Dr. Eko Wahyuanto Soroti Transformasi Kebijakan Publik di Era Digital

Transformasi digital di sektor pemerintahan tidak lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan yang harus dijawab dengan kebijakan publik yang adaptif. Hal ini ditegaskan oleh Dr. Eko Wahyuanto, M.M., seorang pengamat kebijakan publik yang telah lama meneliti dinamika birokrasi dan pelayanan masyarakat di Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, ia menyampaikan bahwa percepatan digitalisasi harus diimbangi dengan reformasi struktural yang mendalam, bukan sekadar proyek modernisasi permukaan.

Urgensi Kebijakan Berbasis Data

Dr. Eko Wahyuanto menekankan bahwa fondasi utama kebijakan publik yang efektif adalah data yang akurat dan real-time. “Sering kali, kebijakan dirumuskan berdasarkan asumsi atau data usang yang tidak lagi mencerminkan realitas lapangan. Akibatnya, program yang diluncurkan meleset dari sasaran dan hanya membuang anggaran,” ujarnya. Ia menyoroti perlunya integrasi pusat data nasional yang tidak hanya terhubung antarinstansi, tetapi juga mampu melakukan analisis prediktif untuk memproyeksikan kebutuhan masyarakat di masa depan. Tanpa pendekatan berbasis data, kebijakan akan selalu bersifat reaktif dan tambal-sulam.

Membongkar Silo Birokrasi

Hambatan klasik yang terus menjadi momok adalah ego sektoral dan fragmentasi birokrasi. Menurut pengamat tersebut, setiap kementerian dan lembaga pemerintah daerah cenderung bergerak dengan sistem dan standar masing-masing, sehingga interoperabilitas data menjadi sulit. Dr. Eko Wahyuanto menyarankan pembentukan gugus tugas lintas kementerian yang memiliki kewenangan penuh untuk menyelaraskan standar layanan digital publik. “Kita tidak bisa berbicara tentang layanan satu pintu jika di balik layar masih ada seribu pintu yang saling terkunci. Harus ada keberanian politik untuk menyatukan platform dan menyederhanakan rantai birokrasi,” tegasnya. Ia juga mengapresiasi langkah awal pemerintah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), namun menilai implementasinya masih sangat timpang di berbagai daerah.

Partisipasi Publik sebagai Kunci Akuntabilitas

Lebih lanjut, Dr. Eko Wahyuanto menyoroti minimnya ruang partisipasi warga dalam perumusan kebijakan. Menurutnya, era digital membuka peluang besar untuk menjaring aspirasi melalui platform yang inklusif dan mudah diakses. “Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) konvensional sering kali hanya diikuti oleh kelompok yang sama. Teknologi dapat mendemokratisasi proses itu dengan menghadirkan forum daring yang terstruktur, di mana setiap warga bisa menyampaikan masukan secara langsung dan tercatat secara transparan,” jelasnya. Namun, ia mengingatkan bahwa teknologi hanyalah alat. Tanpa komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti masukan tersebut, partisipasi digital hanya akan menjadi simbol kosong yang justru menimbulkan sinisme publik.

Kesenjangan Digital dan Infrastruktur

Di sisi lain, pengamat kebijakan publik ini mengingatkan bahwa akselerasi digital tidak boleh mengabaikan kesenjangan akses yang masih lebar antara perkotaan dan perdesaan, serta antara kelompok mampu dan rentan. “Kita tidak bisa menerapkan kebijakan yang sepenuhnya digital sementara masih banyak daerah yang belum terjangkau internet stabil atau warganya belum memiliki literasi digital dasar. Negara harus hadir dengan kebijakan afirmatif: subsidi perangkat, pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal), dan pelatihan keterampilan digital yang masif,” paparnya. Ia menekankan bahwa transformasi digital yang sukses adalah yang mampu mempersempit jurang ketimpangan, bukan malah memperlebarnya.

Mendorong Kepemimpinan yang Adaptif

Analisis Dr. Eko Wahyuanto juga menyentuh aspek kepemimpinan dalam birokrasi. Ia berpendapat bahwa pemimpin instansi pemerintah perlu memiliki literasi digital yang tinggi dan mentalitas inovasi. “Pejabat yang gagap teknologi akan membuat kebijakan yang defensif dan cenderung mempertahankan status quo. Regenerasi kepemimpinan di sektor publik harus dirancang secara strategis dengan memberikan ruang bagi talenta muda yang paham teknologi untuk menduduki posisi kunci,” sarannya. Tanpa perubahan pola pikir pemimpin, reformasi kebijakan hanya akan menjadi tumpukan dokumen tanpa dampak nyata bagi warga negara.

Evaluasi Keberlanjutan Program

Terakhir, ia menyoroti penyakit kronis kebijakan di Indonesia: ketiadaan evaluasi berkelanjutan. Banyak program strategis nasional kehilangan momentum setelah seremonial peluncuran dan tidak memiliki mekanisme umpan balik yang ketat. Dr. Eko Wahyuanto mengusulkan agar setiap kebijakan publik wajib memiliki peta jalan evaluasi dengan indikator kinerja yang terukur dan transparan, yang dapat dipantau oleh publik secara real-time melalui dasbor digital. “Dengan cara ini, kita mendorong akuntabilitas horizontal langsung kepada masyarakat, bukan hanya laporan vertikal ke atasan yang sering kali disulap menjadi citra keberhasilan semu,” pungkasnya. Pandangan-pandangan ini menegaskan bahwa perjalanan menuju tata kelola pemerintahan yang responsif dan modern masih panjang, namun sangat mungkin dicapai jika keberanian politik dan partisipasi warga berjalan seiring.

Baca juga:

• Wihaji Resmi Mendaftar Calon Ketua Umum Ormas MKGR
• Spanyol Melaju ke Semifinal, Kans Juara Piala Dunia 2026 Terbuka