Djoko Setijowarno: Transportasi Publik Indonesia Butuh Reformasi Mendesak

Isu transportasi publik di Indonesia kembali menjadi sorotan. Di tengah masifnya pembangunan infrastruktur, akademisi dan pakar transportasi menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah. Salah satu suara yang konsisten mengkritisi dan memberikan rekomendasi adalah Djoko Setijowarno, akademisi dari Program Studi Teknik Sipil Unika Soegjapranata sekaligus Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).

Profil Singkat dan Kredibilitas

Djoko Setijowarno bukan nama asing di dunia transportasi nasional. Pria yang mengajar di Fakultas Teknik Unika Soegjapranata ini telah puluhan tahun mendedikasikan diri dalam riset dan pengabdian masyarakat di bidang teknik sipil, khususnya transportasi. Keterlibatannya di MTI sebagai Dewan Penasehat semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemikir utama yang kerap dimintai pendapat oleh pemerintah dan media. Dengan latar belakang akademik yang kuat dan pengalaman panjang, analisisnya terhadap kebijakan transportasi selalu bersandar pada data dan praktik terbaik global.

Transportasi Publik yang Belum Memadai

Dalam berbagai kesempatan, Djoko kerap menyoroti ketidakmerataan akses transportasi publik di Indonesia. Ia menegaskan bahwa megaproyek seperti kereta cepat dan Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta memang penting, namun jangan sampai melupakan kebutuhan dasar masyarakat di kota-kota menengah dan kecil. Menurutnya, reformasi angkutan umum perkotaan harus menjadi prioritas, bukan sekadar proyek mercusuar. Ia mengkritisi masih banyak trayek angkutan kota yang mati dan digantikan sepeda motor, yang justru memperparah kemacetan dan polusi.

Integrasi Antarmoda yang Masih Lemah

Salah satu poin tajam yang sering diungkapkan adalah soal integrasi antarmoda. Djoko menilai keberhasilan transportasi publik bukan semata terletak pada kehadiran fisik moda seperti bus, kereta, atau angkutan daring, melainkan pada konektivitas yang seamless. Ia mencontohkan, penumpang kereta komuter yang turun di stasiun harus berjalan jauh atau berganti aplikasi untuk melanjutkan perjalanan dengan bus kota. Belum ada satu sistem tiket terintegrasi yang memudahkan pengguna. Hal ini membuat minat masyarakat beralih dari kendaraan pribadi masih rendah.

Keselamatan dan Kenyamanan Pengguna

Aspek keselamatan juga menjadi perhatian serius. Djoko menyampaikan bahwa standar keselamatan angkutan umum di Indonesia masih jauh dari kata layak. Dari kelaikan teknis kendaraan, kompetensi pengemudi, hingga fasilitas halte dan terminal, semuanya perlu dibenahi secara sistemik. Ia menekankan perlunya audit berkala yang transparan dan penindakan tegas terhadap operator yang melanggar. Tanpa rasa aman, masyarakat kelas menengah tidak akan tergerak untuk meninggalkan mobil pribadi.

Peran Serta Masyarakat dan Kebijakan Berbasis Bukti

Sebagai Dewan Penasehat MTI, Djoko aktif mendorong partisipasi publik dalam perencanaan transportasi. Ia percaya bahwa kebijakan transportasi harus bertumpu pada data riset dan aspirasi warga, bukan hanya kepentingan politik sesaat. MTI sendiri kerap mengeluarkan rekomendasi independen yang menjadi acuan pemerintah daerah. Djoko berharap kajian akademik tidak berhenti di perpustakaan kampus, melainkan benar-benar diadopsi menjadi kebijakan nyata di lapangan.

Harapan ke Depan

Djoko optimistis Indonesia bisa mengejar ketertinggalan jika ada kemauan politik yang kuat dan anggaran transportasi publik ditingkatkan secara signifikan. Ia menyerukan agar pemerintah tidak hanya fokus pada infrastruktur jalan tol, tetapi juga merevitalisasi angkutan massal perkotaan, mengembangkan jalur sepeda, dan memperluas pedestrian. Menurutnya, kunci keberhasilan adalah konsistensi dan evaluasi berkelanjutan, bukan program seremonial yang hanya ramai saat awal peluncuran. Pesannya jelas: transportasi publik yang manusiawi dan berkeadilan adalah syarat mutlak untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan.