Bus Stop Biskita Ditambah, Sopir Angkot Bogor Gerah
Bogor — Ketegangan antara pengemudi angkutan perkotaan (angkot) dan pemerintah kota kembali mencuat. Kali ini, puluhan sopir dan pemilik angkot trayek 21 di Kota Bogor mendatangi kantor Dinas Perhu
Bogor — Ketegangan antara pengemudi angkutan perkotaan (angkot) dan pemerintah kota kembali mencuat. Kali ini, puluhan sopir dan pemilik angkot trayek 21 di Kota Bogor mendatangi kantor Dinas Perhubungan (Dishub) setempat. Mereka menyampaikan keluhan dan keberatan atas penambahan titik pemberhentian bus atau bus stop untuk layanan Biskita Trans Pakuan yang dianggap menggerus pendapatan harian mereka.
Aksi spontan yang terjadi pada Kamis siang (18/6) itu bukanlah unjuk rasa terstruktur, melainkan sebuah bentuk kekecewaan yang memuncak. Para pengusaha angkot yang sehari-hari menggantungkan hidup dari trayek tersebut merasa ruang geraknya semakin sempit. Keberatan utama mereka tertuju pada penambahan delapan bus stop baru di sepanjang koridor Jalan Raya Tajur hingga kawasan Wangun dan Ciawi.
“Ya jadi, sebenarnya tadi siang itu ada bukan unjuk rasa ya, tetapi mereka boleh dibilang menggeruduk ke Dinas Perhubungan, itu para sopir dan pemilik angkot trayek 21. Yang pertama, mereka keberatan terkait dengan adanya penambahan bus stop di ruas Jalan Raya Tajur-Wangun-Ciawi,” ujar Kabid Angkutan Dishub Kota Bogor, Dody Wahyudin, saat dikonfirmasi laporan kami.
Menurut keterangan para sopir, jalur yang kini dipenuhi titik-titik pemberhentian bus modern itu adalah jalur andalan mereka untuk mendapatkan penumpang. Dengan adanya Biskita yang berhenti di titik-titik strategis tersebut, penumpang cenderung beralih ke moda transportasi yang lebih nyaman dan terjangkau tarifnya. Akibatnya, pendapatan angkot anjlok drastis, membuat para pengemudi kesulitan memenuhi setoran harian kepada pemilik kendaraan.
Penambahan delapan bus stop ini merupakan bagian dari perluasan rute dan peningkatan pelayanan Biskita Trans Pakuan yang digagas pemerintah untuk mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik massal. Namun, di sisi lain, kebijakan ini dinilai tidak dibarengi dengan solusi konkret bagi nasib para pelaku angkutan kota tradisional yang sudah lama beroperasi. Dishub Kota Bogor sendiri menyatakan akan menampung aspirasi tersebut dan mencari jalan tengah agar tidak ada pihak yang dirugikan.
Sejumlah sopir yang enggan disebutkan namanya mengaku pasrah namun berharap ada penataan trayek yang adil. Mereka meminta agar angkot tidak “dimatikan” secara perlahan oleh kehadiran bus-bus bersubsidi pemerintah. Hingga saat ini, operasional angkot di kawasan Tajur masih berjalan, meski frekuensinya dilaporkan menurun tajam seiring meningkatnya jumlah penumpang Biskita. Dishub berjanji akan segera memanggil pihak operator Biskita dan perwakilan sopir untuk melakukan mediasi, guna menghindari gesekan serupa di lapangan yang berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas dan pelayanan publik di Kota Bogor.
Comments (0)