Ade Yasin: Profil dan Kinerja Bupati Bogor

Ade Yasin: Profil dan Kinerja Bupati Bogor

Ade Yasin adalah Bupati Bogor yang menjabat sejak 30 Desember 2018, dilantik bersama wakilnya, Iwan Setiawan, untuk periode 2018–2023. Ia merupakan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan mencetak sejarah sebagai bupati perempuan pertama di Kabupaten Bogor. Kemenangannya dalam Pilkada 2018 sekaligus menjadi simbol kebangkitan PPP di wilayah yang selama dua dekade didominasi oleh dinasti politik tertentu.

Profil dan Latar Belakang

Lahir di Bogor pada 26 Mei 1968, Ade Yasin menempuh pendidikan dasar hingga menengah di kota kelahirannya. Gelar Sarjana Hukum (S.H.) diraih dari Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta, kemudian melanjutkan ke jenjang Magister Hukum (M.H.) di Universitas Indonesia. Sebelum terjun ke politik, ia aktif di sektor swasta dan organisasi keagamaan, antara lain sebagai Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Bogor.

Karir politiknya dimulai dari bawah. Terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor pada 2009 dari Fraksi PPP, ia terpilih kembali pada 2014 dan menjabat sebagai Ketua Fraksi PPP. Konsistensinya di jalur legislatif mengantarkannya menduduki posisi strategis sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor. Dengan mesin partai yang solid dan basis massa tradisional NU, Ade Yasin berhasil memenangkan Pilkada 2018, mengalahkan petahana yang saat itu berasal dari trah politik kuat di kawasan Puncak.

Program Unggulan dan Kinerja

Program Satu Miliar Satu Desa (Samisade). Program ini menjadi ikon kepemimpinan Ade Yasin. Melalui Samisade, setiap desa di Kabupaten Bogor mendapatkan alokasi dana sebesar Rp1 miliar per tahun untuk pembangunan infrastruktur. Data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencatat, pada 2020 anggaran program ini mencapai Rp416 miliar yang disalurkan untuk pembangunan jalan desa, jembatan, drainase, dan fasilitas publik. Dalam evaluasi 2021, program ini sukses membangun lebih dari 1.500 titik infrastruktur desa yang sebelumnya sulit dijangkau oleh anggaran rutin desa (ADD).

Bogor Smart City dan Digitalisasi Layanan. Di bawah komando Ade Yasin, Pemkab Bogor mengembangkan aplikasi layanan publik terpadu bernama “Sambara” (Sistem Aplikasi Bogor Raga). Platform ini mengintegrasikan lebih dari 200 layanan perizinan dan non-perizinan, memangkas waktu pengurusan izin usaha dari sebelumnya 14 hari menjadi maksimal 3 jam. Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menunjukkan, pada 2021–2022 nilai realisasi investasi di Kabupaten Bogor meningkat 27 persen menjadi Rp15,2 triliun, didorong oleh kemudahan perizinan dan transparansi digital.

Tantangan dan Kontroversi

Masa bakti Ade Yasin tidak luput dari ujian berat. Tantangan utama Kabupaten Bogor — kemacetan di kawasan Puncak, banjir tahunan di wilayah timur, dan pengelolaan sampah di TPPAS Nambo — tetap menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan secara tuntas di masa pemerintahannya. Volume sampah yang masuk ke TPA Nambo meningkat menjadi 2.000 ton per hari pada 2021, sementara kapasitas pengolahan baru mencapai 60 persen.

Kontroversi terbesar mencuat pada April 2022, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Ade Yasin dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan suap pengelolaan keuangan daerah senilai total sekitar Rp1,9 miliar. Kasus ini melibatkan sejumlah pejabat di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat dan langsung mengguncang citra PPP. Ade Yasin dinonaktifkan sementara dari jabatannya, dan Wakil Bupati Iwan Setiawan mengambil alih roda pemerintahan. Kasus ini mencoreng narasi positif program-program unggulan yang telah dibangun, sekaligus menjadi peringatan bahwa tekanan fiskal dan kerentanan pengawasan keuangan daerah masih menjadi titik rawan korupsi di tingkat kabupaten.