Akhmad Marjuki: Profil dan Kinerja Bupati Bekasi

Akhmad Marjuki: Profil dan Kinerja Bupati Bekasi

Akhmad Marjuki, yang akrab disapa Amat, adalah Bupati Bekasi yang menjabat sejak 27 Agustus 2021 menggantikan Eka Supria Atmaja yang meninggal dunia. Ia berasal dari Partai Gerindra dan sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Bekasi periode 2017-2022. Pelantikannya sebagai bupati definitif menandai perjalanan politiknya yang cukup panjang di Kabupaten Bekasi, dari seorang wiraswasta hingga menjadi orang nomor satu di salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia.

Profil dan Latar Belakang

Akhmad Marjuki lahir pada 29 Juli 1962 di Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Ia menamatkan pendidikan menengahnya di SMA Negeri 1 Cikarang sebelum melanjutkan ke jenjang S1 Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tribuana Bekasi. Sebelum terjun secara penuh ke dunia politik, Marjuki dikenal sebagai pengusaha lokal yang aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan.

Karier politiknya dimulai di Partai Golkar, di mana ia tercatat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi selama tiga periode, yakni 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2016. Selama di DPRD, ia menduduki sejumlah posisi strategis, termasuk sebagai Ketua Fraksi Golkar dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi. Pada tahun 2016, Marjuki memutuskan untuk pindah ke Partai Gerindra. Keputusan ini membawanya pada posisi Wakil Bupati mendampingi Eka Supria Atmaja setelah memenangkan Pilkada Bekasi 2017. Ketika Bupati Eka meninggal dunia akibat COVID-19 pada Juli 2021, Akhmad Marjuki otomatis naik menjadi Pelaksana Tugas Bupati, dan sebulan kemudian dilantik secara penuh oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Program Unggulan dan Kinerja

Di bawah kepemimpinannya, Pemerintah Kabupaten Bekasi mengklaim sejumlah capaian signifikan, terutama dalam bidang pendidikan dan infrastruktur. Salah satu program yang menjadi perhatian publik adalah Bekasi Cerdas. Program beasiswa ini awalnya digagas oleh pendahulunya dan dilanjutkan dengan perluasan cakupan. Data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi mencatat bahwa pada tahun anggaran 2023, kuota beasiswa penuh untuk jenjang S1 ditingkatkan menjadi 1.500 mahasiswa per tahun, naik dari 1.000 mahasiswa pada tahun sebelumnya. Beasiswa ini menyasar mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu yang diterima di 22 perguruan tinggi negeri dan swasta yang telah bekerja sama dengan pemda.

Di sektor infrastruktur, program Satu Desa Satu Ambulans menjadi sorotan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan respons darurat kesehatan di wilayah yang sulit dijangkau. Hingga akhir tahun 2023, sebanyak 179 ambulans desa telah disalurkan secara bertahap ke desa-desa di seluruh Bekasi. Program ini didanai melalui alokasi dana desa dan bantuan keuangan kabupaten, dengan total anggaran yang digelontorkan mencapai sekitar Rp45 miliar. Selain itu, Marjuki juga mendorong percepatan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Cikarang yang diresmikan pada tahun 2022. MPP ini mengintegrasikan lebih dari 200 jenis layanan dari 25 instansi vertikal dan daerah, dengan target memangkas waktu pengurusan perizinan hingga 40 persen. Realisasi investasi di Kabupaten Bekasi juga menunjukkan tren positif, mencapai Rp32,7 triliun pada tahun 2023, menempatkannya sebagai salah satu daerah dengan realisasi investasi tertinggi di Jawa Barat.

Tantangan dan Kontroversi

Meski mencatatkan sejumlah capaian, masa kepemimpinan Akhmad Marjuki tidak luput dari tantangan klasik kawasan industri. Persoalan banjir dan kemacetan masih menjadi keluhan utama warga. Kritik muncul dari kalangan aktivis lingkungan yang menilai normalisasi sungai dan perbaikan drainase berjalan lambat, terutama di wilayah Tambun dan Cikarang Selatan yang kerap terendam saat musim hujan. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi mencatat lebih dari 80 titik rawan banjir masih belum tertangani secara permanen.

Dari sisi politik, Marjuki sempat dihadapkan pada ujian loyalitas partai. Perpindahannya dari Golkar ke Gerindra pada tahun 2016 lalu kembali menjadi sorotan ketika dinamika koalisi Pilkada 2024 memanas. Sejumlah pengamat politik lokal menyebut bahwa posisi Marjuki sebagai kader Gerindra yang memimpin Bekasi tetap membutuhkan negosiasi rumit dengan partai-partai lain dalam menjaga stabilitas pemerintahan. Tantangan terbesarnya adalah mempertahankan konsistensi pembangunan di tengah tekanan politik menjelang pemilihan kepala daerah berikutnya, sekaligus menuntaskan janji-janji kampanye yang belum sepenuhnya terwujud, khususnya terkait penanganan banjir dan penataan kawasan kumuh di sekitar bantaran Kali Bekasi.