JAKARTA — Video rekayasa menampilkan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mendadak viral karena

Video Palsu Mulai Beredar di Media Sosial

Sebuah untaian video berdurasi pendek menyebar luas melalui WhatsApp Group dan platform TikTok sejak awal pekan ini. Dalam rekaman tersebut, tampak figur Menhan Sjafrie Sjamsoeddin—lengkap dengan seragam dinas dan latar belakang ruang kerjanya—sedang menyampaikan pengumuman resmi tentang pendaftaran "Dana Pensiun Khusus Veteran dan Warga Sipil 2026". Sebuah alamat situs tidak resmi turut dicantumkan di sepanjang video guna memancing korban mendaftarkan data pribadi.

Video itu menggunakan teknik deepfake: gerakan bibir, gestur tangan, hingga intonasi suara disintesis agar menyerupai sang menteri. Tim penelusuran digital kami mendapati video identik telah diunggah oleh 17 kanal mencurigakan dalam waktu kurang dari tiga hari, dengan total penayangan lebih dari 230 ribu kali sebelum beberapa platform mulai melakukan pemblokiran.

Kronologi Temuan dan Penelusuran

1. 6 Maret 2026, pukul 09.12 WIB: Lima warganet melaporkan video mencurigakan ke akun pengaduan resmi Kementerian Pertahanan. Video tersebut menyatakan, "Segera daftarkan diri Anda melalui tautan berikut sebelum 20 Maret."
2. Pukul 12.45 WIB: Tim siber Kemhan mengirimkan notifikasi kepada seluruh platform media sosial untuk menurunkan konten. Tim menemukan 34 domain pendaftaran fiktif yang seluruhnya di-hosting di penyedia luar negeri dengan perlindungan anonim.
3. 7 Maret 2026, pukul 16.30 WIB: Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan menerbitkan pernyataan resmi bahwa tidak ada program pendaftaran dana pensiun baru yang dibuka pada 2026. Semua video yang mengklaim sebaliknya adalah hasil manipulasi AI untuk penipuan.
4. 8 Maret 2026: Bareskrim Polri mengumumkan sedang melacak empat tersangka jaringan penipuan siber yang diduga memanfaatkan isu kesejahteraan pensiunan. Polri menemukan modus pengambilan KTP, nomor telepon, dan data rekening yang diklaim sebagai "kelengkapan administrasi".
5. 9 Maret 2026, pukul 22.00 WIB: Polda Metro Jaya mengamankan satu orang terduga admin grup penyebar video di Tangerang Selatan. Polisi menyita lima perangkat seluler dan menemukan 720 data pribadi korban yang sudah terkumpul dalam dua hari.

Kemhan Tegaskan Video Adalah Penipuan

Dalam konferensi pers virtual pada 10 Maret 2026, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan Brigjen TNI Hendra Wijaya menegaskan bahwa Kementerian Pertahanan tidak pernah membuka program pendaftaran dana pensiun secara daring semacam itu. "Semua informasi resmi hanya dirilis melalui situs kemhan.go.id dan akun media sosial terverifikasi. Masyarakat harap tidak mudah percaya pada video yang tampak resmi sekalipun," ujarnya.

Pernyataan diperkuat oleh rilis Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang menyatakan bahwa video deepfake pejabat negara meningkat hingga 127% sepanjang triwulan pertama 2026. Modus yang paling sering ditemukan adalah penawaran bantuan sosial, pendaftaran dana pensiun, dan lowongan kerja fiktif di instansi pemerintahan.

Data Penting dan Poin Kewaspadaan

Penelusuran Lurusin.com merangkum sejumlah kejanggalan yang dapat dijadikan acuan publik untuk mengidentifikasi konten serupa:

1. Alamat situs tidak resmi: Seluruh domain yang dicatutkan menggunakan ekstensi .xyz, .site, atau .top, bukan domain resmi pemerintah .go.id.
2. Kualitas sinkronisasi bibir buruk: Gerakan bibir dalam video sering kali tidak selaras dengan suara, terutama saat mengucapkan kata-kata panjang. Ini adalah ciri khas deepfake resolusi rendah.
3. Ada pemaksaan urgensi: Video selalu menyertakan tenggat pendaftaran dalam waktu singkat agar korban panik dan tidak sempat mengecek kebenaran informasi.

Hingga berita ini dimuat, sedikitnya tiga korban tercatat mengalami kerugian finansial akibat mengisi data perbankan pada situs palsu tersebut. Total kerugian sementara mencapai Rp78 juta.

Panduan Melindungi Diri dari Deepfake Penipuan

Masyarakat diimbau untuk selalu melakukan verifikasi ganda terhadap informasi yang mencatut nama pejabat negara. Langkah pertama, periksa apakah program yang ditawarkan juga diumumkan melalui laman resmi kementerian terkait. Langkah kedua, jangan pernah mengisi data pribadi atau perbankan di tautan yang diterima melalui pesan berantai. Langkah ketiga, segera laporkan konten mencurigakan ke layanan aduan Kominfo di 159 atau melalui kanal patrolisiber.id.

Kasus Serupa yang Pernah Terjadi

Fenomena penyalahgunaan deepfake untuk penipuan finansial bukan kali ini saja terjadi. Sepanjang 2025, BSSN mencatat 140 kasus serupa dengan tokoh yang dicatut mulai dari kepala daerah hingga menteri. Pada Januari 2026, video palsu Menteri Sosial yang menawarkan bansus juga sempat heboh sebelum akhirnya ditarik oleh platform digital. Pengulangan modus ini menunjukkan bahwa penjahat siber terus memantau isu yang menarik perhatian publik untuk memproduksi konten manipulative secara cepat.

Kepolisian mengimbau masyarakat agar tidak menyebarkan video yang belum jelas kebenarannya karena dapat memperluas jangkauan korban. Tindakan menyebarkan konten palsu secara sadar dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 28 ayat 1 tentang penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen.

FAQ Esensial