TEHERAN — Presiden Pezeshkian Tegaskan Iran Tak Berniat Bikin Senjata Nuklir

Pemerintah Republik Islam Iran kembali melancarkan bantahan keras terhadap tuduhan sejumlah negara Barat yang mengklaim Teheran tengah mengupayakan pembuatan senjata pemusnah massal. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan bahwa komitmen negaranya terhadap pemanfaatan energi atom murni untuk tujuan damai dan tetap berada di bawah kerangka hukum internasional.

Pezeshkian menekankan argumen yuridis bahwa keanggotaan Iran dalam Non-Proliferation Treaty (NPT) atau Traktat Non-Proliferasi Nuklir adalah bukti paling nyata atas itikad baik Teheran. Menurutnya, jika sebuah negara memang berniat merakit hulu ledak nuklir, bergabung dan tunduk pada pakta pengawasan global merupakan langkah yang kontradiktif.

"Jika Iran memang berambisi memiliki senjata nuklir, kita tentu tidak akan pernah bergabung dengan NPT sejak awal. Seluruh aktivitas kami berjalan sesuai koridor hukum internasional," tegas Masoud Pezeshkian di hadapan awak media di Teheran.

Kronologi dan Eskalasi Tuduhan Terhadap Program Nuklir Teheran

Klaim mengenai ambisi militerisasi nuklir Iran terus bergulir di tengah meningkatnya tensi geopolitik Timur Tengah. Penelusuran dinamika diplomatik memperlihatkan eskalasi bertahap:

1. Dekade 1970-an: Iran resmi meratifikasi NPT pada tahun 1970, mengikatkan diri pada kewajiban non-proliferasi sekaligus hak mengembangkan teknologi nuklir sipil.
2. Kesepakatan JCPOA 2015: Iran menyetujui pembatasan pengayaan uranium dengan imbalan pencabutan sanksi ekonomi melalui kesepakatan bersama kekuatan dunia.
3. Keluarnya AS pada 2018: Penarikan sepihak Washington di era Presiden Donald Trump memicu penurunan kepatuhan Teheran secara bertahap atas batasan teknis JCPOA.
4. Pernyataan Tegas 2024–2025: Di bawah kepemimpinan Pezeshkian, Teheran berupaya merekonstruksi jalur dialog seraya menolak narasi bahwa Iran tengah melompat menuju status kekuatan militer nuklir.

Tinjauan Doktrin Pertahanan dan Pengawasan Internasional

Pihak Teheran berulang kali merujuk pada fatwa keagamaan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei yang secara eksplisit mengharamkan produksi, penimbunan, dan penggunaan senjata nuklir karena bertentangan dengan prinsip Islam. Kendati demikian, negara-negara Barat dan badan intelijen regional tetap menaruh kecurigaan tinggi terhadap tingkat pengayaan uranium Iran yang telah melampaui batas kebutuhan energi sipil standar.

Di sisi lain, Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) secara berkala melakukan inspeksi ke fasilitas-fasilitas strategis seperti Natanz dan Fordow. Pemerintah Iran menegaskan beberapa poin mendasar terkait transparansi operasional fasilitas mereka:

• Akses Inspektur: Iran mengklaim tetap membuka pintu pemantauan rutin bagi IAEA meski dalam beberapa kesempatan terdapat friksi mengenai pemasangan kamera pengawas baru.
• Hak Kedaulatan Energi: Pengembangan teknologi nuklir diklaim sepenuhnya dialokasikan untuk pembangkit listrik, riset medis, dan bidang agrikultur.
• Penolakan Standar Ganda: Teheran menyoroti bungkamnya komunitas internasional terhadap persenjataan nuklir Israel yang justru tidak pernah menandatangani NPT.

Pernyataan Pezeshkian dinilai analis sebagai sinyal terbuka bagi negara-negara Barat untuk kembali ke meja perundingan. Teheran berupaya menepis tuduhan militerisasi nuklir demi membuka jalan bagi pencabutan sanksi ekonomi yang telah menekan perekonomian dalam negeri selama bertahun-tahun.