Viral WNA Bikin Ribut di Setiabudi Jaksel, Imigrasi Ungkap Duduk Perkara

Jakarta — Aksi sejumlah warga negara asing (WNA) yang membuat keributan di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, belakangan ini viral dan memicu keluhan dari warga lokal serta para pekerja yang kerap merasa terganggu. Namun, di balik peristiwa yang sempat membuat geger itu, otoritas keimigrasian mengungkapkan bahwa para WNA tersebut ternyata bukan sekadar pendatang biasa — mereka adalah pengungsi yang sedang dalam situasi penuh tekanan.

Berdasarkan laporan yang diterima media kami, Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, Rian Kasim, menjelaskan bahwa identitas para WNA yang terlibat dalam kericuhan itu telah dikonfirmasi. Mereka berasal dari Somalia, sebuah negara di kawasan Afrika yang tengah dilanda konflik berkepanjangan.

“Mereka ini memang pengungsi yang mendesak ke pihak UNHCR agar segera dikirimkan ke negara ketiga,” ujar Rian dalam keterangan yang dirilis pada Jumat (26/6/2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keributan yang terjadi bukanlah aksi kriminal biasa, melainkan bentuk protes spontan dari para pengungsi yang sudah terlalu lama menanti kejelasan masa depan. Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) menjadi sasaran desakan karena lembaga internasional itulah yang memegang kendali dalam proses penempatan pengungsi ke negara ketiga.

Indonesia sendiri bukan negara penandatangan Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, sehingga secara hukum tidak memiliki kewajiban untuk menampung pengungsi secara permanen. Para pengungsi yang berada di Indonesia umumnya hanya singgah sementara sambil menunggu proses resettlement yang dilakukan oleh UNHCR. Namun, proses ini seringkali berjalan lambat, bisa memakan waktu bertahun-tahun, dan meninggalkan para pengungsi dalam kondisi serba tidak pasti.

Kawasan Setiabudi selama ini dikenal sebagai salah satu titik tempat berkumpulnya komunitas pengungsi dari berbagai negara, terutama dari kawasan Afrika dan Timur Tengah. Mereka tinggal di akomodasi sementara atau apartemen sewaan dengan biaya hidup yang disubsidi oleh organisasi kemanusiaan internasional. Frustasi akibat ketidakjelasan status dan keterbatasan hak — seperti larangan bekerja — kerap memicu ketegangan, baik di antara sesama pengungsi maupun dengan masyarakat sekitar.

Rian menambahkan bahwa pihak Imigrasi Jakarta Selatan terus berkoordinasi dengan UNHCR dan organisasi mitra lainnya untuk memastikan agar situasi tetap kondusif. Ia juga mengimbau agar warga tidak panik dan memberikan ruang bagi proses yang tengah ditangani oleh otoritas terkait. Kejadian serupa, menurutnya, bukan pertama kali terjadi dan biasanya mereda setelah ada komunikasi antara perwakilan pengungsi dengan pihak UNHCR.

Dengan terbukanya duduk perkara ini, diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa keributan yang viral itu lahir dari akumulasi tekanan psikologis dan ketidakpastian yang dihadapi para pengungsi. Sementara upaya diplomasi dan administrasi terus berjalan, kehadiran mereka di Indonesia tetap menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan badan-badan PBB, sembari menunggu solusi jangka panjang yang lebih manusiawi.