Siskeudes Raih Penghargaan PBB, Kemendagri Tegaskan Komitmen Akuntabilitas

Jakarta, Laporan Lurusin.com – Pencapaian membanggakan datang dari tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) berhasil menyabet penghargaan Honourable Mention dalam ajang United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2026. Penghargaan ini menjadi bukti nyata pengakuan dunia internasional terhadap upaya serius pemerintah Indonesia dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di tingkat desa. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, La Ode Ahmad P. Bolombo, menyambut baik capaian ini sebagai hasil dari kolaborasi erat antarlembaga.

Pengakuan Internasional untuk Tata Kelola Desa

Penghargaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut tidak diberikan begitu saja. Siskeudes dinilai telah berkontribusi signifikan dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan kepercayaan publik, sejalan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Menurut data yang dihimpun media kami, sistem yang dikembangkan melalui sinergi antara Kemendagri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini telah diimplementasikan secara bertahap sejak tahun 2015. Kini, Siskeudes telah digunakan oleh hampir 75 ribu desa, atau mencakup sekitar 95 persen dari total desa di Indonesia.

La Ode Ahmad menekankan bahwa penghargaan ini merupakan cerminan dari kerja keras seluruh pemangku kepentingan di tingkat desa. “Ini bukan hanya tentang sistem digitalnya, tetapi tentang perubahan budaya kerja dan tata kelola keuangan yang lebih baik. Siskeudes memastikan setiap rupiah dana desa dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas,” ungkapnya dalam keterangan resmi yang dikutip Lurusin.com, Kamis (26/6).

“Kami berkomitmen untuk terus menyempurnakan Siskeudes, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tidak hanya menjadi formalitas, tetapi menjadi dasar pembangunan desa yang berkelanjutan.” – La Ode Ahmad P. Bolombo

Implementasi Siskeudes sendiri merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui sistem ini, seluruh transaksi keuangan desa—mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan—dilakukan secara terintegrasi dan transparan. Masyarakat desa pun dapat dengan mudah mengakses informasi penggunaan dana desa, sehingga partisipasi publik dalam pengawasan meningkat drastis.

Keberhasilan Siskeudes di level internasional ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi negara-negara lain, khususnya di kawasan Asia-Pasifik, untuk membangun sistem serupa yang menempatkan akuntabilitas sebagai fondasi utama. Media kami mencatat, sejumlah daerah bahkan telah melaporkan penurunan signifikan terhadap kasus penyalahgunaan dana desa sejak menerapkan sistem ini secara penuh. Dengan penghargaan ini, Indonesia semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pelopor inovasi dalam tata kelola pemerintahan desa berbasis teknologi.