Wamendagri Sebut Sektor Kelautan & Perikanan Kunci Ketahanan Pangan

Lurusin.com, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menyerukan kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk memberikan perhatian serius pada sektor kelautan dan perikanan sebagai fondasi utama ketahanan pangan nasional. Seruan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan yang berlangsung di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta.

Sinergi Pusat-Daerah Kunci Keberhasilan Ekonomi Biru

“Keberhasilan pengembangan ekonomi biru bergantung pada sinergi yang erat antara pemerintah pusat dan Pemda agar berbagai program prioritas berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan,”

tegasnya dalam sambutan yang disampaikan pada forum tersebut.

Ia menjelaskan bahwa dengan garis pantai sepanjang lebih dari 80.000 kilometer dan potensi sumber daya hayati laut yang melimpah, Indonesia memiliki modal besar untuk mengentaskan masalah pangan dan menekan inflasi melalui produk perikanan. Namun, potensi ini hanya bisa dimaksimalkan jika pemerintah daerah ikut ambil bagian secara aktif, mulai dari perencanaan program yang selaras dengan visi nasional, penganggaran yang memadai, hingga implementasi di lapangan yang terkoordinasi.

Menurut data Lurusin.com dari paparan KKP, sektor perikanan telah menyumbang sebagian besar protein hewani bagi masyarakat Indonesia, dengan tingkat konsumsi ikan nasional yang terus meningkat setiap tahunnya. Kendati demikian, disparitas harga dan distribusi ikan antarwilayah masih menjadi tantangan yang mendorong inflasi pangan di sejumlah daerah. Oleh karena itu, Wamendagri mendorong Pemda untuk membenahi tata niaga perikanan, memperkuat rantai pasok dingin (cold storage), dan meningkatkan kapasitas pelabuhan perikanan.

Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh para gubernur, bupati, dan wali kota dari wilayah pesisir dan kepulauan. Mereka dilibatkan dalam diskusi tentang percepatan program kampung nelayan maju, budidaya perikanan berorientasi ekspor, dan pengelolaan sampah laut (marine debris). Wamendagri menekankan bahwa setiap kepala daerah harus menjadikan isu kelautan sebagai salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Tanpa dukungan penuh dari daerah, cita-cita menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia hanya akan menjadi wacana,” pungkasnya.

Dengan adanya dorongan ini, diharapkan roda pemerintahan daerah semakin sigap menerjemahkan kebijakan pusat ke dalam aksi nyata yang berdampak langsung pada peningkatan produksi perikanan, penurunan angka stunting melalui konsumsi ikan, serta stabilisasi harga pangan pada saat musim paceklik. Kementerian Dalam Negeri sendiri berjanji akan memantau secara ketat dan memberikan insentif bagi daerah yang berhasil memaksimalkan potensi lautnya untuk kesejahteraan rakyat.