Ribuan Mahasiswa Kepung Istana dan DPRD DIY, Tuntut Keadilan

Jakarta dan Yogyakarta menjadi pusat gelombang aksi unjuk rasa pada pertengahan Juni 2026. Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas bergabung dengan elemen masyarakat turun ke jalan, membawa tuntutan beragam mulai dari penurunan biaya kuliah, penambahan kuota beasiswa, hingga perlindungan lingkungan dan pemberantasan korupsi. Aksi yang berlangsung secara serentak di dua kota ini menandai eskalasi baru dalam dinamika sosial-politik pasca tahun ajaran 2025/2026.

Dua Kota, Satu Suara Keresahan

Di Jakarta, pusat aksi terkonsentrasi di kawasan Patung Kuda dan berakhir di depan Istana Merdeka. Berdasarkan data kepolisian, massa mencapai 5.200 orang, terdiri dari mahasiswa Universitas Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah, dan sejumlah perguruan tinggi swasta. Mereka menggelar orasi bergantian dari atas mobil komando, menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas pemotongan anggaran pendidikan sebesar 12% pada APBN 2026 yang dinilai mengancam keberlangsungan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).

Sementara itu di Yogyakarta, 2.800 pendemo memadati depan Gedung DPRD DIY. Aksi ini diinisiasi oleh aliansi mahasiswa UGM, UNY, dan UIN Sunan Kalijaga. Mereka membawa spanduk besar bertuliskan “Kampus Bukan Pabrik Mahasiswa Miskin” dan “Tolak Kriminalisasi Aktivis”. Tuntutan di Yogyakarta lebih bersifat lokal, termasuk penolakan terhadap proyek reklamasi Pantai Selatan yang dianggap merusak ekosistem nelayan tradisional.

“Biaya kuliah tunggal kami naik terus, tapi fasilitas kampus tidak berubah. Sementara itu, kuota KIP-K malah dikurangi. Ini jelas menabrak hak konstitusional kami sebagai warga negara yang berhak atas pendidikan,” tegas Dimas Ardian, koordinator lapangan dari UI, saat berorasi di depan massa Jakarta yang riuh menyambut.

Tuntutan yang Melampaui Isu Kampus

Meskipun berangkat dari isu pendidikan, aksi di kedua kota menunjukkan corak yang lebih luas. Di Jakarta, demonstran juga menyuarakan penolakan terhadap omnibus law cipta kerja yang baru direvisi, yang dianggap melemahkan perlindungan buruh dan petani. Seruan “cabut omnibus law” bergema bersama dengan “turunkan harga bahan pokok”. Di Yogyakarta, isu agraria dan lingkungan mendominasi. Para petani dari Kulonprogo yang tergabung dalam serikat tani turut bergabung, mengeluhkan penggusuran lahan garapan oleh investor swasta.

Data dari Koalisi Masyarakat Sipil yang dihimpun di sela aksi menunjukkan, setidaknya terdapat 14 tuntutan spesifik yang disampaikan oleh masing-masing elemen. Namun, semuanya bermuara pada satu inti: ketidakpuasan terhadap arah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak memprioritaskan kesejahteraan rakyat. Aksi ini mendapatkan dukungan moral dari sejumlah tokoh nasional, termasuk budayawan dan mantan menteri yang hadir memberikan orasi singkat.

Mahasiswi UIN Yogyakarta, Fatimah, yang memimpin flash mob dengan membawa keranda bertuliskan “Keadilan Mati”, menyatakan, “Kami bukan hanya menuntut untuk kami sendiri. Kami di sini mewakili suara ibu-ibu yang tidak bisa beli beras, mewakili petani yang diusir dari tanahnya, mewakili buruh yang dibayar receh. Ini aksi solidaritas.”

Respons Pemerintah dan Dinamika Keamanan

Pihak kepolisian di kedua lokasi menerjunkan sekitar 3.200 personel gabungan untuk mengawal aksi. Di Jakarta, arus lalu lintas dialihkan mulai pukul 10.00 hingga sore hari, menyebabkan kemacetan di sejumlah titik. Kapolri melalui juru bicara menyatakan menghormati hak menyampaikan pendapat, namun akan menindak tegas segala bentuk perusakan fasilitas umum. Sepanjang aksi di Jakarta, tercatat 11 orang diamankan karena diduga membawa senjata tajam dan mencoba memprovokasi bentrokan.

“Kami sudah menyiapkan skema pengamanan terbuka dan tertutup. Sejauh ini aksi berlangsung kondusif, hanya ada beberapa insiden kecil yang bisa kami kendalikan. Kami berharap para demonstran tetap mematuhi aturan dan tidak menutup akses publik secara total,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Irwan Anwar, di sela pemantauan.

Sementara itu, Presiden melalui juru bicara istana menyatakan akan mempelajari tuntutan yang disampaikan secara tertulis oleh perwakilan demonstran. “Pemerintah selalu terbuka menerima masukan konstruktif. Kami memastikan program perlindungan sosial terus berjalan dan akan mengkaji ulang proporsi anggaran pendidikan,” kata juru bicara dalam keterangan pers singkat. Namun, belum ada kejelasan mengenai jadwal audiensi langsung dengan perwakilan mahasiswa.

Hingga malam hari, demonstran di Jakarta dan Yogyakarta membubarkan diri secara tertib setelah menyerahkan dokumen tuntutan kepada pejabat setempat. Aksi ini menunjukkan bahwa isu pendidikan dan kesejahteraan tetap menjadi sumbu potensial mobilisasi massa, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global yang turut memukul daya beli masyarakat.