Bandung Mulai Pembangunan Fisik BRT 10 Juli, JPO Dibongkar

Dinas Perhubungan Kota Bandung memastikan tahap konstruksi Bus Rapid Transit (BRT) akan memasuki fase fisik pada 10 Juli 2026. Keputusan ini diungkapkan langsung oleh Kepala Dishub Kota Bandung, Rasdian Setiadi, sebagai bagian dari percepatan sistem transportasi massal yang meliputi koridor utama, halte, separator jalan, dan fasilitas pendukung di sejumlah ruas strategis.

Langkah awal yang telah dieksekusi adalah pembongkaran satu jembatan penyeberangan orang (JPO) di titik koridor. Rasdian menyatakan, “Kemarin yang baru kita bongkar JPO karena memang diperlukan ruang untuk manuver kendaraan operasional,” menegaskan bahwa ruang gerak alat berat menjadi prasyarat kelancaran proyek. Pembongkaran ini bukan bersifat permanen pada seluruh JPO, melainkan hanya pada titik yang secara teknis menghambat mobilisasi logistik konstruksi.

Koridor utama BRT dirancang sepanjang 21 kilometer, melintasi jalur arteri kota: Rajawali, Rawa Jeri, Jalan Sudirman, Jalan Otto Iskandardinata, Jalan Jembatan Toha, Jalan Jawi Sartika, Jalan Asia Afrika, Jalan Naripan, Jalan ABC, Jalan Ahmad Yani, kawasan Kiara Condong, dan kembali menembus Jalan Ahmad Yani. Rute ini sengaja memotong pusat aktivitas ekonomi dan kawasan padat penduduk untuk memaksimalkan cakupan layanan.

Selain jalur on‑koridor, Dishub menyiapkan fasilitas penunjang operasional: halte on‑koridor, halte off‑koridor, separator fisik, serta dua depo utama di Leuwipanjang dan Cicaheum, ditambah satu end station sementara di Antapani. Jumlah halte off‑koridor diperkirakan mencapai puluhan unit, tetapi angka pasti masih dalam pendataan lapangan untuk menyesuaikan dengan kondisi eksisting trotoar dan permintaan pengguna.

Seluruh pekerjaan infrastruktur dijadwalkan berlangsung sepanjang tahun anggaran 2026, dilakukan secara bertahap agar komponen operasional dapat selesai selaras sebelum layanan BRT diaktifkan. Dishub menargetkan tidak ada tumpang tindih jadwal yang berpotensi menghambat pengoperasian angkutan massal.

Analisis: Progres Bertahap, Tekanan Waktu dan Cakupan Rendah

Pembangunan BRT Bandung menerapkan strategi progresif: pembongkaran akses fisik (JPO) dilakukan lebih dulu untuk memberi ruang logistik, bukan menunggu konstruksi dimulai. Pola ini mencerminkan perencanaan teknis yang berorientasi pada efisiensi lapangan, tetapi juga menyisakan pertanyaan tentang mitigasi pejalan kaki selama JPO difungsikan ulang. Dishub belum merilis detail penggantian titik penyeberangan sementara, yang berpotensi memicu penyeberangan ilegal di ruas padat lalu lintas.

Panjang koridor 21 kilometer dengan puluhan halte off‑koridor menuntut integrasi antarmoda yang belum diuraikan secara teknis—apakah titik-titik tersebut akan terkoneksi langsung dengan angkot eksisting atau sistem feeder. Tanpa skema transfer yang jelas, efektivitas BRT dalam mengalihkan pengguna kendaraan pribadi bisa tergerus. Di sisi lain, pemilihan rute yang melewati jalan sempit seperti Jalan ABC dan Naripan berisiko memicu gesekan dengan kendaraan pribadi jika separator tidak segera dipasang.

Target satu tahun konstruksi (2026) cukup ambisius untuk membangun halte on‑koridor, off‑koridor, separator, dua depo, dan satu end station secara paralel. Keberhasilan sangat bergantung pada kesiapan pembebasan lahan yang tidak disinggung dalam pernyataan resmi. Tanpa kepastian lahan, jadwal rentan bergeser dan berpotensi mengulang pola molor proyek transportasi massal sebelumnya.

Harapan pengurangan kemacetan dan peningkatan mobilitas yang disampaikan Rasdian—“Kehadiran sistem transportasi massal juga diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus meningkatkan mobilitas warga”—masih bersifat aspiratif. Data empiris dari kota lain menunjukkan BRT efektif jika frekuensi, ketepatan waktu, dan tarif terintegrasi terpenuhi. Hingga kini belum ada rilis parameter operasional tersebut, sehingga klaim pengurangan kemacetan perlu divalidasi setelah layanan benar‑benar beroperasi.