BSI dan BPJS Ketenagakerjaan Buka KPR Syariah 30 Tahun

JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) dan BPJS Ketenagakerjaan menandatangani perjanjian kerja sama manfaat layanan tambahan yang membuka akses pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) syariah berjangka hingga 30 tahun bagi jutaan pekerja di seluruh Indonesia. Acara penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, di Jakarta, Kamis (10/7/2026).

Momentum Penandatanganan Kerja Sama

1. 10 Juli 2026, pukul 10.00 WIB — Penandatanganan di Kantor Pusat BSI, Jakarta.
2. Ruang lingkup — Pemberian fasilitas KPR syariah khusus peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dengan plafon hingga Rp2 miliar dan tenor maksimal 30 tahun.
3. Target — Menjangkau sedikitnya 500.000 pekerja dalam tiga tahun pertama, terutama pekerja sektor formal dan informal yang telah terdaftar minimal 1 tahun.

Kolaborasi ini menjadi yang pertama di Indonesia yang mengintegrasikan data kepesertaan jaminan sosial dengan layanan perbankan syariah untuk produk KPR. BSI akan memanfaatkan basis data BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu alat penilaian kemampuan bayar (credit scoring) sehingga proses persetujuan lebih cepat dan margin lebih kompetitif.

Skema KPR Syariah Berbasis Jaminan Sosial

Skema akad yang digunakan adalah musyarakah mutanaqisah (MMQ) dan ijarah muntahiyyah bit tamlik (IMBT), yang memberi kepastian syariah tanpa unsur riba. Nasabah cukup menyertakan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan dan slip kontribusi 12 bulan terakhir. BSI memberikan kemudahan uang muka mulai 1% untuk rumah subsidi, serta diskon administrasi 50% bagi pekerja dengan masa kepesertaan di atas 5 tahun.

“Kerja sama ini menjawab keresahan pekerja yang sulit mengakses KPR karena minimnya agunan dan riwayat kredit. Dengan data kepesertaan BPJS, kami bisa menawarkan pembiayaan yang lebih inklusif,” ujar Anggoro Eko Cahyo.

BPJS Ketenagakerjaan saat ini memiliki lebih dari 38 juta peserta, namun baru sekitar 12% yang memiliki rumah sendiri berdasarkan survei internal. Melalui skema ini, pekerja dengan penghasilan UMR sekalipun bisa memiliki rumah karena tenor hingga 30 tahun menekan angsuran bulanan. Misalnya, untuk rumah seharga Rp400 juta, angsuran bulanannya hanya sekitar Rp1,8 juta dengan asumsi margin ekuivalen 7% per tahun.

Perbandingan Skema KPR Konvensional vs KPR Syariah Program Baru

Saiful Hidayat menambahkan, kolaborasi ini adalah bagian dari perluasan manfaat program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun. “Kami ingin pekerja tidak hanya mendapat perlindungan sosial, tapi juga akses ke perumahan yang layak. Dengan data kepesertaan, bank bisa lebih percaya diri menyalurkan pembiayaan jangka panjang,” katanya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik inovasi ini dan mendorong bank syariah lain untuk menerapkan pola kemitraan serupa. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Syariah menilai langkah BSI bisa memperdalam inklusi keuangan syariah sekaligus mendukung program sejuta rumah.

Rencananya, BSI akan meluncurkan platform digital khusus bernama “BSI Griya BPJS” pada Agustus 2026 untuk mempermudah pengajuan secara daring. Melalui aplikasi itu, peserta dapat mengunggah dokumen, mengecek status, hingga melakukan akad secara virtual.

Dengan sinergi ini, diharapkan tingkat kepemilikan rumah pekerja formal dapat meningkat setidaknya 20% dalam lima tahun ke depan, sejalan dengan target pemerintah mengurangi backlog perumahan sebesar 12,7 juta unit.