Damar Juniarto dan AM Hendropriyono Bahas Masa Depan Jurnalisme dan Keamanan Digital

Di tengah derasnya arus digitalisasi yang membawa dampak signifikan terhadap ruang informasi publik, dua figur kunci dari latar belakang berbeda—Damar Juniarto, Koordinator Bidang Kerja Sama di Komite Tanggung Jawab Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB), dan AM Hendropriyono, Ketua Senat Dewan Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer, Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara serta Profesor Emeritus Universitas Pertahanan Indonesia—menyoroti urgensi kolaborasi lintas sektor dalam mengawal ekosistem digital yang sehat dan aman bagi bangsa.

Dua Perspektif, Satu Keprihatinan

Dalam sebuah diskusi terbatas yang mempertemukan pegiat kebebasan pers dan pakar intelijen nasional, keduanya sepakat bahwa lanskap informasi Indonesia tengah menghadapi tantangan ganda: disinformasi masif dan melemahnya model bisnis jurnalisme berkualitas. Damar Juniarto, yang sehari-hari mendorong akuntabilitas platform digital seperti Google dan Meta untuk mendukung media arus utama, menegaskan bahwa kehadiran platform raksasa telah mengubah peta konsumsi berita tanpa diimbangi tanggung jawab yang proporsional.

“Saat ini, platform digital mengambil keuntungan besar dari konten yang diproduksi media profesional, namun tidak ada mekanisme yang adil untuk memastikan keberlangsungan ekosistem jurnalisme yang sehat. KTP2JB hadir untuk merumuskan kerangka tanggung jawab platform, baik dari sisi algoritma, pembagian pendapatan, maupun transparansi data,”

ungkap Damar.

Di sisi lain, AM Hendropriyono memandang persoalan ini dari kacamata pertahanan negara. Menurutnya, lemahnya filter informasi dan merajalelanya berita palsu dapat menjadi ancaman asimetris yang membahayakan kedaulatan dan ketahanan nasional. Beliau menyoroti perlunya penguatan literasi digital masyarakat dan peran intelijen dalam deteksi dini kampanye disinformasi yang dikendalikan oleh aktor asing.

“Pengalaman saya di dunia intelijen mengajarkan bahwa informasi adalah senjata paling ampuh di era modern. Jika platform digital tidak diawasi dan jurnalisme tidak dijaga, maka ruang publik kita akan menjadi medan pertempuran narasi yang dapat memecah belah bangsa,”

tegas Hendropriyono.

Kolaborasi Tak Terduga: KTP2JB dan Perspektif Keamanan

Yang menarik dari pertemuan dua tokoh ini adalah titik temu antara advokasi jurnalisme dan pendekatan keamanan nasional. Damar Juniarto mengakui bahwa selama ini advokasi KTP2JB seringkali bersentuhan dengan dimensi ekonomi dan kebebasan sipil, namun paparan Hendropriyono membuka kesadaran bahwa ancaman information warfare harus menjadi perhatian bersama, termasuk oleh para pemangku kepentingan media dan platform.

Beberapa poin penting yang mengemuka dalam diskusi tersebut meliputi:

• Regulasi Platform Digital: Perlunya aturan yang memaksa platform transparan tentang algoritma dan bertanggung jawab atas konten yang dimonetisasi.
• Skema Revenue Sharing: Platform harus memberikan kompensasi yang adil kepada penerbit berita, seperti yang mulai diterapkan di Australia dan negara-negara Uni Eropa.
• Pendidikan Literasi Digital: Hendropriyono menekankan agar kurikulum literasi digital dimasukkan dalam pendidikan formal sejak dini, dengan pendekatan intelijen budaya.
• Kolaborasi Multisektor: Damar dan Hendropriyono sepakat bahwa regulator, platform, media, dan akademisi perlu duduk bersama membentuk dewan pengawas independen.

Tantangan Penerapan di Indonesia

Keduanya tidak menutup mata pada kenyataan bahwa implementasi ide-ide tersebut tidak mudah. Kesiapan sumber daya manusia, resistensi dari platform global, dan potensi politisasi menjadi batu sandungan. Namun, Damar Juniarto melihat momentum politik dan kesadaran publik yang semakin matang sebagai modal utama. Ia juga menyebut bahwa KTP2JB telah menjalin komunikasi dengan berbagai kementerian untuk menyelaraskan regulasi.

Sementara itu, AM Hendropriyono menambahkan bahwa pendekatan keamanan tidak harus berarti represif. Beliau justru mendorong strategi soft power melalui penguatan nilai-nilai kebangsaan di setiap produk konten digital, termasuk game dan media sosial. “Kita harus mengisi ruang digital dengan narasi positif, bukan sekadar melarang,” imbuhnya.

Harapan ke Depan

Dialog yang memadukan perspektif jurnalisme dan intelijen ini diharapkan dapat menjadi model baru dalam merumuskan kebijakan publik yang holistik. Damar Juniarto menutup diskusi dengan optimisme bahwa sinergi antara KTP2JB dan para ahli pertahanan dapat mempercepat lahirnya ekosistem digital Indonesia yang berdaulat, adil, dan mendukung jurnalisme berkualitas.

[TAGS]: Damar Juniarto, AM Hendropriyono, KTP2JB, jurnalisme digital, keamanan nasional

[SOCIAL_TWEET]: Damar Juniarto dan AM Hendropriyono menyoroti perlunya platform digital bertanggung jawab atas ekosistem informasi. Sinergi jurnalisme dan keamanan nasional dinilai kunci hadapi era disinformasi. #JurnalismeBerkualitas #Disinformasi #KeamananDigital #PlatformResponsibility

[SOCIAL_FB]: Ketika pegiat jurnalisme berkualitas dan pakar intelijen nasional duduk bersama, muncul pemahaman baru: disinformasi bukan cuma soal berita palsu, tapi ancaman nyata bagi kedaulatan bangsa. Seperti apa usulan mereka untuk platform digital dan media Indonesia? Baca selengkapnya.

[SOCIAL_TG]: 📡 Damar Juniarto & AM Hendropriyono sepakat: platform digital wajib dukung jurnalisme berkualitas + keamanan nasional. Kolaborasi jadi kunci! 🔐

[SOCIAL_THREADS]: Ngerasa nggak sih akhir-akhir ini makin susah bedain berita beneran sama hoaks? Damar Juniarto (KTP2JB) dan AM Hendropriyono blak-blakan soal ini. Mereka ngajak kita mikir serius: platform digital dan media itu harus kerja bareng, bukan cuma cari untung sendiri. Let’s talk about it 💬