Dua Modal Dasar Jadi Komisaris BUMN Versi Bakom

Jakarta — Penunjukan komisaris di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belakangan menuai perhatian publik. Beberapa nama yang menduduki posisi tersebut dinilai belum memiliki keselarasan antara pengalaman dan kompetensi dengan lini bisnis perusahaan yang diawasi. Menanggapi sorotan itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, memberikan penjelasan mengenai dua modal dasar yang menurutnya menjadi pertimbangan utama dalam memilih komisaris BUMN.

Menurut Qodari, keragaman latar belakang komisaris justru menjadi kekuatan, bukan kelemahan. Ia menekankan bahwa kehadiran figur dari berbagai disiplin ilmu dan pengalaman dimaksudkan untuk membawa perspektif segar dalam mengawal agenda pemerintah yang diemban oleh BUMN. Qodari pun mencontohkan pengalamannya sendiri saat dipercaya menjadi komisaris di salah satu BUMN, meskipun ia tidak memiliki pengalaman langsung di inti bisnis perusahaan tersebut.

Dua Modal Dasar Komisaris BUMN

Qodari merinci, modal pertama adalah kapasitas dalam memberikan alternatif solusi. Seorang komisaris, katanya, tidak harus menguasai detail teknis operasional perusahaan, tetapi wajib mampu menawarkan sudut pandang yang berbeda sehingga memperkaya proses pengambilan keputusan di tingkat direksi.

Pengalaman saya menjadi komisaris di BUMN tanpa latar belakang bisnis itu justru membuktikan bahwa yang paling penting adalah kemampuan melihat masalah dari berbagai sisi. Perusahaan jadi punya banyak perspektif dalam mencari solusi,

Modal kedua yang disampaikan Bakom adalah kemampuan mengawal tata kelola dan agenda strategis pemerintah. Dalam konteks BUMN yang menjadi kepanjangan tangan negara, komisaris dituntut memastikan kebijakan perusahaan selaras dengan program pembangunan nasional, di luar sekadar pengalaman spesifik sektor industri terkait.

Peran Komisaris sebagai Pengawas Strategis

Bakom melalui penjelasan Qodari menegaskan bahwa fungsi pengawasan dan pemberian nasihat oleh dewan komisaris tidak selalu membutuhkan kesamaan latar belakang bisnis dengan perusahaan yang diawasi. Justru, dengan keberagaman tersebut, BUMN diharapkan mampu merespons tantangan secara lebih adaptif, karena memiliki referensi solusi yang tidak bersifat homogen.

Penjelasan ini sekaligus menjadi tanggapan atas pandangan publik yang menilai sejumlah komisaris kurang cocok menduduki jabatan strategis di BUMN. Dalam laporan yang dihimpun media kami, Bakom menekankan bahwa rekrutmen komisaris dilakukan melalui proses evaluasi yang mempertimbangkan rekam jejak, kapasitas berpikir strategis, serta potensi kontribusi terhadap arah kebijakan perusahaan dan negara.

Pemerintah, melalui Bakom, berharap agar publik melihat posisi komisaris BUMN tidak semata dari kesamaan latar belakang bisnis, melainkan dari kemampuan individu dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan masukan yang memperkuat kinerja BUMN dalam menjalankan mandatnya.