Gianyar — Forum Nasabah Desak Pemberhentian Ketua LPD Bedulu

Inti permasalahan ini adalah krisis kepercayaan akut antara pengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bedulu dengan ratusan nasabahnya. Ketua Forum Komunikasi Nasabah LPD Bedulu, Wayan Setiawan, secara eksplisit menyatakan bahwa pimpinan LPD harus bertanggung jawab atas kebuntuan pencairan dana. Tuntutan yang diajukan tidak hanya berfokus pada pengembalian simpanan, namun juga bergerak ke ranah struktural, mendesak agar Ketua LPD Bedulu dicopot dari jabatannya. Dalil utama di balik desakan ini adalah adanya penilaian bahwa pimpinan lembaga tersebut dinilai gagal dalam mengelola kepercayaan dan dana publik yang diamanatkan kepadanya.

Menanggapi gelombang aspirasi ini, Ketua DPRD Gianyar, Ketut Sudarsana, mengambil sikap sebagai fasilitator dan pengawas. Ia menyatakan komitmennya untuk mengawal penyelesaian persoalan LPD Bedulu secara menyeluruh. Sudarsana mendorong dilakukannya dialog multipihak yang melibatkan pengurus LPD, prajuru desa adat, dan instansi terkait untuk duduk bersama mencari solusi. Pernyataannya menekankan pentingnya transparansi: “Kami minta proses penyelesaian dilakukan secara transparan, sehingga memberikan kepastian bagi para penyimpan dana.” Intervensi legislatif ini menandakan bahwa masalah likuiditas LPD telah mencapai titik yang memerlukan kontrol politik tingkat kabupaten, bukan sekadar sengketa keperdataan biasa.

Di sisi lain, Ketua LPD Bedulu, Anak Agung Gde Putra Adi Parwata, hadir dalam mediasi dan menyampaikan respons tertulis melalui surat resmi tertanggal 2 Juli 2026. Surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Gianyar itu berfungsi sebagai kontra-narasi terhadap rencana aksi damai forum nasabah. LPD menegaskan sikap bertanggung jawab penuh atas seluruh kewajiban terhadap dana tabungan dan deposito nasabah. Strategi pemulihan yang diklaim tengah dijalankan bersifat dual-track: penarikan piutang secara internal kepada para debitur, dan pengajuan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Gianyar untuk memperoleh kepastian hukum, termasuk melalui mekanisme sita jaminan dan pelelangan aset milik debitur yang menunggak. Pihak LPD mengklaim seluruh aset yang dijadikan agunan telah memenuhi dasar hukum yang sah sesuai akta notaris dan ketentuan perundang-undangan. Dalam sebuah langkah yang memperlihatkan konfrontasi terkalkulasi, LPD secara terbuka menyatakan siap menghadapi gugatan perdata secara class action oleh nasabah serta membuka akses data aset dan dokumen administrasi sebagai bentuk transparansi.

Dua Fase Krisis: Tuntutan Pemberhentian vs. Strategi Hukum LPD

Untuk memahami implikasi kasus ini, penting untuk membedah dua fase yang berjalan paralel. Narasi yang disampaikan Forum Nasabah adalah kegagalan manajerial yang memerlukan solusi administratif berupa pergantian kepemimpinan (management failure narrative). Sebaliknya, respons LPD membingkai masalah sebagai krisis likuiditas temporer yang akan diselesaikan melalui restrukturisasi piutang dan penegakan hukum perdata (financial recovery narrative). Perbedaan pendekatan ini sangat fundamental. Forum melihat sumber masalah pada orang, sementara LPD melihatnya pada proses penagihan. Sikap LPD yang menyatakan siap menghadapi gugatan class action adalah sebuah taktik defensif yang menunjukkan bahwa lembaga ini memilih menyelesaikan masalah melalui mekanisme pengadilan yang formal dan panjang, alih-alih mencari solusi politik cepat melalui pergantian pemimpin.

Dalam kalkulasi risiko, tawaran transparansi aset dan administrasi oleh LPD merupakan pedang bermata dua. Di satu sisi, ini berpotensi meredakan tuntutan nasabah jika dokumen yang dibuka menunjukkan iktikad baik dan tata kelola yang benar. Di sisi lain, apabila investigasi nasabah atau auditor independen menemukan cacat administrasi atau kelemahan agunan, justifikasi untuk memberhentikan pimpinan akan semakin kuat. Posisi DPRD Gianyar yang tidak langsung mengiyakan tuntutan tetapi memilih jalur mediasi dan dialog multipihak mengindikasikan adanya kehati-hatian agar intervensi politik tidak serta-merta meruntuhkan struktur LPD yang diatur oleh hukum adat, namun juga tidak mengabaikan hak nasabah.

Di tengah pertarungan narasi ini, beban konkret jatuh pada nasabah seperti Gusti Putu Arsita dari Desa Pejeng. Arsita mengungkapkan bahwa keluarganya masih memiliki tabungan dan deposito sekitar Rp1 miliar yang belum dapat dicairkan. Dana tersebut merupakan warisan ayahnya, almarhum Gusti Made Merta. Fakta ini menegaskan bahwa di balik angka-angka dan pernyataan resmi, terdapat tragedi keuangan yang mendera individu.