Febrie Adriansyah Resmi Mundur sebagai Jampidsus Kejagung

Jakarta — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengonfirmasi bahwa Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah resmi mengundurkan diri dari jabatannya, Sabtu (11/7/2026). Keputusan mengejutkan ini disampaikan melalui pernyataan resmi Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan yang menyebut pengunduran diri tersebut telah diterima oleh pimpinan.

Kronologi dan Konfirmasi Resmi

Informasi mundurnya Febrie pertama kali beredar di kalangan internal Kejagung pada Sabtu pagi. Hingga siang hari, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Dr. Ketut Sumedana, membenarkan kabar tersebut. “Ya, benar. Pak Febrie Adriansyah telah menyampaikan surat pengunduran diri secara tertulis. Saat ini sedang diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya dalam pesan singkat kepada awak media.

Menurut sumber di lingkungan Kejagung, surat pengunduran diri sudah diajukan beberapa hari sebelumnya, namun baru diumumkan secara internal pada Sabtu. Hingga kini, belum ada keterangan resmi mengenai alasan detail di balik langkah tersebut, meski beredar spekulasi terkait tekanan dalam penanganan beberapa kasus besar.

Sosok di Balik Jabatan Strategis

Febrie Adriansyah bukan nama asing dalam dunia penegakan hukum. Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini mengawali karier sebagai jaksa pada 1990-an dan perlahan merangkak naik melalui berbagai posisi penting. Sebelum menjabat Jampidsus, ia pernah menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) di beberapa provinsi dan terlibat dalam penanganan perkara korupsi skala besar, termasuk kasus korupsi e-KTP dan Jiwasraya.

Selama memimpin Jampidsus, Febrie dikenal tegas dan kerap menjadi sorotan karena sejumlah perkara yang menyasar pejabat tinggi negara. Di antaranya:

• Kasus dugaan korupsi impor besi dan baja yang melibatkan perusahaan BUMN;
• Penyidikan gratifikasi proyek infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum;
• Perkara mafia minyak mentah yang menyeret sejumlah direktur perusahaan swasta.

Keberaniannya menetapkan tersangka dari kalangan elite membuatnya mendapat pujian sekaligus tekanan dari berbagai pihak.

Dampak Pengunduran Diri

Kepergian Febrie meninggalkan kekosongan di posisi vital yang menangani tindak pidana khusus, termasuk korupsi, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi. Pengamat hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai mundurnya Jampidsus di tengah penanganan sejumlah perkara besar dapat memengaruhi kontinuitas penyidikan. “Pergantian pimpinan di tengah jalan berpotensi memperlambat proses hukum, apalagi jika penggantinya belum memiliki pemahaman mendalam tentang peta perkara,” katanya saat dihubungi terpisah.

“Ini kehilangan besar bagi Kejagung. Febrie adalah ujung tombak pemberantasan korupsi yang punya integritas tinggi. Harus ada pengganti yang setidaknya sepadan,” ujar Fickar.

Sementara itu, guru besar hukum pidana Universitas Indonesia, Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, menekankan pentingnya transparansi dalam proses penggantian. “Publik berhak tahu alasan pengunduran diri ini, agar tidak muncul spekulasi adanya intervensi atau tekanan dari pihak tertentu,” tegasnya.

Respons Publik dan Harapan ke Depan

Kabar pengunduran diri ini cepat menyebar di media sosial dan mendapat beragam reaksi. Sejumlah pegiat antikorupsi menyayangkan langkah Febrie dan khawatir momentum pemberantasan korupsi akan melemah. Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto, menyatakan bahwa Kejagung harus segera menunjuk pengganti yang kredibel. “Jangan sampai kekosongan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin melemahkan penindakan kasus besar,” ujarnya.

Di sisi lain, ada yang berspekulasi bahwa pengunduran diri Febrie terkait dengan kondisi kesehatan, mengingat belum lama ini ia dikabarkan menjalani perawatan di rumah sakit. Namun, belum ada konfirmasi resmi dari keluarga.

Kejaksaan Agung diharapkan segera mengumumkan pelaksana tugas (Plt.) Jampidsus untuk memastikan roda penegakan hukum tetap berjalan. Nama-nama seperti Direktur Penuntutan Jampidsus dan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta disebut-sebut sebagai kandidat pengganti sementara.

Pengunduran diri pejabat setingkat Jaksa Agung Muda merupakan peristiwa langka di institusi Adhyaksa. Sepanjang sejarah Kejagung, hanya segelintir pejabat eselon I yang mundur sebelum masa tugas berakhir. Hal ini menambah tanda tanya besar di tengah masyarakat hukum.

Kejaksaan Agung memastikan bahwa seluruh perkara yang tengah ditangani Jampidsus akan tetap berjalan sesuai prosedur. “Tidak ada perkara yang dihentikan. Tim penyidik dan penuntut umum akan tetap bekerja seperti biasa,” tutup Kapuspenkum.

Jejak Karier dan Kontroversi

Selama kariernya, Febrie Adriansyah bukan tanpa kontroversi. Ia pernah dilaporkan ke Komnas HAM oleh seorang terpidana kasus korupsi yang mengaku mengalami kekerasan saat proses pemeriksaan, namun laporan tersebut tidak terbukti. Di sisi lain, ia juga dikenal sebagai jaksa yang berhasil mengembalikan aset negara senilai triliunan rupiah melalui penelusuran aset koruptor.

Menurut data Kejagung, pada periode 2024–2026, Jampidsus di bawah kepemimpinannya berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 12,3 triliun dan menyita aset senilai Rp 5,1 triliun. Capaian ini menjadikan Febrie sebagai salah satu Jampidsus dengan kinerja terbaik dalam satu dekade terakhir.

Proses Transisi dan Tantangan Pengganti

Proses administrasi pengunduran diri Jampidsus diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pola Karier Jaksa. Jaksa Agung memiliki kewenangan penuh untuk menunjuk pelaksana tugas atau mengangkat definitif dari internal Korps Adhyaksa. Pengamat menyarankan agar Jaksa Agung memilih figur yang memiliki pengalaman di bidang pidana khusus dan bebas dari konflik kepentingan.

Sementara itu, beberapa anggota DPR dari Komisi III yang membidangi hukum menyatakan akan memanggil Kejagung untuk meminta penjelasan langsung terkait pengunduran diri mendadak ini. “Kami ingin memastikan tidak ada tekanan politik atau intervensi yang menyebabkan beliau mundur. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Kejagung,” kata anggota Komisi III, Arsul Sani.

Dengan mundurnya Febrie, publik kini menanti siapa sosok yang akan mengisi posisi Jampidsus berikutnya. Figur tersebut akan langsung dihadapkan pada tumpukan perkara besar dan ekspektasi tinggi untuk melanjutkan pemberantasan korupsi tanpa kompromi.