Ansar Ahmad: Profil dan Kinerja Gubernur Kepulauan Riau

Profil Singkat

Ansar Ahmad, lahir di Tanjungpinang pada 7 Juli 1964, menjabat sebagai Gubernur Kepulauan Riau periode 2021–2024 dan terpilih kembali untuk periode 2025–2030. Ia merupakan kader Partai Golongan Karya yang memulai karier politik dari tingkat lokal. Sebelum menjadi gubernur, ia menjabat Bupati Bintan selama dua periode (2005–2010 dan 2010–2015), lalu menjadi anggota DPR RI Komisi V pada 2019. Ansar dikenal sebagai figur birokrat karier, bukan berasal dari kalangan pengusaha atau teknokrat independen.

Pendidikan formalnya mencakup sarjana di bidang pemerintahan dan magister manajemen. Rekam jejak panjangnya di birokrasi dan politik lokal membentuk gaya kepemimpinan yang mengandalkan jejaring administratif. Dalam kampanye pilkada 2020, ia mengusung visi “Kepri Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya,” dengan janji utama pada digitalisasi layanan publik, pemerataan pembangunan antarpulau, dan peningkatan konektivitas maritim.

Karier dan Riwayat Jabatan

Ansar memulai karier sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau (sebelum pemekaran dari Riau) pada 1987. Ia menanjak dari jabatan staf hingga menduduki posisi strategis, termasuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan. Pengalaman eksekutifnya terasah saat memimpin Bintan selama satu dekade, di mana ia menginisiasi konsep “Bintan Cerdas” yang menjadi fondasi pendekatan teknokratisnya terhadap tata kelola pemerintahan. Setelah menyelesaikan masa jabatan bupati, ia terpilih sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 2019, bertugas di Komisi V yang membidangi infrastruktur dan perhubungan — posisi yang memberinya akses terhadap jaringan kebijakan nasional. Pada Pilkada 2020, ia berpasangan dengan Marlin Agustina dan memenangkan kontestasi dengan 49,67% suara, mengalahkan petahana Isdianto dan kandidat dari jalur independen. Pada Pilkada 2024, ia berhasil mempertahankan kekuasaannya untuk periode kedua.

Kinerja dan Program Unggulan

Janji Kampanye vs Realisasi. Dokumen visi-misi Ansar pada Pilkada 2020 memuat 14 program prioritas. Salah satu yang paling disorot adalah janji pembangunan pusat data dan sistem pemerintahan digital terintegrasi — yang ia istilahkan sebagai Smart Province. Hingga akhir periode pertamanya, realisasi program ini terbatas pada peluncuran portal layanan publik bernama SiLancar (Sistem Informasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Cepat Rakyat) serta dashboard beberapa OPD. Tidak ada pusat data terpusat yang dibangun; sejumlah layanan daring masih terfragmentasi di masing-masing dinas. Klaim keberhasilan Smart Province muncul dalam LKPJ Gubernur 2023, namun Laporan Tahunan Ombudsman RI 2024 masih menempatkan Kepri pada peringkat menengah dalam indeks kualitas pelayanan publik digital dibandingkan provinsi lain di Sumatera.

Di sektor infrastruktur maritim, Ansar menjanjikan pelabuhan pengumpan di pulau-pulau terpencil dan pengembangan konektivitas tol laut. Data BPS menunjukkan bahwa jumlah pelabuhan laut yang melayani rute reguler bertambah 11% dari 2021 hingga 2024. Namun, target pembangunan Pelabuhan Kuala Maras di Jemaja (Kabupaten Kepulauan Anambas) yang digadang-gadang sebagai hub konektivitas mengalami penundaan bertahap. Dokumen APBD-P 2023 menunjukkan pergeseran anggaran signifikan dari proyek ini ke program rehabilitasi pel