Cek Fakta: Klaim Bahlil Ungkap Daftar Barang Kena Pajak 2027

Beredar luas di media sosial sebuah narasi yang menyebutkan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap daftar barang yang akan dikenakan pajak mulai tahun 2027. Narasi tersebut menyebar dalam bentuk tangkapan layar, video pendek, dan pesan berantai di aplikasi percakapan. Tim verifikasi Lurusin menelusuri klaim ini secara forensik untuk menentukan kebenarannya berdasarkan sumber resmi, dokumen negara, dan struktur kewenangan kelembagaan pemerintahan.

Klaim yang Beredar

Narasi yang beredar menyebutkan bahwa Bahlil Lahadalia membocorkan sejumlah kategori barang — termasuk kebutuhan pokok, layanan jasa, dan produk rumah tangga — yang diklaim akan masuk daftar objek pajak baru pada 2027. Beberapa unggahan bahkan menyertakan tabel yang disebut sebagai dokumen resmi pemerintah dan meminta masyarakat bersiap menghadapi kenaikan harga.

Klaim: Bahlil mengungkap daftar barang kena pajak tahun 2027. Fakta: tidak ditemukan satu pun pernyataan resmi, dokumen negara, maupun siaran pers yang mendukung klaim tersebut.

Verifikasi: Penelusuran Sumber Resmi

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan, penelusuran pada situs resmi Kementerian ESDM (esdm.go.id), Kementerian Keuangan (kemenkeu.go.id), Direktorat Jenderal Pajak (pajak.go.id), serta kanal resmi Sekretariat Kabinet (setkab.go.id) tidak menemukan satu pun pernyataan dari Bahlil Lahadalia terkait daftar barang kena pajak 2027. Arsip pemberitaan kantor berita nasional juga tidak mencatat pernyataan dimaksud pernah disampaikan dalam forum resmi mana pun.

Data menunjukkan bahwa tabel yang beredar di media sosial tidak memiliki nomor dokumen, kop instansi, tanda tangan pejabat, atau stempel resmi — elemen standar yang wajib ada pada naskah dinas pemerintah. Format tabel tersebut bertentangan dengan ketentuan tata naskah dinas di lingkungan instansi pemerintah. Pemeriksaan pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Keuangan dan JDIH Kementerian ESDM juga tidak menemukan dokumen serupa.

Fakta: Kewenangan Kebijakan Pajak Bukan di Tangan Menteri ESDM

Faktanya adalah, kebijakan perpajakan di Indonesia berada di bawah kewenangan Menteri Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Penetapan objek pajak baru memerlukan peraturan perundang-undangan yang dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bukan keputusan sepihak seorang menteri di luar portofolio keuangan.

Bahlil Lahadalia menjabat sebagai Menteri ESDM dengan ruang lingkup tugas pada sektor energi dan sumber daya mineral — bukan kebijakan fiskal. Klaim yang mengaitkan pengumuman daftar barang kena pajak kepada Menteri ESDM bertentangan dengan struktur kewenangan kelembagaan pemerintahan Republik Indonesia.

Konteks: Kebijakan Pajak yang Sebenarnya Berlaku

Berdasarkan UU HPP, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memang diatur naik menjadi 12 persen. Namun, pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024 menetapkan bahwa tarif 12 persen hanya berlaku untuk barang mewah, sementara barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan tetap mendapat fasilitas bebas PPN. Hingga verifikasi ini diterbitkan, tidak ada regulasi resmi yang menetapkan daftar barang baru yang akan dikenakan pajak secara khusus pada tahun 2027.

Klaim: tabel yang beredar merupakan dokumen resmi pemerintah. Fakta: tabel tidak memuat identitas dokumen negara dan tidak tercatat dalam basis data peraturan resmi mana pun.

Kesimpulan

Berdasarkan verifikasi terhadap sumber resmi, dokumen perundang-undangan, dan struktur kewenangan kelembagaan, klaim bahwa Bahlil Lahadalia mengungkap daftar barang kena pajak tahun 2027 adalah tidak akurat. Tidak ada bukti pernyataan tersebut pernah disampaikan, dan kewenangan pengumuman kebijakan pajak tidak berada pada Menteri ESDM. Konten yang beredar berpotensi menyesatkan publik karena mengatasnamakan pejabat tinggi negara tanpa dasar yang dapat diverifikasi.

Rating: MISLEADING. Narasi ini memanfaatkan kekhawatiran publik terhadap kebijakan pajak dengan mengaitkan nama pejabat negara pada informasi yang tidak berdasar. Masyarakat diimbau merujuk hanya pada kanal resmi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak untuk setiap informasi mengenai kebijakan perpajakan.