Bupati Sukoharjo Etik Suryani Resmi Ditahan KPK Usai OTT

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat malam (11/7/2026). Etik terlihat mengenakan rompi tahanan oranye khas KPK saat digiring menuju mobil tahanan selepas menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih, Jakarta, Sabtu dini hari.

Penangkapan ini mengejutkan publik karena Etik dikenal sebagai kepala daerah dengan citra bersih. Namun, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2025–2026.

Kronologi Operasi Tangkap Tangan

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengungkapkan bahwa tim penindakan bergerak setelah mendapat informasi adanya transaksi mencurigakan di sebuah rumah makan di kawasan Solo Baru.

“Kami mengamankan total sembilan orang, termasuk Bupati Etik, seorang rekanan swasta, dan beberapa pejabat Pemkab. Uang tunai sekitar Rp2,3 miliar dalam pecahan dolar Singapura dan rupiah turut disita,”

Menurut penyidik, uang tersebut diduga merupakan bagian dari komitmen fee 12 persen atas proyek pembangunan infrastruktur jalan senilai Rp45 miliar yang dimenangkan oleh perusahaan milik tersangka pemberi suap, berinisial AW.

Pasal yang Disangkakan

Etik dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Ia terancam pidana penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun serta denda hingga Rp1 miliar.

Selain itu, KPK juga akan mendalami kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) mengingat modus penggunaan mata uang asing dan penempatan aset atas nama orang lain yang terindikasi milik Etik.

Respons Publik dan Pemerintahan

Penahanan ini langsung memicu reaksi beragam. Warga Sukoharjo yang sempat mendukung program Etik mengaku kecewa. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri melalui juru bicaranya menyatakan akan segera menunjuk pelaksana tugas bupati untuk menjaga roda pemerintahan. “Kami menghormati proses hukum KPK dan siap mengambil langkah administratif sesuai aturan,” ujarnya.

Pemerhati tata kelola pemerintahan dari Universitas Sebelas Maret menilai kasus ini menunjukkan masih rapuhnya integritas kepala daerah meskipun sudah banyak ruang pengawasan. “Ini alarm bagi daerah lain untuk tidak bermain-main dengan anggaran publik,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, KPK masih melakukan penggeledahan di kantor Bupati Sukoharjo dan rumah pribadi Etik untuk mengamankan bukti tambahan. Proses hukum dipastikan transparan dan berkekuatan hukum tetap.