Ancaman Tegas Pramono: Pelajar Pencuri Besi JPO Akan Dicabut KJP dan Bansos

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengeluarkan peringatan keras terhadap aksi pencurian besi yang marak terjadi di sejumlah fasilitas umum Ibu Kota. Pramono menegaskan, pelajar yang terbukti terlibat dalam aksi kriminal tersebut akan langsung dicoret dari kepesertaan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Tak hanya itu, keluarga pelaku juga terancam kehilangan hak atas bantuan sosial atau bansos yang selama ini mereka terima.

Pernyataan tegas ini disampaikan Pramono menanggapi laporan media kami yang mengungkap maraknya pencurian pagar dan komponen besi di berbagai titik vital, khususnya di jembatan penyeberangan orang (JPO) dan taman-taman kota. Beberapa lokasi yang menjadi sorotan di antaranya kawasan Cilincing, Jakarta Utara, serta Kampung Melayu, Jakarta Timur. Aksi vandalisme dan penjarahan ini dinilai telah meresahkan warga serta merusak estetika dan fungsi infrastruktur publik yang dibangun menggunakan uang rakyat.

"Jakarta ini sebagai kota yang terbuka, tentunya tidak bisa 100 persen tidak terjadi apa-apa. Saya sudah mengecek dan juga mendapatkan laporan mengenai adanya pencurian besi-besi di beberapa JPO," ujar Pramono saat ditemui di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2026).

Pramono menjelaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam melihat fasilitas umum yang seharusnya dinikmati masyarakat justru dirusak oleh oknum tidak bertanggung jawab. Kebijakan pencabutan KJP dan bansos ini diambil sebagai efek jera, mengingat banyak pelaku pencurian besi yang diduga berasal dari kalangan remaja dan keluarga kurang mampu yang justru menjadi sasaran program perlindungan sosial pemerintah.

Lebih lanjut, mantan Sekretaris Kabinet itu menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan dinas terkait serta aparat kepolisian untuk memperketat pengawasan di titik-titik rawan. Patroli gabungan akan ditingkatkan, terutama pada malam hari yang kerap menjadi waktu operasi para pencuri. Pramono juga mengimbau masyarakat untuk aktif melapor jika melihat aktivitas mencurigakan di sekitar fasilitas publik.

Langkah pencabutan bantuan sosial bagi pelaku kriminal ini sebenarnya bukan isu baru, namun baru kali ini Gubernur DKI secara terbuka mengultimatum warganya. Kebijakan tegas ini diharapkan dapat menekan angka pencurian fasilitas umum yang dalam beberapa pekan terakhir dilaporkan meningkat signifikan. Pemprov DKI sendiri mencatat kerugian dari aksi pencurian besi ini tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga fungsional karena banyak JPO menjadi rusak dan membahayakan pejalan kaki.

Dengan adanya peringatan langsung dari orang nomor satu di Jakarta ini, publik kini menanti implementasi di lapangan. Apakah ancaman pencabutan KJP dan bansos benar-benar mampu membendung aksi para penjarah besi, ataukah hanya akan menjadi retorika tanpa tindakan nyata.