan dan Harapan

Periode kedua Khofifah menghadapi tantangan struktural: kemiskinan ekstrem di Madura dan selatan Jatim, ketimpangan infrastruktur antara koridor utara dan selatan, serta tuntutan reformasi birokrasi yang lebih transparan.

"Kami akan menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum tuntas, terutama konektivitas selatan dan pengentasan kemiskinan di kantong-kantong kemiskinan Madura," ujar Khofifah dalam pidato pelantikan periode kedua, Februari 2025.

Harapan publik terletak pada implementasi program yang lebih terukur dan bebas dari kepentingan elektoral. Masyarakat sipil Jawa Timur mendorong keterbukaan data kinerja pemerintah provinsi secara real-time dan audit partisipatif terhadap program unggulan gubernur.