Eddy Soeparno Dorong Kepastian Hukum demi Cegah Investor Hengkang

Laporan dari Jakarta — Kabar mengenai potensi eksodus investasi dari Indonesia serta ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 50 ribu pekerja mendapat tanggapan serius dari Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno. Politisi Fraksi PAN itu menilai situasi ini sebagai peringatan bagi pemerintah untuk segera memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Peringatan dari Penasihat Presiden

Informasi tersebut pertama kali diungkapkan oleh Said Iqbal, penasihat presiden bidang tenaga kerja. Berdasarkan data dan analisis yang ia sampaikan, sejumlah perusahaan berencana mengurangi atau bahkan menghentikan operasionalnya di Indonesia. Faktor utama yang mendorong langkah ini adalah ketidakpastian regulasi serta beban birokrasi yang dinilai menghambat efisiensi dan pertumbuhan bisnis.

Jika realokasi investasi itu benar terjadi, tidak hanya puluhan ribu pekerja yang akan kehilangan mata pencaharian, tetapi juga berpotensi melemahkan struktur ekonomi nasional dalam jangka menengah. Kekhawatiran ini semakin relevan mengingat Indonesia tengah berupaya keluar dari tekanan ekonomi global dan mempercepat pemulihan pascapandemi.

Eddy Soeparno: Reformasi Iklim Usaha Tak Bisa Ditunda

Menanggapi situasi tersebut, Eddy Soeparno menekankan bahwa Indonesia tidak boleh kalah cepat dari negara-negara lain yang justru terus melakukan pembenahan. Ia menyebut bahwa reformasi iklim usaha menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem investasi yang lebih sederhana, pasti, dan kompetitif.

"Indonesia tidak boleh kalah cepat dibandingkan negara lain yang terus melakukan reformasi untuk menciptakan iklim usaha yang lebih sederhana, pasti, dan kompetitif," tegas Eddy dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).

Eddy menjelaskan, dalam kompetisi global saat ini, investor memiliki banyak pilihan destinasi. Negara yang mampu memberikan jaminan kepastian hukum, efisiensi birokrasi, dan insentif yang jelas akan lebih mudah mempertahankan serta menarik modal. Sebaliknya, bila kondisi domestik terus dibiarkan penuh ketidakpastian, bukan tidak mungkin aliran investasi akan beralih ke negara lain yang lebih ramah bisnis.

Fraksi PAN melalui Eddy mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang tumpang tindih, perizinan yang berbelit, serta stabilitas kebijakan fiskal dan tenaga kerja. Semua itu, menurutnya, merupakan fondasi utama agar investor tidak mudah hengkang, dan yang lebih penting, agar para pekerja tetap terlindungi dari gelombang PHK massal.

Dinamika ini, seperti ditegaskan Eddy, adalah sinyal kuat bahwa reformasi struktural harus dipercepat. Di tengah ketatnya persaingan global, sikap responsif dan antisipatif pemerintah terhadap kebutuhan pelaku usaha sangat menentukan arah pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.