Ganjar Jawab Prabowo: Tak Boleh Anggap Semua Demo Bayaran

Jakarta - Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaku mengetahui pihak-pihak di balik pembiayaan aksi demonstrasi. Ganjar menegaskan bahwa tidak semua aksi unjuk rasa bisa digeneralisasi sebagai demonstrasi bayaran.

Ditemui awak media kami pada Kamis (25/6/2026), Ganjar menyampaikan pandangannya secara terukur. Ia menyatakan bahwa partainya menghormati setiap pernyataan yang disampaikan oleh Presiden, namun publik juga perlu diberikan pemahaman yang jernih agar tidak muncul stigma negatif terhadap setiap gerakan sipil yang menyuarakan aspirasinya.

"Beliau sudah tahu maka beliau sudah bisa menyikapi. PDI Perjuangan menghormati pernyataan-pernyataan Presiden yang beliau sampaikan di mana pun. Kami selalu mengikuti dengan saksama termasuk respons publik. Kalau memang ada pihak yang membiayai demonstrasi, tentu lebih baik dibuka kepada publik dan diproses secara hukum," ujar Ganjar melalui sambungan telepon.

Pernyataan Ganjar ini muncul di tengah dinamika politik yang memanas pasca sejumlah aksi unjuk rasa di berbagai daerah. Presiden Prabowo sebelumnya dalam beberapa kesempatan mengindikasikan bahwa ada aktor-aktor tertentu yang sengaja mendanai gelombang protes untuk menciptakan instabilitas. Meski demikian, Ganjar menekankan pentingnya membedakan antara demonstrasi yang murni digerakkan oleh kesadaran kolektif masyarakat dengan aksi yang memang direkayasa oleh kepentingan tertentu.

Ganjar juga menyoroti perlunya transparansi dari pihak pemerintah jika memang memiliki data konkret terkait aktor intelektual di balik aksi-aksi jalanan tersebut. Menurutnya, langkah membuka temuan ke publik dan membawanya ke ranah hukum justru akan memperkuat legitimasi pemerintah dalam menangani gejolak sosial.

Di sisi lain, laporan dari internal Fraksi PDIP menyebutkan bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu tengah mengkaji secara mendalam implikasi politik dari tren aksi demonstrasi yang semakin masif. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini berkomitmen untuk tetap berada dalam koridor checks and balances terhadap pemerintahan Prabowo, meskipun berbagai spekulasi liar berkembang di publik. Dalam konteks inilah, posisi PDIP sebagai kekuatan penyeimbang kembali disorot. Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Misbakhun misalnya, secara terpisah melontarkan kritik terhadap konsep politik dua kaki yang dijalankan PDIP dan dinilainya kurang elegan dalam perpolitikan nasional.

Panggung politik Tanah Air pun kian dinamis menjelang pembukaan masa sidang baru. Publik masih menanti tindak lanjut dari sinyalemen Presiden Prabowo mengenai aktor di balik aksi demo, seraya berharap segala bentuk perbedaan pendapat dapat diselesaikan melalui dialog yang konstruktif, bukan saling curiga.