2 Bupati Pengganti Kena OTT, Legislator Golkar Soroti Tingginya Biaya Politik

Lurusin.com, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sepekan terakhir mencatat dua operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah definitif hasil pergantian. Bupati Langkat dan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) secara beruntun diamankan dalam kasus dugaan korupsi. Keduanya merupakan pengganti dari bupati sebelumnya yang juga terjerat masalah hukum. Fenomena ini memicu sorotan tajam dari legislator Partai Golkar yang menilai akar persoalan bukan sekadar oknum, melainkan sistemik.

Sistem Pencegahan Korupsi Lemah, Kasus Terus Berulang

Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar, Ahmad Irawan, menilai bahwa penindakan yang dilakukan KPK tidak dibarengi dengan perbaikan menyeluruh pada sistem pencegahan. Alhasil, korupsi di lingkungan pemerintah daerah seperti siklus yang terus berputar. Pelaku berganti, tetapi modus dan celah tetap sama.

"Kalau pendapat saya, itu karena setiap penindakan yang dilakukan oleh KPK tidak diikuti dengan perbaikan dan penguatan sistem pencegahan korupsi. Makanya perbuatan terus berulang. Hanya ganti orang dan pelaku saja," kata Irawan kepada Lurusin.com, Minggu (5/7/2026).

Ia menambahkan, ketika sistem dan budaya birokrasi masih menyimpan kerentanan, siapa pun yang menduduki jabatan sangat mungkin terpapar perilaku koruptif. "Karena sistem dan budaya, pihak yang masuk dalam sistem yang rentan sangat memungkinkan terpapar perilaku koruptif," sambungnya. Menurut Irawan, reformasi pencegahan kerap kalah cepat dengan modus para pelaku yang terus berevolusi.

Biaya Politik Tinggi Jadi Pemicu Kepala Daerah Tersandera

Dalam konteks dua bupati pengganti yang tertangkap, Irawan turut menyoroti tingginya biaya politik yang menjadi beban sejak proses pencalonan. Ia menyebut, ongkos kampanye yang terus membengkak kerap memicu kepala daerah untuk mencari "jalan pintas" mengembalikan modal, baik melalui penggelembungan anggaran, gratifikasi, maupun jual-beli jabatan. Biaya politik yang mahal, ujarnya, membuat banyak pemimpin daerah tersandera oleh utang budi kepada para pendukung dan sponsor politik.

Kondisi ini diperparah oleh lemahnya transparansi dana kampanye serta pengawasan terhadap janji politik. Alih-alih bekerja untuk kepentingan publik, sejumlah bupati dan wakil bupati justru sibuk mengamankan posisi finansial mereka sendiri.

Dorong Penguatan Regulasi dan Evaluasi Sistemik

Irawan mendorong agar KPK tidak hanya fokus menangkap, tetapi juga memperkuat program pencegahan berbasis data dan teknologi. Ia mengusulkan agar setiap hasil OTT dijadikan pintu masuk untuk mengaudit dan membenahi titik rawan di pemerintah daerah bersangkutan. Selain itu, revisi aturan tentang pembiayaan politik dan pembatasan sumbangan kampanye dinilainya mendesak untuk dilakukan.

Legislator asal dapil Sumatera Utara itu berharap Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggara pemilu segera duduk bersama merumuskan peta jalan pencegahan korupsi yang lebih konkret. "Jangan sampai kita hanya terpaku pada siklus tangkap-penjara tanpa pernah benar-benar menyembuhkan sumber penyakitnya," tegasnya.