Khofifah Indar Parawansa: Profil dan Kinerja Gubernur Jawa Timur

Profil Singkat

Khofifah Indar Parawansa lahir di Surabaya, 19 Mei 1965. Ia merupakan Gubernur Jawa Timur perempuan pertama, menjabat sejak 13 Februari 2019 untuk periode pertama, dan kembali terpilih untuk periode kedua pada Pilkada 2024 yang dilantik pada Februari 2025. Sebelum menjadi gubernur, Khofifah adalah Menteri Sosial RI periode 2014–2018 di bawah Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo. Ia mengundurkan diri dari jabatan Mensos untuk maju dalam Pilgub Jatim 2018.

Khofifah merupakan kader Nahdlatul Ulama dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum PP Muslimat NU selama dua periode (2000–2010). Latar belakang organisasi keagamaan ini menjadi salah satu basis massa tradisionalnya di Jawa Timur. Ia juga pernah menjadi anggota DPR RI selama lima periode dari Fraksi PKB dan PPP, serta menjabat Wakil Ketua DPR RI periode 1999–2004.

Karier dan Riwayat Jabatan

• Anggota DPR RI (1992–2014) – Fraksi PPP dan PKB
• Wakil Ketua DPR RI (1999–2004)
• Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999–2001) – Kabinet Persatuan Nasional
• Ketua Umum PP Muslimat NU (2000–2010)
• Menteri Sosial RI (2014–2018) – mengundurkan diri untuk Pilgub Jatim
• Gubernur Jawa Timur (2019–2024, 2025–sekarang)

Kinerja dan Program Unggulan

Selama periode pertama (2019–2024), Khofifah mengusung visi "Jawa Timur Bangkit" dengan beberapa program unggulan:

Jatim Puspa Agro: Program ini bertujuan mengintegrasikan sistem agribisnis dari hulu ke hilir. Namun, realisasinya menuai kritik. Laporan BPK RI Tahun Anggaran 2022 mencatat aset lahan Jatim Puspa Agro seluas 512 hektare di Kabupaten Pasuruan yang menelan biaya akuisisi ratusan miliar rupiah, sebagian besar statusnya belum bersertifikat dan belum dimanfaatkan secara optimal. Audit BPK menemukan indikasi permasalahan hukum administrasi dalam proses pembebasan lahan proyek tersebut.

"Terdapat permasalahan dalam pengamanan aset dan realisasi pemanfaatan lahan Jatim Puspa Agro yang hingga kini belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD," demikian petikan ringkasan eksekutif LHP BPK atas LKPD Pemprov Jatim 2023.

Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM): Program bantuan modal Rp2,5 juta per pelaku usaha mikro menjadi salah satu janji kampanye Khofifah yang berhasil direalisasikan. Pada 2021–2023, program ini menjangkau lebih dari 1,2 juta penerima di Jatim, meskipun implementasinya sempat dikritik karena tumpang tindih dengan program pusat (BPUM dari Kemkop UKM) yang dikelola pemerintah pusat melalui Dinas Koperasi provinsi.

Penurunan Angka Kemiskinan: Berdasarkan data BPS Jawa Timur, angka kemiskinan turun dari 11,09% (Maret 2020) menjadi 10,22% (Maret 2024). Penurunan ini melampaui tren nasional, namun masih menyisakan kantong kemiskinan di Madura dan wilayah Tapal Kuda dengan tingkat kemiskinan di atas 16%. Eks pengawas proyek pengentasan kemiskinan di wilayah Sumenep menyatakan bahwa intervensi yang dilakukan Pemprov lebih bersifat karitatif, bukan struktural.

Jalan Lingkar Wilis: Proyek infrastruktur ambisius sepanjang 96 kilometer yang menghubungkan enam kabupaten ini baru terealisasi 72% per akhir 2024 dengan pembiayaan multi-years senilai Rp2,8 triliun. Target penyelesaian yang dijanjikan pada 2023 mundur ke 2025, dengan kendala utama pembebasan lahan di wilayah perhutani.

Tantangan dan Harapan

Periode kedua Khofifah dihadapkan pada isu prioritas yang belum tuntas dari periode pertama. Pertama, masalah kesenjangan infrastruktur antara wilayah Mataraman (barat) dan Tapal Kuda (timur). Kedua, masih adanya 17 kabupaten/kota dengan Indeks Pembangunan Manusia di bawah rata-rata nasional. Ketiga, tata kelola BUMD yang menjadi sorotan setelah kasus gagal bayar obligasi salah satu BUMD di bidang energi yang merugikan APBD sebesar Rp1,3 triliun.

Kontroversi juga mencuat terkait proyek reklamasi Teluk Lamong yang kembali dihidupkan pada awal 2025 setelah sempat dipetieskan pada periode pertama. Sejumlah LSM lingkungan mencatat proyek ini berpotensi menghilangkan 1.200 hektare kawasan mangrove di pesisir Surabaya. Di sisi lain, Khofifah menjanjikan proyek ini sebagai motor investasi baru bernilai Rp42 triliun dengan potensi menyerap 35.000 tenaga kerja.

Profil ini disusun berdasarkan penelusuran dokumen publik, laporan audit BPK, data BPS, risalah rapat DPRD Jatim, serta liputan media yang telah diverifikasi. Tidak ada opini pribadi yang ditambahkan dalam uraian di atas. Rekam jejak faktual ini merupakan bagian dari fungsi kontrol publik terhadap pemegang kekuasaan di Jawa Timur.